oleh

LP3BH Manokwari Meminta Penegakan Hukum Harus Transparan

SUARAMERDEKA.ID – Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy ingin mengingatkan Gubernur Papua Barat dan semua pihak bahwa Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) tertanggal 13 Februari 2019 tentang pendirian Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Stasiun Papua Barat tidak boleh bertentangan. Apalagi sampai mengabaikan produk hukum daerah bernama Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Barat Nomor : 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Papua Barat Televisi.

Ia menyebt, Perda tersebut telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat pada tanggal 31 Desember 2013. Kemudian secara sah diundangkan pada tanggal 31 Desember 2013 dengan Nomor 10, artinya dari sisi hukum, dasar hukumnya ada dan menjadi bagian dari tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat dalam mengawal hal ini.

“Upaya pembenahan lembaga penyiaran publik Televisi Lokal Papua Barat, semenjak adanya Perda, memang secara hukum perlu dibenahi, termasuk dalam konteks pembiayaannya. Bahkan dari aspek pengelolaannya yang sejak didirikan berada di bawah Biro Humas dan Protokol,” ucap Direktur Eksekutif LP3BH, dalam pernyataannya, Kamis (22/10/2020).

Lanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2019, kewenangan pengelolaan LPPL PB TV seyogyanya sudah menjadi lingkup kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Papua Barat. Jadi sudah bukan berada pada ranah dan atau lingkup tugas Biro Administrasi.

“Inilah praktek salah prosedur yang sesungguhnya bisa diselidiki dan didalami oleh penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat dan atau Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat,” tandas Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari.

Apalagi pernah ada Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat perihal evaluasi hambatan kelancaran pembangunan terhadap pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Papua Barat Barat Televisi (LP2LPBTV), tanggal 20 November 2017.

Dengan demikian, Yan Warinussy memandang bahwa keberadaan LPP TVRI Papua Barat silahkan saja dijalani, sepanjang LPP TVRI tidak “mengalih fungsikan” seluruh aset milik LP2LPBTV secara melawan hukum kepada pihak lain. (OSB)

Loading...

Baca Juga