oleh

Kakanwil BPN Papua Barat Dukung Kelancaran Operasional SKK Migas dan KKKS

SUARAMERDEKA.ID – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi Papua Barat bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong menyerahkan sertifikat hak atas tanah guna mendukung kelancaran kegiatan operasional hulu migas di Kabupaten Sorong, jumat (7/8/2020).

Penyerahan empat sertifikat tanah, dengan status hak pakai lahan yang terletak di kelurahan Klayas dan Arar, dengan total luas tanah lebih dari 129 Hektar. Hal ini merupakan bagian dari dukungan nyata dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementerian ATR/BPN) untuk kegiatan hulu migas.

Kakanwil BPN Provinsi Papua Barat Arius Yambe, SH, MMT menyatakan kepastian Hukum status hak atas tanah, awalnya setelah dimilikinya sertifikat penguasaan sehingga bisa menjadi salah satu keuntungan investor dalam aktivitas kegiatan operasional di wilayah Papua Barat.

“Hukum Tanah Nasional, Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah merupakan hal yang penting untuk mewujudkan visi integrasi penerapan sistem pertanahan oleh Kementerian ATR//BPN hingga tahun 2025,” jelas Arius Yambe.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong, Subur S, SiT yang turut menyampaikan sosialisasi melalui paparannya menekankan pentingnya pemahaman atas subjek hak atas tanah, asal hak tanah, serta perbedaan perbedaan atas status hak pakai tanah.

“Pemberiaan status sertifikat hak atas tanah diberikan kewenangan secara berjenjang, dimulai dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong, Kakanwil BPN Provinsi Papua Barat hingga Menteri ATR/BPN berdasarkan Peraturan Kepala BPN No 2 Tahun 2013,” ucap Subur.

Dalam kegiatan operasional hulu migas yang telah berlangsung cukup lama di Kota/Kabupaten Sorong. Sejak jaman penjajahan Belanda aset aset kegiatan perminyakan perlu mendapatkan kepastian hukum untuk mendapatkan bukti legalitas penguasaanya.

Kepala Departemen Humas Perwakilan SKK Migas Pamalu Galih Agusetiawan membenarkan bahwa seluruh aset, termasuk aset pertanahan untuk kegiatan hulu migas. Aset ini akan dicatat menjadi Barang Milik Negara (BMN), sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui PMK No. 89/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan BMN yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan hulu minyak dan gas bumi.

“Kami berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Kakanwil BPN Propinsi Papua Barat, yang selau berupaya mendukung proses pengadaan tanah dan penerbitan sertifikat tanah yang akan digunakan untuk kegiatan kepentingan umum hulu migas. Proses ini tidak hanya dilakukan di Kabupaten Sorong namun juga di Kabupaten Teluk Bintuni dalam kesempatan lainnya”, ujar Galih. (OSB)

Loading...

Baca Juga