oleh

Pak Tejo: Relawan Jokowi Jangan Harap Jadi Komisaris BUMN dan BUMD

SUARAMERDEKA.ID – Ketua Umum Relawan Pasukan Tetap Jokowi (Pak Tejo), Tigor Doris Sitorus, mengingatkan kepada relawan-relawan Jokowi-Ma’ruf jangan berharap jadi Komisaris BUMN dan BUMD pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan pasangan nomor 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun 2019-2024.

Tigor mengatakan hal tersebut karena relawan-relawan kurang berperan dalam perolehan di beberapa daerah. Seperti Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jambi dan Jawa Barat, sehingga Jokowi-Ma’ruf kalah di daerah tersebut.

Menurutnya, perolehan suara hanya didapatkan berkat kerja keras Kepala Daerah dan mesin partai politik. Ia tidak menepik bahwa ada peran relawan melakukan kampanya pintu ke pintu. Untuk mensosialisasikan Jokowi-Ma’ruf namun kegiatan tersebut tidak begitu berpengaruh.

“Oleh sebab itu ketua-ketua umum relawan jangan berharap jadi Komisaris BUMN dan BUMD,” kata Ketua Umum Pak Tejo, Sabtu (29/6/2019).

Tigor Doris Sitorus menjelaskan beredar kabar bahwa ketua-ketua umum relawan menginginkan jabatan tertentu. Setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden bulan Oktober nanti. Tuntutan tersebut dapat jadi beban pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan. Karena ketua-ketua umun relawan banyak yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai komisaris.

Misalnya jika diangkat sebagai komisaris PT Waskita Tbk atau PT WIKA Tbk maka harus ada pengalaman sebagai ahli konstruksi. Sama halnya dengan komisaris PT Kimia Farma Tbk maka harus ada kualifikasi dibidang kesehatan.

“Saya khawatir tuntutan ketua-ketua relawan akan jadi beban untuk pemerintahan Jokowi lima tahun kedepan.” ujarnya.

Namun tidak menutup.kemungkinan, lanjut Ketua Umum Pak Tejo, bisa saja ketua-ketua relawan diajukan sebagai komisaris dengan syarat ada fit dan profert tes untuk menseleksi calon Komisaris.

Terakhir Tigor menuturkan tugas relawan yang berikutnya. Tugas itu adalah mengawal program pemerintahan Jokowi yang berpihak kepada masyarakat. Seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Pra Kerja dan Kartu Sembako Murah.

“Jadi ketua-ketua umum relawan cukup mengawal program Jokowi. Jangan berharap jadi komisaris jika tidak mumpuni.” tandas Tigor Doris Sitorus. (AMN)

Loading...

Baca Juga