SUARAMERDEKA.ID – Ratusan masa dari pusat kajian kebijakan dan strategi (Puskaptis) Banyuwangi menggelar untuk rasa (Unras) damai di depan kantor Dinas pekerjaan umum cipta karya, perumahan dan pemukiman (DPU CKPP) jalan Cokroaminoto, menyampaikan aspirasinya terkait kebijakan pengadaan barang dan jasa dalam proses melalui sistem e-katalog LKPP Senin (27/02/2023).
Sistem pengadaan barang dan jasa menurut Amrullah, Direktur Puskaptis mengatakan kalau itu sebenarnya sudah komplit diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Tujuan pengadaan barang dan jasa adalah untuk menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha.
” Pemilihan pengadaan barang dan jasa bisa dengan Tender, Penunjukan langsung atau pengadaan langsung atau dengan E – Katalog, bisa dipakai mana saja yang bisa efesien dengan menghemat uang rakyat.” kata Amrullah, Senin (27/2/2023).
Lanjut Amrullah, penerapan E – Katalog Banyuwangi ini sangat terindikasi amburadul, dan syarat nepotisme terkesan dikondisikan, hanya orang – orang Bupati lah yang mendapatkannya itu, sudah barang tentu dengan adanya suatu imbalan yang pasti.
” Proyek E – Katalog tahun 2022 yang lalu sebesar kurang lebih 54 milyard rupiah, kalau itu menggunakan metode tender maka akan menghemat uang rakyat sekitaran sebesar 15 miliard rupiah, mengingat rata – rata penawar tender turun diangka 25 persen, serta untuk tahun ini ada sekitaran 200 miliard rupiah proyek di E – Katalog, terus berapa uang rakyat yang akan dihemat?. Melihat keuangan rakyat agar bisa mengatasi kemiskinan sudah dihamburkan sekitaran 200 miliar hanya untuk Mamin.” kata Amrullah lagi.
“ATK dan perjalanan Dinas?. Terus rakyat mau disisakan apa?,” tanya Amrullah.
Seharusnya lebih spesifik eksekutif dan legislatif biar untuk memiikir lebih jernih lagi, kesimpulannya yaitu, mereka tidak berpikir panjang lebar mengingat mendekati tahun politik.
Sementara Plt. Kepala Dinas DPU CKPP Banyuwangi, Danang Hartanto menjelaskan saat dengar pendapat di DPR D Banyuwangi, e – katalog bisa mengangkat ekonomi kerakyatan lokal.
E – Katalog ini kan ada regional, lokal, nasional, dan hal ini merupakan aturan dari LKPP dan ini intruksi dari Presiden karena untuk percepatan perputaran perekonomian di masyarakat. Karena ini juga bisa mengangkat ekonomi kerakyatan lokal.
” E – Katalog ini sistemnya terbuka, harga juga transparan jadi mudah untuk kita semua dalam mengawasinya. Kecuali kita hanya meminta atau mengarahkan bagi pabrikan saja, ini semua dengan sesuai bidangnya masing – masing.” terang Danang.
Pengadaan barang dan jasa itu ada beberapa, yaitu tender, penunjukan langsung, dan yang baru adalah katalog lokal, dan itu salah satu metode yang akan kita gunakan karena lebih transparan. Kita juga meminta katalog bukan katalok pabrikan lo ya
” Jadi kita meminta ini bukan pabrikan lo ya, tapi pengusaha kecil misalnya pengusaha mamiri, Mamat, ATK dan yang lain. Terkait dengan kontruksi pun kita meminta katalog lokal. Kita sudah menyiapkan etalase, jadi apa yang dipunya masukan dan bisa di update.” pungkas Danang.(BUT).
