oleh

Datangi KPK, Relawan Jokowi Mendesak KPK Minta Jokowi Panggil Erick Thohir Terkait Emir Moeis

SUARAMERDEKA.ID – Kelompok Relawan Jokowi yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa) menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, pagi tadi pukul 10.00 WIB, Kamis (30/08/21).

Kedatangan BaraNusa tersebut terkait pengangkatan mantan terpidana korupsi Izedrik Emir Moeis sebagai Komisaris BUMN di PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia (Persero) pada bulan Februari lalu.

Ketua Umum BaraNusa, Adi Kurniawan mengatakan kedatangannya tersebut untuk mendesak KPK agar segera meminta kepada Presiden Jokowi memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.

“Bersama ini kami atas nama Kelompok Relawan Jokowi yang tergabung dalam DPP BaraNusa mendesak KPK dalam hal ini Bidang Pencegahaan dan Monitoring, untuk memberikan masukan dan rekomendasi kepada Presiden Jokowi atas pengangkatan seseorang sebagai Komisaris di BUMN (badan usaha milik negara) yang berpotensi akan melakuakan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” ujar Adi di Gedung Merah Putih KPK.

Baca Juga :  Kongres KNPI XV Jilid II Akan Digelar Akhir Pekan Ini

Menurutnya, KPK harus bersikap tegas dalam mengontrol lembaga-lembaga negara dari ancaman korupsi terlebih BUMN dikarenakan BUMN sendiri adalah lembaga yang berperan dalam menopang keuangan negara.

“Apabila tidak disikapi serius pengangkatan Emir Moeis ini berarti KPK sendiri patut dipertanyakan kewibawaannya sebagai lembaga dan benteng antikorupsi,” kata Adi.

Sebelumnya, Adi mengatakan BaraNusa juga pernah melaporkan kasus rangkap jabatan yang terjadi di tubuh jajaran direksi/komisaris BUMN kepada Ombudsman RI (ORI) tahun 2020 lalu. Namun tidak ditindaklanjuti oleh ORI.

Sebagai kelompok pendukung Jokowi di pilpres 2019 kemarin. Dirinya pun mempertanyakan komitmen Jokowi dalam menerapkan revolusi mental. Pasalnya, dari rangkap jabatan sampai pengangkatan mantan koruptor ke dalam jajaran BUMN, menurut Adi sangat bertentangan dengan revolusi mental dan reformasi tahun 1998 yang anti terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Baca Juga :  PP GPI Kecam Manuver Politik Jadikan Partai Demokrat Sebagai Partai Istana

“Rangkap jabatan sampai koruptor diangkat jadi komisaris sangat jelas bertentangan dengan revolusi mental Jokowi dan reformasi 98. Jika itu dibiarkan, apa bedanya Pemerintahan Jokowi ini dengan pemerintahan orde baru? Oleh sebab itu Jokowi harus tegas, panggil Erick Thohir dan pecat Emir Moeis dari jabatannya,” tandasnya. (AMN).

Loading...

Baca Juga