SUARAMERDEKA.ID – Politisi Partai Golkar, sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, Ruliyono, mendorong Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) milik Pemkab untuk berinovasi.
Ruliyono berharap PUDAM mengembangkan bisnis air minum kemasan, serta Pemkab mulai rancang Raperda dana abadi delegasi dunia gelar diskusi bahas kampung keluarga berkualitas Banyuwangi
“Delegasi dunia tertarik dengan Kampung KB Banyuwangi.
Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta memberikan pilihan air minum berkualitas kepada masyarakat. Menurut saya inovasi ini bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan.” kata ruliyono yang juga ketua DPD partai Golkar Banyuwangi, dengan nada berharap.
Lanjut Ruli, PUDAM memiliki potensi besar untuk mengembangkan produk air minum kemasan. Selain meningkatkan pendapatan, hal ini juga dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian lokal.
“Banyuwangi kaya akan sumber daya air. Peluang inilah yang diharapkan bisa dibidik PUDAM untuk meningkatkan daya saing Banyuwangi di berbagai sektor.
Terlebih, saat ini sudah ada regulasi yang mengatur. Banyuwangi memiliki Perda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah disahkan pada 2023 lalu.” kara Ruli, sapaan akrab Ruliyono, Jumat (17/5/2024).
“Produk air minum kemasan dari PUDAM bisa menjadi salah satu produk unggulan daerah. Kami optimis, selain bisa dipasarkan tidak hanya di tingkat lokal, tapi juga nasional,” ungkapnya.
Ruli menambahkan dari segi pangsa pasar air minum kemasan yang nantinya dengan brand atau merek Banyuwangi bisa dijual baik pada kegiatan pemerintah seperti rapat, masyarakat, juga bisa menjangkau kawasan wisata.
“Nantinya prodak air mineral milik Banyuwangi bisa perkenalkan kepada turis-turis asing, dan tamu luar daerah yang berwisata di Bumi Blambangan, bahwa kekayaan alam kita sangat melimpah. Salah satunya di sektor sumber daya air.” tambah Ruli.
Saya mendorong Pemkab Banyuwangi agar membuat naungan hukum BUMD multi usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), agar membuka peluang bagi pihak ketiga yang tertarik untuk bekerjasama.
” Jadi untuk menghadapi perdagangan bebas Pemkab diminta sudah harus mempersiapkan segalanya. Aset yang berpotensi untuk dijadikan pengembangan usaha bisa dimaksimalkan.” pungkasnya.
Potensi dibawah naungan Pemda ini bisa dikelola mandiri lewat BUMD. Asumsinya, pendapatan yang diterima jauh lebih besar. Bisa-bisa sampai belasan miliaran rupiah. Jadi bisa menambah wawasan mlm PAD kita untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. (BUT).
