SUARAMERDEKA.ID, JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muslimah Gerakan Pemuda Islam (GPI) merespons dinamika informasi yang berkembang di ruang publik dengan mengecam keras segala bentuk narasi yang dinilai mengarah pada praktik pembunuhan karakter (character assassination) terhadap Sufmi Dasco Ahmad.
Dalam tinjauan Ketua Umum Muslimah PP GPI, Nurapsi S.Pd., M.Pd., konstruksi tuduhan yang beredar saat ini dinilai tidak memiliki landasan fakta empiris maupun instrumen pembuktian hukum yang valid.
Secara sosiologis dan politis, penyebaran informasi tanpa verifikasi yang memadai berpotensi menimbulkan disrupsi terhadap reputasi individu, mencederai kehormatan personal, serta menurunkan kualitas rasionalitas dalam proses demokrasi.
”PP Gerakan Pemuda Islam (GPI) mengecam keras segala bentuk pemberitaan yang mengarah pada character assassination terhadap Bapak Sufmi Dasco Ahmad.
Tuduhan yang beredar di ruang publik tidak memiliki dasar fakta maupun bukti hukum yang kuat,” tegas Nurapsi dalam keterangan resminya.
Dari perspektif regulasi dan tata kelola informasi, kewajiban menyajikan informasi yang akurat, berimbang, serta menghormati asas praduga tak bersalah merupakan mandat normatif bagi pers nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (khususnya Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6), sekaligus menjadi inti dari Kode Etik Jurnalistik. Apabila terjadi kekeliruan atau ketidakakuratan informasi, mekanisme koreksi dan pemulihan hak diatur melalui Hak Jawab dan Hak Koreksi (Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU Pers), serta pengaduan ke Dewan Pers. Sementara itu, dalam kerangka hukum pidana umum terkait perlindungan kehormatan dan nama baik di ruang publik maupun digital, ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan fitnah merujuk pada pengaturan delik penghinaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (antara lain Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 440 terkait sifat delik aduan) serta ketentuan terkait dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya.
Sebagai langkah mitigasi terhadap polarisasi informasi, PP Muslimah GPI mendorong seluruh pemangku kepentingan, khususnya institusi media massa, untuk mengimplementasikan standar jurnalisme yang profesional, berimbang, terverifikasi, dan akuntabel. Kepatuhan terhadap metodologi kerja jurnalistik tersebut dipandang sebagai prasyarat utama dalam memelihara ekosistem politik nasional yang sehat, berintegritas, dan bermartabat. (MLK-M).






