SUARAMERDEKA.ID, SERAM BAGIAN TIMUR – Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam (PD GPI) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku, mengimbau masyarakat agar tetap tenang, bijak, dan kritis dalam menyikapi berbagai informasi maupun narasi negatif yang belakangan beredar di ruang publik dan media sosial terkait Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Ketua PD GPI Kabupaten Seram Bagian Timur, Fahlan Eluar, menilai derasnya arus informasi di era digital menuntut masyarakat memiliki kecakapan literasi digital dan kedewasaan dalam menyampaikan pendapat. Menurutnya, informasi yang beredar di media sosial tidak seluruhnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga diperlukan sikap selektif sebelum mempercayai maupun menyebarluaskannya.
“Kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda di Seram Bagian Timur dan Indonesia pada umumnya, untuk tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu dan narasi negatif yang belum terverifikasi. Jangan sampai kita menjadi bagian dari penyebaran informasi yang justru memperkeruh suasana dan merusak persatuan,” ujar Fahlan Eluar dalam keterangannya.
Ia menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dan menyampaikan kritik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Setiap warga negara memiliki hak untuk memberikan penilaian, masukan, maupun kritik terhadap pejabat publik dan penyelenggara negara, termasuk pimpinan lembaga negara.
Namun demikian, Fahlan mengingatkan bahwa kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab, dengan mengedepankan fakta, data, serta argumentasi yang objektif.
“Kritik merupakan bagian dari kontrol sosial dan tidak boleh dibatasi sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab. Akan tetapi, kritik harus dibedakan dari fitnah, tuduhan tanpa bukti, maupun upaya membangun opini yang menyesatkan. Kita harus membiasakan diri mengedepankan fakta dan tidak menjadikan asumsi sebagai kebenaran,” tegasnya.
Lebih lanjut, PD GPI SBT mengajak masyarakat untuk membangun budaya komunikasi publik yang sehat, menghormati prinsip praduga tak bersalah, serta tidak melakukan penghakiman terhadap siapa pun hanya berdasarkan informasi yang belum teruji kebenarannya.
Apabila terdapat dugaan pelanggaran atau persoalan hukum yang berkaitan dengan pejabat publik, Fahlan mendorong agar hal tersebut disampaikan melalui mekanisme dan lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, ruang demokrasi harus tetap terbuka bagi kritik dan pengawasan publik, tetapi juga harus dijaga dari praktik penyebaran hoaks, fitnah, provokasi, dan pembentukan opini yang tidak didasarkan pada fakta.
PD GPI Kabupaten Seram Bagian Timur berharap seluruh elemen masyarakat, terutama kalangan pemuda, dapat menjadi pelopor dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat, objektif, dan mencerdaskan. Sikap kritis harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab moral, etika komunikasi, dan komitmen menjaga persatuan bangsa.
“Perbedaan pandangan adalah hal yang biasa dalam demokrasi. Namun, jangan sampai perbedaan tersebut membuat kita kehilangan kejernihan berpikir dan merusak persaudaraan. Mari kita jaga ruang publik agar tetap sehat, demokratis, dan berlandaskan fakta,” tutup Fahlan Eluar. (MLK-M).






