SUARAMERDEKA.ID – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Profesor Yusril Ihza Mahendra menyebut Permenkes No.9/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memiliki celah dalam penerapannya. Ia juga menyebut Maklumat Kapolri memiliki dasar hukum untuk menetapkan sanksi bagi pelanggar PSBB.
Yusril Ihza Mahendra menyebut PSBB tidak bersifat birokrasi semata tetapi juga berisi pedoman untuk melaksanakan PSBB. Yang terkait birokrasi adalah mengenai tata cara permohonan penetapan dan pengakhiran PSBB. Yang lain mengatur lebih rinci pelaksanaan PSBB yang sangat singkat diatur dalam UU maupun dalam PP.
Yang sulit diatur dalam Permenkes ini adalah aturan-aturan untuk menegakkan disiplin masyarakat dalam melaksanakan PSBB, terutama pengenaan sanksinya. Sanksi hanya dapat diatur dalam UU, sementara UU Karantina Kesehatan sama sekali tidak mengatur sanksi mereka yang melanggar PSBB,” kataYusril Ihza mahendra di Jakarta, Minggu (5/4/2020).
Lanjutnya, dalam Permenkes diatur tentang keharusan daerah bekerjasama dengan aparat keamanan dalam hal ini polisi. Tetapi apa yang menjadi kewenangan polisi juga tidak ada diatur dalam UU, kecuali diberlakukan karantina wilayah.
“Sekarang ini Kapolri sudah keluarkan maklumat. Tetapi maklumat itu sejatinya adalah sebuah “pengumuman” tentang sesuatu, bukan berisi norma hukum yang mengatur kewenangan, hak dan kewajiban dan seterusnya,” ujar Ketua Umum PBB.
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, istilah dalam Permenkes adalah daerah “berkoordinasi” dengan aparat keamanan. Seperti apa koordinasi itu, ia merasa tidak begitu jelas. Menurutnya, Permenkes memang tidak bisa mengatur detail tentang koordinasi seperti ini. Seharusnya lebih detail diatur dalam PP yang bisa mengatur lintas sektoral.
“Soal sanksi, Permenkes memang tidak bisa disalahkan. Sanksi pidana misal pelanggarnya dipenjara 1 tahun, atau dikurung 3 bulan, atau didenda 1 milyar hanya bisa diatur dalam UU. PP saja tidak bisa mengatur, apalagi Permen. Nah cilakanya UU Karantina Kesehatan tidak mengatur masalah ini,” kat Yusril Ihza Mahendra.
Ia mengaku, sejak lebih sebulan yang lalu Ketua Umum PBB ini menyarankan agar Presiden menerbitkan Perpu yang komprehensif untuk menghadapi corona. Ia berpendapat, UU Kesehatan, UU Wabah Penyakit dan UU Karantina Kesehatan sangat tidak memadai untuk menghadapi wabah corona ini.
“Tetapi Pemerintah tidak mau terbitkan Perpu. Nah, akhirnya peraturan apapun yang dibuat dengan mengacu kepada tiga UU di atas, semuanya serba tanggung. Dengan demikian, Permenkes masih menyisakan celah bagi mereka untuk melanggar PSBB, karena tidak ada sanksi yang mengatur,” tutupnya. (AMN)
