oleh

Minta Polri Tak Tebang Pilih, Pasca Polling GPI Akan Buat Petisi Pecat Wakapolri

SUARAMERDEKA.ID – Gerakan Pemuda Islam (GPI) akan membuat petisi Pecat Wakapolri terkait kehadirannya beserta sejumlah anggota Polri lainnya dalam pesta pernikahan Kapolsek Kembangan Jakarta Barat, Minggu (21/3/2020) lalu. Petisi ini menyikapi pelanggaran terhadap aturan Kapolri terkait penanganan Covid-19 yang dilanggar oleh anakbuahnya sendiri.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjend) PP GPI Diko Nugraha, diadakannya pesta pernikahan mantan Kapolsek Kembangan Kompol Fahrul Sudiana ditengah Perintah Presiden dan Maklumat Kapolri terkait pencegahan covid-19 adalah sebuah preseden buruk bagi kepolisian. Aturan yang dibuat oleh Kapolri, justru dilanggar oleh anak buahnya sendiri.

“Kita juga dipertontonkan dengan hadirnya Wakapolri dalam acara pernikahan tersebut. Apakah sikap dan tindakan Wakapolri dan juga Mantan Kapolsek Kembangan ini bisa dikategorikan sebagai tindakan pembangkangan terhadap Perintah Presiden sebagai Panglima Tertinggi dan melawan Maklumat Kapolri?” Kata Diko melalui percakapan selular, Minggu (19/4/2020) malam.

Ia melanjutkan, perintah Presiden dan Maklumat Kapolri itu harus ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia. Baik itu rakyat biasa, pejabat pemerintah maupun anggota kepolisian itu sendiri. Tidak ada pengecualian dalam hukum, semua sama di mata hukum.

“Karena itu terhitung sejak 5 April 2020, GPI mengadakan polling, apakah setuju jika semua anggota kepolisian yang hadir dipecat? Pada hari ini, Minggu (19/04/2020). Polling yang dibuat secara resmi di website Gerakan Pemuda Islam ditutup,” ujarnya.

Usai polling dinyatakan ditutup, Diko menjelaskan, Jajaran PP GPI langsung mengkaji hasil polling tersebut. Berdasarkan hasil akhir polling yang ada di website resmi GPI, 78.95 persen menyatakan setuju dan 21.05 persen lainnya tidak setuju.

Baca Juga :  PT HMMI Untuk Sementara Hentikan Produksi Truk dan Bus Hino
Minta Polri Tak Tebang Pilih, Pasca Polling GPI Akan Buat Petisi Pecat Wakapolri
Hasil akhir polling yang ada di website resmi GPI, 79 persen menyatakan setuju dan 21 persen lainnya tidak setuju, Minggu (19/04/2020)

“Untuk menindak lanjuti hasil Polling tersebut, kami akan membuat Petisi terkait dugaan pembangkangan yang dilakukan oleh Wakapolri dan sejumlah pejabat polri yang lain. Untuk segera dipecat dari jabatannya masing-masing,” tegas Diko.

Sementara itu Direktur LBH PP GPI Khoirul Amin membenarkan wacana Petisi Pecat Wakapolri beserta seluruh anggota Polisi yang hadir dalam pesta pernikahan mantan Kapolsek Kembangan tersebut. Ia mengatakan, tidak ada satupun orang di Indonesia ini yang kebal hukum. Hal ini mengacu pada Equality Before The Law (Semua Sama di Mata Hukum).

“Indonesia adalah negara hukum. Jadi tidak ada satupun manusia di Indonesia yang kebal hukum. Hukum harus ditegakkan, tidak melihat dia siapa dan jabatannya apa,” kata Khoirul Amin melalui sambungan seluler.

Menurutnya, kejadian tersebut seharusnya disikapi dengan tegas oleh Kapolri. Karena seluruh rakyat Indonesia akan melihat bagaimana hukum di Indonesia ditegakkan. Direktur LBH PP GPI ini menegaskan, penegakan hukum yang diambil pada peristiwa tersebut, menentukan tingkat kepercayaan masyarakat kepada polisi.

“Sebagai institusi penegak hukum, Polri harus mampu memberikan teladan dan bukti kepada masyarakat. Bahwa Polri tidak tebang pilih dalam penegakan hukum, sehingga kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum tidak luntur,” tutup Khoirul Amin.

Dari beragam komentar yang muncul pada polling tersebut, netizen cenderung setuju wacana pecat Wakapolri berserta anggota polisi yang hadir di pesta pernikahan tersebut. Netizen cenderung menginginkan penerapan hukum tanpa tebang pilih.

Baca Juga :  Ketua MPR RI: Waspadai Lima Musuh Utama Pancasila

Berikut beberapa komentar yang menyertai pooling tersebut:

Watamsa

Rakyat saja sdg melangsungkn pernikahan langsung dibubarkn oleh polisi, dimarahi tuan rumahnya di depan Pengantin dan tamu undangan, kmdn di bawa pula ke kantor polisi tusn rmhnya. Jadi jgn pilih tebang maupun tebang pilih, berlakukan hukum scr merata tanpa pandang bulu.

R GLesmana

Tidak boleh tebang pilih !!! Harus tegas dan adil dalam menerapkan sangsi hukuman bagi aparat polisi yg menentang perintah komandannya atau melanggar aturan !

Anharlimachmuza

Tegakkan hukum kepada seluruh rakyat indonesia tanpa pengecualian. Kalau tdk taat hukum siapa yg harus dihukum pak presiden H.Ir.Joko Widodo…………..!!!.

Solahudin Abhu Naya

Polisi itu adalah penegak aturan. Ini malah Aturan di tegakkan malah dianya sendiri yang melanggarnya. Pie pie

Bahtiar

Saya sangat setuju jika pemipin siapa yg salah maka tak ada kata lain selain stop turun dari jabatan.

Adapula Beberapa komentar yang diasumsikan menyatakan tidak setuju. Yang menjadi dasar tidak setuju, cenderung melihat permasalahan tersebut dari sisi kemanusiaan.

David Karang Taruna

Kesalahan 1 bisa gugurkan banyak prestasi…apakah pantas itu di pecat… Memang ada org yg di dunia ini yg tak pernah buat salah. (OSY)

Loading...

Baca Juga