oleh

Rekonsiliasi Palsu Menghasilkan Persekongkolan Busuk, Semoga Edhy-Edhy Lain Terbongkar Kedoknya

Rekonsiliasi Palsu Menghasilkan Persekongkolan Busuk, Semoga Edhy-Edhy Lain Terbongkar Kedoknya.

Ditulis oleh: Adi Kurniawan, Ketua Umum Barisan relawan Nusantara (Baranusa).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo atas dugaan korupsi ekspor benih lobster. Edhy ini ditangkap pada pukul 01.23 WIB di Bandara Soekarno-Hatta setelah melawat ke Amerika Serikat.

Penangkapan ini menarik lantaran Edhy sendiri adalah kader dari Partai Gerindra yang dimana partai tersebut merupakan rival Presiden Jokowi di pemilihan presiden (pilpres) 2019 lalu dimana Ketua Umumnya sendiri yang secara head to head melawan Jokowi dalam memperebutkan kursi orang nomor satu di Indonesia.

Pilpres 2019 adalah pilpres terburuk sejak era pasca reformasi. Karena rakyat saat itu sesama menjadi saling adu jotos akibat politik identitas. Parahnya, proses pemilihan tersebut mengakibatkan konflik yang berkepanjangan hingga sampai sekarang.

Fenomenal ‘Cebong dan Kampret hingga sebutan Kadrun’ pun mengisi kehidupan rakyat sehari-hari dalam mempertahankan sang idolanya masing-masing (Jokowi, Prabowo, Ahok, Anies hingga Habieb Rizieq Syihab).

Muncul Wacana Rekonsiliasi

Berangkat dari situasi tersebut, wacana rekonsiliasi pun muncul. Jokowi dan Prabowo pun melakukan pertemuan secara dadakan di dalam MRT yang saat itu masih baru beroperasi dan sedang masa uji coba. Usai dari MRT, pertemuan tersebut berlanjut di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Sambil menikmati hidangan nasi goreng yang dimasak langsung oleh Megawati, diskusi antara Jokowi, Prabowo dan Megawati pun berlangsung dengan penuh canda tawa.

Entah apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Tapi yang jelas, pertemuan tersebut mengingatkan rakyat pada perjanjian batu tulis yang disepakati oleh Megawati dan Prabowo jelang pilpres 2014 lalu.

Setelah pertemuan tersebut, Gerindra sendiri akhirnya bersepakat bergabung bersama partai koalisi pendukung pemerintah sampai Prabowo dan Edhy ikut masuk dalam jajaran kabinet yang dibentuk oleh pemerintahan Jokowi di periode kedua.

Prabowo ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Pertahanan menggantikan Ryamizard Ryacudu. Sementara Edhy sendiri ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Susi Pudjiastuti. Padahal Susi ini terlihat begitu serius mengelola laut beserta hasil laut Indonesia. Bahkan, Susi sendiri tidak segan-segan tanpa rasa takut menghukum dan membakar kapal-kapal nelayan asing yang berupaya merampok hasil laut Indonesia.

Nah, kembali pada persoalan Edhy. Sejak awal kami Relawan pendukung Jokowi lainnya sudah mencium aroma tak sedap sejak Gerindra bergabung dan dilibatkan dalam mengelola pemerintahan. Pasalnya, Prabowo sendiri menurut kami sangat memiliki ambisi besar ingin berkuasa sejak orde baru masih berdiri. Bahkan beredar kabar, Mantan Presiden Soeharto yang merupakan mertuanya sendiri pun pernag dikhianati dimana Prabowo saat itu ingin mengkudeta mertuanya sendiri dari kursi jabatan presiden.

Selain itu, aroma tak sedap yang kami cium ini juga muncul ketika Edhy sendiri mencabut kebijakan era Susi yang melarang benih lobster di ekspor dan diperjualbelikan mengingat Indonesia adalah negara satu-satunya yang masih memiliki benih lobster ketimbang negara tetangga lainnya. Pertimbangan Susi benar, sebab apabila benih lobster tersebut diperjualbelikan secara bebas. Maka harganya akan menjadi murah sedangkan negara lain bisa menjualnya dengan harga lebih mahal padahal benih tersebut didapat dari Indonesia.

Kekecewaan kami pun semakin membesar ketika kami ikuti perkembangan seputar kinerja para menteri. Saat pelarangan ekspor tersebut dicabut. Kami semakin yakin wacana rekonsiliasi yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut tidak lain daripada berbagi jatah kekuasaan serta ada kaitannya dengan pilkada dan pemilu 2024.

