oleh

RUU Ketahanan Keluarga: Antara Asa dan Realita. Opini Ifa Mufida

RUU Ketahanan Keluarga: Antara Asa dan Realita. Oleh: Ifa Mufida, Pemerhati Sosial Politik.

Keluarga adalah institusi terkecil di dalam suatu negara. Meskipun demikian, keluarga memiliki peran penting di dalam mencetak generasi bangsa. Namun, kondisi tersebut akan sangat sulit diwujudkan saat ini di tengah sengkarut kondisi kerusakan di tengah masyarakat. Apalagi tidak didukung oleh tata kelola negara berkenaan dengan regulasi dan sistem yang dijalankan.

Realita yang ada, kondisi keluarga di negara ini sedang tidak baik-baik saja. Angka perceraian yang tinggi salah satu fakta. Berikut permasalahan ikutan lainnya berupa tidak terurusnya anak-anak, kenakalan hingga kerusakan remaja, hingga ancaman generasi penerus bangsa. Demikianlah, remaja saat ini sedang dirundung segudang problematika. Ada asa untuk bisa mengobati kondisi mereka yang sakit, pun juga mencegah bertambahnya prevalensi kerusakan remaja.

Mungkin beberapa realita tersebut, melatarbelakangi munculnya wacana pengaturan ketahanan keluarga. Dimana regulasinya melalui UU di negara kita. Ada RUU Ketahan Keluarga (RUU KK), diharapkan bisa menjadi solusi problematika keluarga. RUU Ketahanan Keluarga ini diusung oleh lima anggota DPR lintas fraksi. Mereka yang mengusungnya, Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani dari PKS, Endang Maria Astuti dari Golkar, Sodik Mujahid dari Gerindra, serta Ali Taher dari PAN. Liputan 6 (Jum’at, 21/02/2020). Tentu kelima lintas fraksi ini memiliki harapan besar akan ada perubahan atas permasalahan keluarga.

Namun, ternyata RUU KK yang masuk dalam daftar program legislasi nasional, mengundang pro-kontra. Mereka yang pro jelas memiliki tujuan keinginan menyelesaikan permasalahan keluarga. Sedang mereka yang kontra, meski dengan pernyataan yang berbeda-beda namun mereka semua mengarah pada satu titik, bahwa negara tidak perlu mengurus permasalahan keluarga. Bahkan, ada anggapan bahwa RUU KK ini diusung oleh ideologi tertentu. Sebagaimana pernyataan salah satu aktivis perempuan yang mencurigai upaya kelompok agama tertentu memasukkan nilai ideologinya ke dalam sejumlah peraturan perundang-undangan (CNN. Indonesia.com).

Baca Juga :  Kadiv Humas Polri Dilaporkan Kivlan Zen Sebagai Penyebar hoax

Mereka yang menamai pejuang HAM menyoroti beberapa pasal yang ada di dalam RUU KK ini. Salah satunya pasal 25, pasal ini dikritik keras oleh para pengusung pemberdayaan perempuan, karena menekankan peran ibu di ranah domestik. Ibu tidak wajib mencari nafkah, tersebab melayani kebutuhan suami dan anak-anaknya adalah yang lebih utama. Namun hal ini dianggap sebagai tata aturan yang kolot, terlalu terikat dengan agama yang tekstual, ajaran yang ditafsirkan secara kaku, tidak moderat sehingga tidak mengikuti perubahan zaman.

Kemudian mereka juga menyoroti pasal 85-89 RUU Ketahanan Keluarga ini. Pada pasal ini disinggung permasalahan LGBT yang menggejala. Pengaturan ini pun diprotes keras oleh mereka pembela HAM. Menurut mereka gerakan LGBT tidak boleh dihambat. Tersebab hal itu adalah pilihan bebas masing-masing seseorang. Keluarga harus memanusiakan pelaku LGBT, tidak merendahkan mereka, apalagi menganggapnya kriminal. Dan masih banyak pasal yang diperdebatkan.

Demikianlah pro-kontra selalu terjadi dikala proses pembuatan Undang-undang. Hal ini adalah buah dari penerapan demokrasi. Sistem demokrasi, yang bangga dengan mottonya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, pada hakikatnya menyandarkan kepada akal pikiran dan pendapat manusia ketika memandang sebuah problematika.

Padahal manusia tersebut sifatnya serba terbatas. Manusia adalah makhluk yang lemah, membutuhkan orang lain, dan akal pikirannya pun juga sangat terbatas. Tak layak jika manusia diperbolehkan membuat peraturan untuk mengatur urusan mereka. Hal ini dikarenakan, manusia sebagai makhluk harusnya menyandarkan semua aktivitasnya kepada Zat Yang menciptakan manusia.

Baca Juga :  Nanang Slamet Sikapi Kemelut Paska Pilkades Grogol Banyuwangi

Dari RUU Ketahanan Keluarga kita bisa belajar, bahwa semangat untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan yang lahir dari pemahaman syariat justru terus mendapatkan perlawanan sengit dari pihak moderat sekuler. Hal ini akibat agama “hanya” diposisikan sebagai keyakinan individu. Sampai kapan pun demokrasi tidak akan bisa kompatable (klop) dengan syariat Islam. Kesempurnaan syariat Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan akan terus tersingkir dalam sistem ini.

Maka menerapkan syariat Islam sebagai peraturan undang-undang demokrasi hanyalah asa yang tak akan pernah terwujud. Islam sebagai ajaran yang kaffah dan sempurna hanya akan bisa diterapkan dengan metode yang sesuai dengan Islam saja. Metode penerapan syariat Islam yang kaffah tersebut hanya bisa dengan terwujudnya negara Islam.

Di dalam Islam, negara dan agama diibaratkan sebagai saudara kembar, sehingga tak bisa dibedakan dan tak bisa dipisahkan. Sebagaimana pendapat Imam Al-Ghazali, “Agama dan kekuasaan adalah dua hal saudara kembar. Agama adalah fondasi (asas) dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan runtuh dan segala sesuatu yang tidak berpenjaga niscaya akan lenyap.”

Maka syariat Islam hanya akan bisa diterapkan, termasuk berkenaan dengan ketahanan keluarga hanya ketika sistem yang dipakai negara ini adalah Islam. Tersebab, Islam telah menjadikan negara sebagai perisai atas keluarga dan masyarakat. Maka sejatinya perjuangan hakiki untuk bisa mewujudkan ketahanan keluarga adalah bagaimana kita bisa melakukan perjuangan penerapan Islam secara kaffah. Bukan sekedar hanya membuat UU Ketahanan Keluarga. Wallahu A’lam bi Showab.

Loading...

Baca Juga