oleh

Rakyat Indonesia Segera Dapatkan Tempat Untuk Perwakilan Tetap di PBB

Rakyat Indonesia Segera Dapatkan Tempat Untuk Perwakilan Tetap di PBB. Oleh: Yudi Syamhudi Suyuti, Koordinator Eksekutif JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional/IHAN (International Humanitarian Activists Network)).

Kamis, 21 November 2019, saya melakukan komunikasi khusus melalui tele conference dengan Andreas Bummel, CEO Democracy Without Border yang merupakan salah satu inisiator dibentuknya Badan Baru di PBB yang menangani partisipasi warga dunia, selain Democracy International dan Civicus. Badan baru ini bernama UNWCI (United Nations World Citizen Initiative / Partisipasi Warga Dunia PBB). Dari UNWCI ini, masyarakat sipil Internasional, nantinya juga akan mendorong dibentuknya UNPA (United Nations Parliement Assembly / Majelis Parlemen PBB).

Percakapan ini merupakan diskusi paska di deklarasikannya kampanye terbuka UNWCI di New York, 14 November 2019 lalu. JAKI merupakan satu-satunya organisasi masyarakat sipil dari Indonesia yang ikut mendorong keberhasilan UNWCI ditetapkan oleh PBB di tahun 2020 mendatang. Saat usia organisasi paling penting di dunia tersebut berusia 75 tahun.

Saat ini sebagian Negara-Negara anggota PBB termasuk Negara Pemilik Veto telah sepakat atas proposal yang saat ini telah didukung lebih dari 100 organisasi kelompok masyarakat sipil di 150 negara di dunia.

Kami sepakat bahwa kerja masyarakat sipil ini menjadi penekanan paling penting ke Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan untuk menjadikan pengesahan UNWCI sebagai agenda prioritasnya.

Begitu pentingnya agenda ini menjadi prioritas Majelis Umum dan Dewan Keamanan, karena hanya dengan partisipasi warga dunia, PBB dan dunia dapat keluar dari persoalan krisis yang membelit hingga saat ini. Karena PBB bukan lagi bekerja pada tataran elit aktor negara. Melainkan juga berada pada tataran warga, dalam hal ini rakyat. Sehingga tatanan global tidak menjadi globalisasi tanpa demokratis dan prinsip kemanusiaan.

UNWCI yang merupakan badan milik rakyat dunia dalam tatanan global, bukan berarti berkepentingan untuk memangkas hak-hak asasi nasional setiap rakyat dari negara-negara anggota. Justru sebaliknya, dengan partisipasi warga ini, maka negara-negara dapat langsung dikontrol oleh rakyat warganegaranya dengan kapasitas kekuatan politik yang memadai. Dan ini di dasari prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial yang menyeluruh. Menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan.

Baca Juga :  Kamis Berkah, Bupati A3 Lakukan Dua Pelantikan

Bagi Indonesia, UNWCI ini sangat penting baik ditingkat nasional dan global. Hal ini, rakyat Indonesia memandang persoalan pasar bebas hanya menguntungkan kelompok negara-negara yang kuat. Sedangkan Indonesia yang saat ini dipandang sebagai negara dunia ke 3 dibatasi dalam mengembangkan ekonominya. Untuk bertransaksi secara bebas dan tidak memiliki hak yang sama dengan rakyat dan negara berpengaruh.

Padahal hak setiap rakyat dan negara di dunia ini untuk membangun ekonominya secara adil, tanpa batasan yang memaksa untuk maju. Disini kita perjuangkan untuk dihapuskan struktur dunia ke 1, ke 2 atau ke 3 yang menyengsarakan. Tetapi semua rakyat dan negara di dunia ini adalah utama. Itulah keadilan sejati dalam demokrasi ekonomi.