Rekonsiliasi yang terlihat hanya mempersatukan elit yang bertarung tapi tidak untuk mempersatukan rakyat yang sudah terpecah belah. Sebab perpecahan rakyat sampai detik ini masih terjadi. Bahkan, politik identitas tersebut pun masih terus berlanjut hingga sekarang. Dimana sebutan ‘Cebong dan Kadrun’ masih mengisi kehidupan rakyat.

Rekonsiliasi tersebut tidak dengan niat tulus dilakukan Jokowi dan Prabowo untuk menjahit kembali persatuan rakyat yang sudah retak. Jokowi dan Prabowo pun bahkan seolah diam ketika sesama anak bangsa beradu ketika negara dan rakyat sedang mengalami beban berat akibat pandemi covid-19. Salah satu buktinya adalah ketika keributan sesama anak bangsa sengaja dipertontonkan ribut-ribut antara pendukung Habieb Rizieq Shihab (HRS) dengan pendukung pemerintah. Apabila rekonsiliasi itu benar dilakukan kegaduhan tersebut gak akan terjadi. Apalagi, HRS dan pengikutnya itu merupakan pendukung Prabowo di pilpres 2019 lalu.

Semakin jelas bahwa rekonsiliasi yang dilakukan kedua tokoh tersebut hanyalah akal-akalan demi bagi-bagi kursi kekuasaan semata. Persoalan Edhy mungkin hanya suatu contoh dari yang terbongkar saat ini. Kami sangat apresiasi ketegasan KPK dalam membongkar kasus di kementerian KKP meski kami tidak percaya 100 persen terhadap KPK karena lemah pada kasus-kasus lain seperti kasus suap Harun Masiku yang melibatkan PDIP.

Di sisi lain, lemahnya KPK juga menurut kami terlihat dalam mengontrol penggunaan anggaran penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang telah mencapai 600 triliun lebih. Seharusnya, KPK melakukan inisiatif menjalin kerjasama kepada BPK RI dalam melakukan kontrol terhadap penggunaan anggaran tersebut. Tak hanya bersifat lokal tapi nasional sebab anggaran tersebut berasal dari utang luar negeri yang dimana lagi-lagi rakyat yang bakal dibebankan.

Kemudian terhadap BUMN juga membuat kami ragu terhadap ketegasan KPK dalam melakukan kontrol terhadap pengelolaan perusahaan-perusahaan di BUMN. Padahal BUMN sangat menjadi alat penting bagi pemasukan keuangan negara. Dimana BUMN sangat berperan penting dalam menyelamatkan negara dari defisit anggaran. BUMN juga sangat berperan penting dalam membantu negara mengurangi utang.

Utang BUMN sudah bersaing dengan utang yang dimiliki negara kepada luar negeri. Hingga April 2020, nilai utang luar negeri BUMN mencapai 55,3 miliar dollar AS, atau setara Rp775 triliun (kurs Rp14 ribu). Jumlah mencapai lebih dari seperempat total utang luar negeri swasta yang mencapai 207,8 miliar dollar AS. Padahal, pada 2014, total utang BUMN masih ada di angka 30,7 miliar dollar AS.

Besarnya utang BUMN tersebut menjadi bukti bahwa kerugian yang dialami BUMN sangat tidak biasa dan perlu di investigasi.

Berangkat dari kasus korupsi yang terjadi di Kementerian KKP. Apalagi negara saat ini sedang mengalami situasi yang tidak main-main karena selain pandemi covid-19. Indonesia juga sudah masuk ke dalam jurang resesi. PHK besar-besaran sudah terjadi, masyarakat kesulitan mencari pemasukan untuk menutupi biaya hidupnya sehari-hari, orang miskin bertambah semakin harinya. Maka menurut kami, sudah saatnya Pemerintahan yang diwakilkan oleh Jokowi ini introspeksi diri dan melakukan pembenahan segera.

Tinggalkan rekonsiliasi semu. Lakukan rekonsiliasi sejati. Sebagai seorang presiden, Jokowi sangat bertanggungjawab atas apa yang terjadi di negeri ini.

Tugas seorang presiden itu mempersatukan rakyat, tugas seorang presiden itu menyelamatkan rakyat, tugas seorang presiden itu melindungi rakyat, tugas seorang presiden itu mengayomi rakyat. Jadilah presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan jadi presiden bagi elit-elit politik saja, jangan jadi presiden bagi investor saja, jangan jadi presiden bagi kelompok tertentu saja. Karena bisa memiliki jabatan tersebut, rakyatlah yang memilih dan memperjuangkanmu.

Semoga Edhy-Edhy yang lain segera terbongkar kedoknya. Amin.

Loading...

Baca Juga