oleh

JAKI adalah Kelompok Masyarakat Sipil (Civil Society)

JAKI adalah Kelompok Masyarakat Sipil (Civil Society). Oleh  Yudi Syamhudi SuyutiKoordinator Eksekutif JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional).

Saya tetap memilih di jalan kelompok masyarakat sipil (Civil Society). Kenapa saya memilih jalan ini, karena dulu pada saat Nabi Muhammad dipilih menjadi pemimpin masyarakat, diluar kepemimpinan nya sebagai Rasul Allah, beliau mendirikan Madinah yang artinya masyarakat beradab.

Entitas ini berbentuk Pemerintahan Masyarakat (Common Government/ Pemerintahan Bersama) yang kemudian dikembangkan di barat dengan bentuk Civil Society. Ide ini disebut juga kelompok masyarakat Madani, yang terdiri dari banyak kelompok, komunitas, umat-umat beragama (Islam, Kristen, Yahudi) dengan segala alirannya dan segala kelompok atau komunitas yang beragam. Majelis tertingginya saat itu adalah Majelis Syuro dengan pola pengambil keputusan dari bawah ke atas, dan dari atas ke bawah.

Baca Juga :  Bawaslu dan KPU Brebes Gelar Sosialisasi Tahapan Kampanye
Dulu, Aristoteles pernah menggagas pemikiran tentang cikal bakal Civil Society dalam sebuah negara. Dengan menggunakan istilah ‘’koinonia politike’’, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi-politik dan pengambilan keputusan.

Begitu juga Thomas Hobbes dan John Locke di era-era jauh ke depannya.

Sementara masyarakat asli Indonesia, jauh-jauh waktu telah menjalankan model tatanan masyarakat sipil (Civil Society) dalam tatanan tradisionalnya, dengan tradisi kultural kegotongroyongan dimana sistem ekonominya menggunakan pola tanggung renteng. Dan sistem politiknya dijalankan melalui musyawarah. Hampir di setiap entitas desa dan komunitas di Nusantara (sebelum Indonesia) tatanan ini berjalan sangat beradab.

Dari sinilah, dimana Negara Indonesia berdiri dalam bentuk Republik, maka diperlukan tatanan kelompok masyarakat sipil (Civil Society) yang kuat. Sehingga keputusan-keputusan negara tidak hanya diputuskan melalui jalur partai politik. Akan tetapi masyarakat juga mampu mendorong posisi rakyat sebagai pemilik negara yang sah dalam Republik. Dimana rakyat adalah penguasa tertinggi dalam sebuah Negara bernama Indonesia. Dan sekali lagi sebagai sebuah Republik.

Baca Juga :  JAKI Tekankan ke Polri Untuk Tidak Kejam Tangani Aksi Pelajar

Tentu posisi Civil Society juga memperkuat sistem demokrasi atau musyawarah. Inilah cita dari kekuatan rakyat. Hal yang paling mendasar dalam kerja politik ini adalah membentuk sistem hukum yang berkeadilan (hukum sebagai supremasi keadilan) untuk hidupnya nilai-nilai kemanusiaan sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga terwujudlah masyarakat beradab.

Loading...

Baca Juga