suaramerdeka.id, Ambon – Koordinator Wilayah Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (Korwil PP GPI) Indonesia Timur, Talimuddin Rumaratu, menilai munculnya sejumlah tuduhan dan narasi negatif yang mengaitkan nama Sufmi Dasco Ahmad dengan berbagai persoalan di media sosial perlu disikapi secara kritis.
Menurut Talimuddin, perkembangan tersebut harus dilihat dalam konteks dinamika politik nasional yang saat ini menempatkan nama Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu figur yang diperbincangkan dalam bursa calon Wakil Presiden untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto pasca mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari posisi tersebut.
“Ketika nama seseorang mulai masuk dalam pembicaraan politik nasional, tentu akan ada pro dan kontra. Tetapi jangan sampai perbedaan kepentingan politik kemudian berubah menjadi upaya pembunuhan karakter melalui isu yang tidak terverifikasi,” ujar Talimuddin Rumaratu dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Nama Dasco Menguat, Narasi Negatif Bermunculan
Talimuddin mengatakan, menguatnya nama Sufmi Dasco Ahmad dalam bursa calon Wakil Presiden bukan sekadar isu yang muncul tanpa dasar.
DPD Partai Gerindra Maluku secara terbuka telah mengusulkan Dasco untuk dipertimbangkan sebagai calon Wakil Presiden. Ketua DPD Gerindra Maluku Hendrik Lewerissa menyebut Dasco memiliki pengalaman dan kemampuan komunikasi politik yang dinilai mumpuni untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Selain dari Maluku, dukungan terhadap Dasco juga disebut datang dari sejumlah daerah dan sejumlah kelompok politik lainnya. Media juga mencatat bahwa nama Dasco bersama Sugiono dan Ahmad Muzani termasuk nama kader Gerindra yang menguat dalam pembicaraan mengenai calon pengganti Gibran.
“Karena itu, masyarakat harus mampu membedakan antara dinamika politik yang nyata dengan informasi yang sengaja dibuat untuk membentuk persepsi negatif terhadap seseorang,” kata Talimuddin.
Soal Judol, Jangan Memelintir Pemberitaan
Talimuddin juga menanggapi munculnya tuduhan yang mengaitkan Sufmi Dasco Ahmad dengan praktik judi online.
Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut harus ditempatkan secara proporsional dan tidak boleh disimpulkan secara serampangan.
“Jangan mengatakan sebuah media menuduh Pak Dasco terlibat judi online kalau faktanya media tersebut tidak pernah secara eksplisit menyebut beliau terlibat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sejalan dengan klarifikasi Dasco yang diberitakan ANTARA dan CNN Indonesia pada 18 November 2026. Dasco menyatakan bahwa Tempo tidak pernah secara eksplisit menyebut dirinya terlibat dalam praktik judi online. Yang kemudian dipersoalkan adalah sejumlah unggahan media sosial yang menafsirkan pemberitaan tersebut dan secara langsung mengaitkan namanya dengan judi online.
“Kalau ada tuduhan, mari lihat sumber aslinya. Jangan mengambil pemberitaan sebuah media, kemudian ditafsirkan sendiri, lalu kesimpulannya dibuat seolah-olah media tersebut menuduh Pak Dasco. Itu cara membangun opini yang tidak sehat,” kata Talimuddin.
Doxing dan Intimidasi Juga Harus Dibuktikan
Hal yang sama, menurut Talimuddin, berlaku terhadap tuduhan mengenai doxing dan intimidasi.
Dasco telah membantah keterlibatan dirinya dalam tindakan penyebaran data pribadi maupun intimidasi. Ia juga menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum terhadap akun media sosial yang secara langsung menuding dirinya terlibat dalam aktivitas tersebut.
“Dalam negara hukum, tuduhan harus dibuktikan. Tidak boleh seseorang dihukum oleh opini media sosial. Kalau memang ada bukti, silakan dibawa kepada aparat penegak hukum. Tetapi kalau hanya berdasarkan asumsi, potongan informasi dan tafsir sepihak, jangan kemudian disebarkan sebagai fakta,” tegas Talimuddin.
Ia menilai pola seperti ini sangat berbahaya karena dapat merusak reputasi seseorang tanpa melalui proses pembuktian yang semestinya.