Selain itu, kedudukan Indonesia dalam proyek pembangunan yang dijalankan melalui Bank Dunia seringkali justru membuat rakyat Indonesia terbebani hutang yang berat dan dimiskinkan secara struktural. Karena program pembangunan tersebut hanya mengacu pada pertumbuhan, dan bukan pemerataan. Tentu ini harus menjadi evaluasi, karena bagaimanapun rakyat Indonesia memiliki saham besar di badan-badan keuangan PBB tersebut.

Sehingga kebijakan pembangunan dari badan-badan keuangan dunia ini perlu diarahkan pada pengguna langsungnya yaitu rakyat. Melalui sistem demokrasi ekonomi yang kebijakannya dikeluarkan negara. Artinya sistem tata keuangan dunia juga penting untuk di reformasi dengan berorientasi pada rakyat. Tentu ini akan mendorong titik temu arus ekonomi besar antara struktur bottom up dan top down.

Apalagi, saat ini dana-dana pembangunan dari badan-badan keuangan dunia telah lama dibajak oleh para kartel koruptor dan pencuci uang yang membentuk bank gelap untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Kelompok tersebut adalah kelompok penjahat dan pembunuh mahluk bumi yang nyata. Ini harus diatasi. Kebijakan MLA (Mutual Legal Assistance) nyatanya banyak negara tidak berani menjalankan, karena harus berhadapan dengan mafia penjahat kemanusiaan tersebut. Penjahat kemanusiaan ini kami sebut, karena mereka mampu menciptakan teroris, monster genosida dan kejahatan internasional lainnya, karena kekuatan kapital hasil rampasannya. Tentu rakyat harus terlibat bersama negara dalam mengeksekusi kebjikan ini.

Baca Juga :  Cina Bisa Jadi Racun Bagi Jokowi, Sebuah Opini Miftah H Yusufpati

Selain itu masalah kebebasan berekspresi dalam mengembangkan hidupnya dan penegakan hukum untuk supremasi keadilan menjadi persoalan berat untuk rakyat Indonesia dan rakyat negara-negara dunia ke 3 lainnya. Ini persoalan bersama dan global.

Kedudukan rakyat dan negara Indonesia yang jauh dengan negara-negara dunia ke 1 atau ke 2 membuat negara seringkali tidak mampu mengatasi tekanan dari negara-negara yang saat ini berpengaruh besar.

Oleh karena itu, dengan dibentuknya UNWCI, dan Indonesia bergabung di dalamnya, maka rakyat Indonesia melalui perwakilan tetapnya akan ikut berpartisipasi secara langsung dalam keputusan-keputusan dunia yang mendorong keputusan nasional negara-negara anggota, dalam hal ini Indonesia untuk menegakkan kedaulatan rakyat sesuai konstitusi nasional dan deklarasi universal hak asasi manusia. Termasuk akses keadilan yang harus didapatkan oleh masyarakat adat pribumi juga masyarakat warga negara Indonesia berasal dari pendatang dalam pemenuhan hak-hak sipilnya. Dan tidak kalah penting adalah hak kebebasan dalam menjalankan agama tanpa diskriminasi.

Masyarakat Indonesia saat ini terdiri dari kelompok nasionalis, tradisionalis, agamis dan globalis-internasionalis. Negara harus mampu menata keadilan atas dasar prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia. Sehingga rakyat warga negara Indonesia dapat berdiri tegak diatas prinsip nasional dan global yang berdaulat. Saat ini, kita tidak dapat lagi bertumpu pada prinsip kekuatan ataupun kekuasaan. Melainkan atas prinsip kemanusiaan universal sebagai hak hidup kita sebagai manusia dan kewajiban negara dan dunia untuk membuat regulasi dengan target, tegaknya supremasi keadilan. Segala impunitas harus dihapuskan untuk tercapainya perdamaian abadi.

Hasil pembicaraan kami memutuskan bahwa Indonesia dipastikan mendapatkan posisi penting dalam komite badan internasional UNWCI dan sekaligus menjadi anggota Dewan Keamanan PBB dari kelompok masyarakat sipil.

Loading...

Baca Juga