oleh

LP3BH Indikasikan Penyalahgunaan Keuangan Daerah Pada Aset dan Peralatan LP2LPBTV

SUARAMERDEKA.ID – Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy menyebbut ada indikasi penyalahgunaan kewenangan Keuangan Daerah pada proses pengalihan aset dan peralatan milik Lembaga Penyiaran Publik Lokal Papua Barat Televisi (LP2LPBTV) kepada Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun Papua Barat. TVRI stasiun Papua Barat tersebut baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (28/10/2020).

Indikasi ini dapat dilihat dari laporan yang diterima oleh Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari. Disebutkan bahwa tidak ada koordinasi yang baik antara pihak Pemprov Papua Barat dalam hal ini Sekretariat Daerah selaku penanggung jawab LP2LPBTV dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat.

Yan Warinussy menjelaskan, langkah menghadirkan TVRI Stasiun Papua Barat diduga berdasarkan ide beberapa oknum pejabat di lingkungan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat. Ide ini secara diam-diam “menggiring” terjadinya penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Nomor : 03/MoU/I.1/TVRI/2019 dan Nomor : 483/159/GPB/2019, tertanggal 13 Februari 2019 antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Lembaga Penyiaran Publik TVRI.

“MoU tersebut ditanda tangani Pemerintah Provinsi Papua Barat yang diwakili Gubernur Drs. Dominggus Mandacan dan LPP TVRI diwakili oleh Helmy Yahya selaku Direktur Utamanya. Sayang sekali saat MoU tersebut ditanda tangani, sesungguhnya keberadaan LP2LPBTV masih berdiri sah secara hukum berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Papua Barat No.10 Tahun 2013, tanggal 31 Desember 2013. Perdasi tersebut telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Nomor 10, ketika itu Sekretaris Daerahnya dijabat oleh Drs. Ishak L Hallatu,” kata Yan Warinussy dalam pernyataannya, Kamis (29/10/2020).

Lanjutnya, Perdasi tersebut telah disahkan di DPR Papua Barat dan mengamanatkan dalam pasal 6 ayat (1). Bahwa LP2LPBTV didirikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat berbentuk badan hukum. Bahkan, menurutnya, di ayat (2) nya justru disebut : LP2LPBTV dapat bekerjasama dengan TVRI. Diamanatkan pula bahwa setelah LP2LPBTV memiliki badan hukum, selanjutnya dibentuk Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

“Kedua Dewan Pengawas dan Dewan Direksi ini dibentuk dengan Keputusan Gubernur. Inilah aspek penting yang seharusnya ditindak-lanjuti dalam konteks “pembenahan” LP2LPBTV. Karena aspek pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat sebagai salah satu sumber pembiayaannya,” ucap Warinussy.

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy mempertanyakan, jika di dalam MoU tanggal 13 Februari 2019 tidak ada kalimat yang menjelaskan mengenai penyerahan aset LP2LPBTV, tetapi nyatanya tanah dan gedung berikut peralatan bernilai miliaran rupiah telah “dialihkan” ke LPP TVRI Stasiun PB.

“Maka muncul pertanyaan berikut, atas dasar hukum apakah yang digunakan dalam proses alih tanah, gedung dan aset tersebut? Lalu pada tahun 2018 sebelum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi PB diganti menjadi Biro Administrasi Pimpinan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 56 Tahun 2019, telah ada pencairan dana sejumlah 400 juta rupiah untuk pembenahan LP2LPBTV. Penganggaran dan pengelolaan anggaran tersebut dapat ditelusuri dari DPA Perubahan Tahun 2019 untuk Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Barat,” ungkap Yan Warinussy.

Ia menambahkan, penelusuran dapat dimulai lewat audit internal oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat. Bahkan, kata Yan Warinussy, sesuai kewenangannya, institusi penegak hukum dapat memulai menyelidiki adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam kasus “pengalihan” aset dan MoU Februari 2019 tersebut berdasarkan amanat pasal 2 dan pasal 3 dari UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (OSB)

Loading...

Baca Juga