SUARAMERDEKA.ID, KALTENG – Paket proyek Peningkatan Jalan Sekuningan Baru – Air Dua di Kecamatan Balai Riam, dari PUPR Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Dengan harga pekerjaan lebih dari 9 Milyar Rupiah, diduga di Korupsi.
Pasalnya, proyek yang dilaksanakan oleh CV. CITRA ABADI JAYA ini secara visuwal sudah nampak amburadul.
Masih ditahap pengerjaan sudah mengalami kerusakan beberapa kali, dan penembelan berulang-ulang. Tentu pekerjaan ini dinilai sudah jauh dari standarisasi Bina Marga Nasional.
Menyikapi hal tersebut, Ketua aktivis LSM Gerakan Anak Borneo (GAB), Zulkifli sewaktu ditemui suaramerdeka.id, nenuturkan tentang kemirisannya melihat proyek ini yang berpotensi terdapat dugaan kerugian negara yang sangat tinggi.
“Sebab, jika kita kaji secara tekhnis konstruksi, dengan kwalitas aspal HRS Base serta kepadatan LPB dan Agregat B-nya, sudah pasti ditemukan selisih yang sangat jauh dari harga pekerjaan dibanding realisasi pekerjaan di lapangan,” ujarnya, Selasa (21/2/2023) kemarin.
“Padahal, kontraktor ini tergolong kawakan, coba, pejabat eselon mana sih yang tidak kenal dengan RH itu di Kalteng ini?” tambah Ketua LSM GAB.
Pria yang akrab disapa Ijul ini juga menjelaskan, bahwa dari lokasi proyek, AMP RH ini tidak sampai 15 km, jadi sangat tidak masuk akal jika beralasan aspal keburu dingin.
“Yang ada campuran untuk aspal yang ditentukan itu memang sengaja dikurangi supaya dapat harga murah, akibatnya kwalitas HRS Base yang dibutuhkan tidak tercapai,” tegas Ijul.
“Saya tidak tahu nih, ini apa kesalahan engenering-nya atau mengikuti perintah RH yang di acc oleh PPTK-nya?” tambah Ijul.
Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) PUPR kabupaten Sukamara, Muhamad Rizali, saat dikonfirmasi langsung mengarahkan ke Sekretaris-nya Surya Darma.
Alih – alih mendapat jawaban, suaramerdeka.id, malah didisposisi lagi ke Kabid Bina Marga yang biasa disapa bu Ajeng. Sayangnya, kabid ini hanya bisa menjawab bahwa paket Proyek itu sudah PHO, dalam arti sudah diterima 100% pekerjaannya.
“Proyek itu sudah PHO pak, tapi ini ,masa pemeliharaan, jadi jika aspal masih ada yang rusak, kewajiban kontrktor memperbaiki. (red)” kata Ajeng.
Namun, setelah ditanya nilai Proyek dan item pekerjaan apa saja? Ajeng tidak bisa menjelaskan. Jawaban pun terkesan ngambang, hanya menambahkan. “PPTK yang tahu persis pak, karena dia yang pegang kontrak,” jelas Ajeng.
Sejatinya, proyek Peningkatan Jalan dengan Nomor Kontrak : 1.03.10.2.01.05 yang dimulai pelaksanaannya dari tanggal 10 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 8 Juli 2022 ini ber-nilai kontrak sebesar Rp 9.270.930.000,- yang biayanya bersumber dari APBD Sukamara tahun 2022.
Terpisah, PPTK Proyek Peningkatan Jalan Sekuningan Baru – Air Dua, yang dikenal dengan sapaan Badar, terkesan menghindar dari beberapa pertanyaan yang disodorkan suaramerdeka.id; saat dikonfirmasi terkait beberapa kerusakan karena terkupasnya aspal jalan saat pekerjaannya yang dilaksanakan oleh CV. CITRA ABADI JAYA ini.
Sayangnya, sewaktu ditanya tentang item pekerjaan apa saja? Badar malah berkata, “Tanya ke BPK langsung pak, sebab proyek ini juga sedang diperiksa oleh BPK.” Ujar Badar, Rabu (22/2/2023) sore.
Salah satu tokoh masyarakat Balai Riam yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, “Ironis itu, Pejabat sekelas eselon ini pura – pura tidak tahu, tentang keperluan seorang jurnalis mewawancarai itu untuk dijwab sebagai pelengkap beeita, bukan meminta atau melihat isi Kontrak Tender.
Nah, berbeda halnya dengan BPK yang sudah pasti meminta Kontrak Proyek untuk keperluan pemeriksaan keuangan dalam dugaan seberapa besar negara dirugikan.” Papar peria paruh bya ini.
Sikap berlebihan beberapa oknum pejabat di Dinas PUPR Sukamara ini, membuat beberapa aktivis LSM berspikulatif dan angkat bicara.
Beberapa aktivis LSM ini seraya menduga-duga dan mengungkapkan pertanyaan mereka, ‘apakah ada main mata antara PPK dengan kontraktor?” Celetuknya.
Salah satu aktivis LSM LIRA, Afner Juliwarno juga angkat bicara, terkait loyalitas RH terhadap para pejabat Pemda.
“Yah RH itu sudah tidak diragukan Loyalitasnya terhadap para Pejabat, baik itu Pemprov ataupun di Pemda yang ada kaitannya dengan Proyek,” ucapnya saat ditemui Kemis (23/2/2023) pagi.
Lebih lanjut, aktivis yang akrab disapa Ivan ini juga mempertanyakan, sikap PPTK yang terkesan menutup – nutupi proyek tersebut.
“Apakah perbuatan menutup-nutupi oleh PPTK terhadap Proyek itu sengaja dilakukan agar proses PHO Paketnya beberapa bulan lalu bisa berjalan lancar. Hingga bisa diterima 100% pekerjaannya,” pungkasnya. (YUD)
