SUARAMERDEKA.ID – KM Umsini milik PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) terbakar di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Sulawesi Selatan Tadi Pagi Minggu (09/06/2024)
Maemun Selaku Wakil ketua Umum (waketum) Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam (PW GPI) Jakarta Raya, Mengatakan bahwa belum ada satu minggu PT PELNI merayakan ulang tahun yang ke-72 Seakan – akan kinerja pejabat PT PELNI sudah baik-baik saja, bisa di katakan baik dari segi warna fisik dan baik di pencitraan di media sosial.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang di pimpin oleh Bapak Dr. H. Erick Thohir, B.A., M.B.A. Selaku pemegang saham mayoritas yang di beri mandat oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo.
Dengan kejadian itu Maemun meminta kepada Bapak Presiden harus segera memerintahkan kementerian terkait untuk mengaudit apa penyebab terjadinya kebakaran di kapal KM umsini.
“Karena kebakaran kapal sudah sering terjadi, di KM Labobar, KM Ciremai, Km Bukit raya dan terakhir di KM Umsini.” Tegas Maemun.
Selanjutnya “Pemerintah harus mendalami kemampuan kinerja para Direksi PT PELNI sesuai dengan kompetensi keahlian di bidang perkapalan. Banyak keluhan dari para penumpang sering terjadinya kapal-kapal PELNI mengalami keterlambatan jadwal di karenakan mesin mati sebagian,apakah kurangnya perawatan.” Lanjut waketum PW GPI Jakarta Raya.
Sementara Dock rutinan berjalan atau kesalahan penggunaan bahan bakar dari B20 ke B35 atau juga sudah berumurnya kapal-kapal tersebut.
Perlu diketahui juga Adhi Tri setiawan, salah satu pengguna jasa penumpang kapal PT PELNI bertanya-tanya kepada kementrian BUMN, kok bisa, direksi PT PELNI tidak ada salah satupun Lulusan perkapalan.
Bapak Erick Thohir segera mengganti para Direksi PT PELNI karena perusahaan plat merah ini harus di pimpin oleh orang yang faham terkait perkapalan.
Terdapat ribuan penumpang di atas kapal-kapal PT PELNI dari pulau ke pulau,bagaimana untuk menjamin keselamatan,kenyamanan apa bila managemen PT PELNI hanya merubah dari segi fisik.dan Direksi-direksi harus sadar bahwa PT PELNI bekerja di bidang pelayanan bukan pencitraan di mediasosial untuk kepentingan pribadi. (RED)
