SUARAMERDEKA.ID – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Selasa (15/4/205) sore resmi melantik tujuh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II B) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pelantikan berlangsung kidmad di Kantor Bupati Banyuwangi dan dihadiri pejabat satuan kerja pemerintah daerah (SKPD).
Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran dan penguatan struktur organisasi pemerintahan daerah untuk meningkatkan kinerja birokrasi.
Tujuh pejabat eselon II B, yang resmi dilantik diantaranya,
1. I Komang Sudira Admaja sebagai Kepala Dinas Perhubungan
2. Suryono Bintang Samudra sebagai Kepala Dinas Perikanan
3. Dwi Handayani sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup
4. Yopi Bayu sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
5. Agus Mulyono sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Abdul Latip sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
7. Samsudin sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah
Mayoritas pejabat tersebut sebelumnya telah menjabat sebagai sekretaris di dinas masing-masing.
Sambutan Bupati Ipuk di hadapan pejabat eselon II B yang baru dilantik, menegaskan pentingnya para pejabat baru untuk bekerja lebih progresif dan inovatif. Ia juga mewanti-wanti agar tidak terlena setelah dilantik.
“Jabatan ini harus jadi motivasi, bukan justru jadi santai. Terus berinovasi, perkuat kolaborasi, dan keluar dari zona nyaman.” tegas Ipuk.
Lanjut Ipuk, setiap pejabat akan dievaluasi secara berkala setiap enam bulan, terutama untuk mengukur efektivitas dan pencapaian program kerja.
“Pencapaian KPI bukan satu-satunya tolok ukur. Harus jadi pemimpin yang bisa menggerakkan seluruh tim di dinasnya. Kalau enam bulan tidak ada perkembangan, maka harus siap diganti.” tambahnya.
Selain melantik pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Bupati Ipuk juga melakukan mutasi pada beberapa pejabat administrator. Antara lain,
1. Syaifudin, sebelumnya Sekretaris DPMPTSP, kini menjabat Sekretaris Dispendukcapil.
2. Agustinus Suko Basuki, dari Kepala Bidang IT Diskominfo, dimutasi menjadi Kabid Pengelolaan Informasi Kependudukan di Dispendukcapil.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pembenahan dan penyesuaian struktur kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.(BUT).