Jangan Ada Politik Pembunuhan Karakter
Lebih jauh, Talimuddin menduga bahwa munculnya berbagai narasi negatif terhadap Dasco perlu dilihat sebagai bagian dari kerasnya kontestasi opini di tengah dinamika politik nasional.
Namun ia menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin menuduh siapa pun sebagai aktor di balik penyebaran isu tersebut tanpa bukti.
“Kita tidak mengatakan siapa pelakunya karena itu harus dibuktikan. Tetapi kita melihat ada pola yang perlu diwaspadai. Ketika seorang tokoh masuk dalam bursa politik, kemudian muncul berbagai isu negatif yang belum terbukti, masyarakat harus kritis dan tidak mudah menjadi bagian dari penyebaran informasi tersebut,” jelasnya.
Menurut Talimuddin, kritik terhadap Sufmi Dasco Ahmad tetap sah dalam demokrasi. Bahkan, setiap figur publik harus siap dikritik.
Namun, kritik menurutnya harus berbasis fakta.
“Kalau Pak Dasco tidak layak, sampaikan argumentasinya. Kalau ada persoalan hukum, tunjukkan bukti dan proses melalui mekanisme hukum. Jangan menggunakan fitnah atau informasi yang belum terverifikasi sebagai senjata politik,” katanya.
Talimuddin: Publik Harus Bisa Membedakan Fakta dan Propaganda
Talimuddin kemudian mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak menjadikan media sosial sebagai satu-satunya sumber informasi politik.
Ia mengingatkan bahwa sebuah unggahan yang mendapatkan ribuan komentar dan dibagikan ribuan kali belum tentu benar.
“Viral tidak sama dengan valid. Ramai di media sosial bukan berarti benar secara hukum maupun jurnalistik,” ujarnya.
Menurutnya, kasus yang menimpa Dasco menjadi contoh penting bagaimana sebuah isu dapat berkembang dari informasi awal menjadi tuduhan yang lebih luas melalui berbagai akun media sosial.
Karena itu, setiap orang harus memeriksa sumber awal, membaca konteks berita secara utuh dan membandingkannya dengan sumber lain sebelum mengambil kesimpulan.
GPI Indonesia Timur Dorong Politik yang Sehat
Sebagai bagian dari organisasi kepemudaan Islam, Talimuddin mengatakan PP GPI Indonesia Timur berkepentingan mendorong agar demokrasi Indonesia berjalan secara sehat dan bermartabat.
“Kita tidak sedang mengatakan bahwa Pak Dasco harus menjadi Wakil Presiden. Itu adalah kewenangan Presiden dan mekanisme konstitusional. Tetapi kalau beliau menjadi salah satu figur yang dipertimbangkan, maka penilaian terhadap beliau harus berdasarkan kapasitas, rekam jejak dan argumentasi yang rasional, bukan berdasarkan hoaks atau tuduhan yang tidak terbukti,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap suatu figur harus tetap dibarengi dengan sikap kritis.
“Kalau ada fakta yang benar-benar merugikan publik, tentu harus dibuka. Tetapi kalau informasi itu tidak benar, jangan ikut menyebarkannya. Kita harus melawan politik fitnah dengan politik gagasan,” tegas Talimuddin.
“Jangan Cegah Seseorang dengan Fitnah”
Di akhir keterangannya, Talimuddin Rumaratu kembali mengingatkan seluruh pihak agar tidak menggunakan informasi palsu dan tuduhan yang tidak terbukti untuk menghalangi seseorang dalam proses politik.
“Jangan cegah seseorang dengan fitnah. Kalau memang tidak layak, lawan dengan argumentasi. Kalau ada kesalahan, buktikan secara hukum. Tetapi jangan membangun opini dengan informasi palsu,” ujarnya.
Menurut Talimuddin, masyarakat Indonesia membutuhkan kontestasi politik yang semakin dewasa, terutama ketika proses pergantian Wakil Presiden menjadi perhatian publik.
“Biarkan proses konstitusional berjalan. Presiden memiliki kewenangan untuk menentukan pilihan sesuai mekanisme yang berlaku. Masyarakat memiliki hak untuk memberikan pandangan. Tetapi satu hal yang harus kita jaga bersama: jangan biarkan hoaks, fitnah dan pembunuhan karakter menjadi instrumen dalam menentukan masa depan bangsa,” pungkas Talimuddin Rumaratu, Korwil PP GPI Indonesia Timur.










