SUARAMERDEKA.ID – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto menyebut, setahun ini, kinerja pemerintah dibawah kepemimpinan Jokowi jilid II ambyar. Selain dibawah standar, kinerja pemerintah jauh dinilai dari janji kampanye yang disampaikan kepada rakyat.
“Pemerintahan Jokowi di periode kedua ini ambyar. Hampir semua sektor kehidupan mengalami grafik penurunan. Yang naik hanya utang dan kasus penangkapan aktivis politik yang kritis terhadap pemerintah,” kata Mulyanto di Jakarta, Selasa (20/10/2020).
Lanjutnya, secara sosial kemasyarakatan, saat ini masyarakat Indonesia terbelah menjadi cebong-kadrun. Pemerintah yang seharusnya mendamaikan ternyata malah jadi sumber perpecahan. Hal ini ditandai dengan adanya kelompok influencer (berpengaruh) di media sosial yang digerakkan sebagai buzzer dan didanai langsung oleh negara.
“Tak tanggung-tanggung. Besaran dana untuk influencer dan buzzer ini lebih besar daripada anggaran riset vaksin,” imbuhnya.
Secara politik, Mulyanto menilai, pemerintah merasa terganggu oposisi di parlemen maupun di luar parlemen. Pemerintah menganggap oposisi sebagai ancaman sehingga perlu ditiadakan dengan segala cara. Padahal, menurutnya, demokrasi mensyaratkan adanya oposisi sebagai penyeimbang agar Pemerintah dapat dikontrol dan diawasi kinerjanya.
Ia menegaskan, hampir semua kekuatan partai politik di parlemen dirangkul menjadi koalisi. Karenanya, oposisi di luar parlemen harus diberi ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat dan kritik.
“Jangan didiskreditkan sebagai ancaman negara. Makanya wajar jika kelompok oposisi, yang semula lebih bersifat keummatan, yang disimbolkan dengan tokoh Habib Rizieq Shihab, semakin melebar dengan dideklarasikannya oposisi yang lebih bersifat kebangsaan dalam gerakan KAMI. Dengan tokoh sentralnya Prof. Din Syamsudin dan Jendral Gatot Nurmantyo,” tegas Mulyanto.
Setahun Jokowi jilid II ambyar ini juga terlihat pada tumbuhnya politik dinasti. Pada Pilkada 2020, anak-menantu Jokowi terjun dalam kontestasi tersebut.
“Secara aturan mungkin pelibatan anak dan mantu dalam hajat pilkada tidak dilarang. Tapi secara etika, dinilai kurang pantas,” ungkap Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini.
Praktek oligarki kekuasaan juga dinilai terlihat pada kinerja setahun Jokowi jilid II ambyar. Mulyanto menduga ada kerjasama terlarang antara penguasa dan pengusaha dalam melahirkan kebijakan-kebijakan pihak tertentu.
“Hal ini dapat terlihat dari UU Cipta Kerja yang mendukung para pemodal mengeksploitasi sebesar-besarnya kekayaan negara. Tentu hal ini menjadi warna yang tidak elok dan menyimpan ketidakadilan dalam wajah perpolitikan di satu tahun pemerintahan Jokowi,” pungkas Mulyanto. (OSY)
