oleh

JAKI Berharap Idham Azis Mampu Membangun Kepolisian Berbasis Kemanusiaan

JAKI Berharap Idham Azis Mampu Membangun Kepolisian Berbasis Kemanusiaan. Oleh: Yudi Syamhudi Suyuti,
Koordinator Eksekutif JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional).

Sejak Agustus 2019 lalu, JAKI salah satu pihak yang merekomendasikan Komjen Pol Idham Azis untuk bisa memimpin Polri. Rekomendasi ini, JAKI lakukan melalui surat resmi ke Jokowi sebagai evaluasi institusi kepolisian dari salah satu kelompok masyarakat sipil (civil society). Dan tentunya rekomendasi ini bukan berdasarkan nepotisme, namun berdasarkan analisa dari tim JAKI untuk figur melalui profiling yang bersangkutan.

Sebelum mengirim surat resmi, saya menemui langsung Prof.Dr.Malik Fadjar (Anggota Wantimpres), untuk mendiskusikan tentang demokrasi dan penanganan keamanan. Termasuk membangun criminal justice system yang berbasiskan prinsip-prinsip Kemanusiaan. Juga mendorong Indonesia bisa bergabung dengan kesepakatan Statuta Roma sebagai anggota International Criminal Court.

Saya juga menemui Dr. Azizah Maruf Putri Wakil Presiden Prof Dr. Maruf Amin, untuk membahas pendekatan smart and soft power untuk menanggulangi konflik agama dalam kerangka moderasi (disini kami sepakat tidak mengistilahkan deradikalisasi agama yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu sebagai praktek deislamisasi).

Termasuk pencegahan dan penanggulangan dalam kontra terorisme secara smart dan berpegang pada prinsip kemanusiaan. Sehingga tidak terjadi lagi ; praktek penyiksaan, penangkapan tidak sah, memata-matai publik secara tidak wajar hingga jatuhnya korban yang tidak bersalah.

Rangkaian pertemuan dan pengiriman surat ini, kami lakukan sebagai upaya pendekatan negosiasi dan lobby diluar penekanan secara politis.

Baca Juga :  Ada 3 Oknum Aktor Negara Yang Terindikasi Dalam Kejahatan Kemanusiaan dan Agresi 21-22

JAKI sebagai kelompok masyarakat sipil (civil society) tentu selalu mengambil jalan secara kritis, namun tidak meninggalkan upaya diplomasi dan negoisasi.

Selain itu kami dan kaum aktivis juga melihat perlu adanya perubahan mindset dalam penggunaan institusi kepolisian agar tidak ditarik oleh oknum-oknum politisi atau pemodal sebagai alat kekuasaan. Sehingga kepolisian tidak terlibat dalam kepentingan kelompok, melainkan berkonsentrasi mengatasi keamanan masyarakat dalam criminal justice system. Disini JAKI mengkritisi pola democratic policing yang justru seringkali dimanfaatkan oleh politisi pemenang demokrasi. Oleh karena itu dibutuhkan keterlibatan masyarakat sipil yang independen dalam penanganannya.

JAKI menganggap pentingnya pendekatan kemanusiaan menjadi basis doktrin dan operasional kepolisian.

Termasuk dalam penanganan aksi demonstrasi. Kami juga mengkritisi alat keamanan negara ini. Dimana pelanggaran protap seringkali terjadi oleh anggota yang justru membahayakan para demonstran. Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh para pimpinan Polri di setiap levelnya.

Jika sebelumnya institusi kepolisian menggunakan model democratic policing, sudah saatnya ke depan sistem kepolisian dibangun melalui konsep humanitarian policing.

Disini prinsip-prinsip kemanusiaan akan menjadi modal utama dalam segala bentuk penindakan hukum dalam sistem peradilan kriminal (criminal justice system) yang dijalankan kepolisian.

Tentu kepolisian akan menjadi bertambah kuat dengan konsep humanitarian policing ini, dimana demokrasi dan hak asasi manusia berada di dalamnya. Sehingga keamanan bisa tercapai di dua spektrum yang berimbang, yaitu demi kepentingan negara dan warga negara.

Baca Juga :  Polsek Sorong Kota Lakukan Pengamanan SPBU Coco Sorpus

Goals besarnya dari pendekatan kemanusiaan ini adalah tegaknya supremasi keadilan. Dengan sendirinya, model kekuatan atau kekuasaan dalam kepolisian akan berubah menjadi pelayanan maksimal.

Dalam tataran target pencapaian tentu akan menurunkan indeks maksimal pelaku tindak kriminal dan penurunan drastis narapidana. Dalam kasus ini, kita bisa mempelajari dari negara Belanda, dimana penjara tidak ada lagi penghuninya, sehingga penjara justru dimanfaatkan dengan disewakan ke Negara tetangga. Ini adalah salah satu suksesnya sistem kepolisian dan variabel lainnya dalam praktek criminal justice system.

Dan tidak kalah penting adalah penyelesaian masalah kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi di 21, 22, 23 Mei dan demostrasi 24 hingga 30 September 2019. Saya berkeyakinan Calon Tunggal Kapolri ini akan mampu memimpin menyelesaikan tugasnya melalui dibentuknya TGPF independen dan bekerja sama dengan kelompok masyarakat sipil. Juga penyelesaian masalah kasus Novel Baswedan dan banyak kasus lainnya. JAKI menjamin bahwa Calon Tunggal Kapolri mampu menuntaskan beban berat Polri dan masyarakat.

Dari sinilah kami berharap pada calon tunggal Kapolri, Komjen Pol Idham Azis mampu mentransformasi prinsip kemanusiaan dalam sistem kepolisian nantinya.

Loading...

Baca Juga