oleh

Relawan Jokowi Kritik BEM UI : Berani Kritik Presiden Tapi Diam Dengan Rektornya

SUARAMERDEKA.ID – Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa) mengkritik keras Presiden Jokowi yang mengizinkan Rektor Universitas Indonesia (UI), Ari Kuncoro untuk rangkap jabatan sebagai wakil komisaris utama/independen BRI.

Ketua Umum BaraNusa, Adi Kurniawan mengatakan sikap Jokowi yang mengizinkan Undang-undang tersebut tidak tidak hanya melukai hati rakyat yang sedang kesulitan menghadapi dampak pandemi covid-19. Melainkan juga menunjukkan sikap pemimpin yang abai terhadap penderitaan rakyat.

“Itu jelas sangat melukai hati rakyat yang saat ini kita semua sedang kesusahan akibat covid-19. Jokowi sebagai presiden semakin abai terhadap penderitaan rakyat dan sangat mengkhianati kepercayaan rakyat,” ujar Adi melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (21/07/21).

Jokowi, kata Adi, seharusnya fokus pada penanganan covid-19 yang dinilainya telah gagal. Sebab kebijakannya semakin menyusahkan hidup rakyat terlebih PPKM Darurat yang juga gagal diterapkan lantaran memicu polemik di berbagai daerah.

“Apalagi, menteri-menterinya yang terkesan one man show semua dan tidak patuh terhadap instruksi presiden. Menurut saya, Jokowi lebih baik fokus membenahi kinerja pemerintah dalam menangani covid-19 dan menyiapkan kebutuhan rakyat sebelum dampaknya makin melebar kemana-mana,” kata Adi.

Baca Juga :  Republik Indonesia Bab Dua (7): Criminal of War, Opini Sri Bintang

Pimpinan Relawan Jokowi ini khawatir jika pemerintah tidak fokus menangani pandemi kemarahan rakyat tidak bisa terbendung.

“Bayangkan saja, dari PPKM Darurat saja kita bisa melihat bagaimana reaksi rakyat. Dimana-mana teriak soal penghidupan. Apalagi jika persoalan ini dibiarkan semakin lama? Sudahlah masa presiden doyan banget gaduh,” ucapnya.

Mengkritik BEM UI

Lebih lanjut, Adi juga mengkritik sikap Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang diam menyikapi rangkap jabatan yang dilakukan Rektor UI, Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama/Independen PT Bank BRI Tbk.

Ia juga menantang BEM UI agar tidak hanya berani mengkritik Presiden Jokowi tapi juga harus berani bersikap keras terhadap rektornya sendiri.

“BEM UI kemana ketika rektornya rangkap jabatan? Masa mengkritik presiden berani tapi menghajar rektornya yang gila jabatan diam saja,” pungkasnya.

Sebelumnya, Rektor UI Ari Kuncoro boleh rangkap jabatan jadi komisaris BUMN. Statuta UI telah disahkan oleh Presiden Jokowi pada 2 Juli 2021 lalu lewat PP Nomor 75 Tahun 2021. Aturan baru ini menggantikan PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI.

Baca Juga :  Ismahi Jakarta Kecam Tindakan Represif Oknum Polisi di Markas GPI

Perubahan itu berimbas pada bolehnya Rektor UI merangkap jabatan terletak pada Pasal 39 Statuta UI yang baru. Pasal 39 disebutnya mengubah ketentuan pada Pasal 35 statuta yang lama.

Pasal 35 dalam PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI memuat aturan yang melarang Rektor “merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.”

Selain itu, di butir huruf (e), Rektor UI juga dilarang merangkap sebagai “pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.

Sementara di Statuta UI terbaru, pada butir (c) Pasal 39 tertulis bahwa Rektor UI dilarang merangkap “sebagai direksi pada badan usaha milik negara/swasta maupun swasta.

Aturan yang melarang Rektor UI untuk menjabat pada jabatan yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI sudah tak ada lagi.

Rektor UI saat ini, Ari Kuncoro diketahui juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama/Independen Bank Rakyat Indonesia (BRI). Profil Ari Kuncoro sebagai wakil komisaris utama/independen masih terpampang di website resmi BRI hingga saat ini. (AMN).

Loading...

Baca Juga