oleh

Indonesia Perlu Bergabung ke Statuta Roma Menjadi Anggota ICC

Indonesia Perlu Bergabung ke Statuta Roma Menjadi Anggota ICC. Oleh: Yudi Syamhudi Suyuti, Koordinator Eksekutif JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional).

Sudah saatnya Indonesia bergabung dengan kesepakatan Statuta Roma dan menjadi anggota ICC (International Criminal Court/Pengadilan Kriminal Internasional). Dan tentunya sekaligus meratifikasi Statuta Roma menjadi UU Kejahatan Internasional.

Dengan bergabungnya sebagai anggota Statuta Roma, selain kewibawaan Indonesia akan kuat, tentu persoalan menyangkut Kejahatan Internasional (Kejahatan Kemanusiaan, Genosida, Kejahatan Perang dan Kejahatan Agresi) dapat diatasi melalui yurisdiksi kejahatan luar biasa ini.

Selain untuk tentu ini juga akan memperkuat kedudukan sistem peradilan kriminal di Indonesia.

Terkait pandangan bahwa masuknya Indonesia dalam kesepakatan Statuta Roma akan menjadi ancaman untuk Indonesia, itu tidak benar.

Karena ICC hanya mengadili kasus yang sangat luar biasa, dimana Negara tidak mampu mengatasi persoalan tersebut. Tentu ini memicu sistem peradilan Indonesia untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah pidana di dalam negeri.

Selain itu kesepakatan Statuta Roma, baru berlaku ketika Negara pihak menandatangani di waktu tersebut, dan tidak berlaku untuk penyelesaian masa lalu. Misalnya ketika Indonesia menjadi anggota ICC di November 2019 ini, maka penerapan Statuta Roma mulai berlaku saat November 2019.

Dengan menjadi anggota Statuta Roma, maka ICC juga dapat didirikan di Indonesia. Selain itu para praktisi hukum internasional juga berkesempatan mendapatkan posisi menjadi Jaksa dan Hakim dalam International Criminal Court.

Siapa tahu ke depan Hakim dari Indonesia bisa memimpin International Criminal Court, sebagai Presiden ICC.

Tentu Indonesia akan menjadi penting dalam penegakan supremasi keadilan di dunia.

Akan ada dampak lain yang kuat ketika Indonesia bergabung dengan Statuta Roma, yaitu ekonomi tentu akan bergerak maju dengan cepat. Hal ini adalah dampak dari tegaknya hukum (rule of law) sebagai supremasi keadilan yang di dasari prinsip dan nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Loading...

Baca Juga