SUARAMERDEKA.ID –Unjuk rasa mahasiswa hampir merata di abupaten / Kota se Indonesia, Senin, 11 April 2022, merupakan tanggal yang tiba-tiba saja menjadi perhatian masyarakat. Karena Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia (SI) telah membuat agenda melakukan aksi turun jalan terkait dengan beberapa tuntutan yang dipandang mencederai hak-hak Kehadiran demokrasi di masyarakat.
Beberapa agenda yang menjadi tuntutan BEM – SI antara lain, perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode, penundaan pemilu dan kenaikan harga-harga BBM serta kenaikan sembako.
Aksi unjuk rasa yang tampaknya secara serentak dilakukan oleh para mahasiswa ataupun perwakilan di seluruh Indonesia, termasuk di Bumi Blambangan – Banyuwangi, Kabupaten paling Ujung Timur Pulau Jawa juga terjadi kegiatan aksi turun ke jalan.
Tampak kompak mahasiswa bersama dengan organisasi kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) juga secara kompak melakukan aksi yang sama di Gedung DPRD Kabupaten Banyuwangi.
Dalam aksi unjuk rasa yang mendapatkan respon positif dari anggota DPRD Banyuwangi yang diwakili, Wakil Ketua DPRD Michael Edy Harianto, SH dari Fraksi Partai Demokrat, Ali Mohammad Mahrus, SH dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, serta beberapa orang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu Patemo serta Eko Hariyono.
“Penyampaian aspirasi mahasiswa ke DPRD Banyuwangi, DPRD akan mendukung dan menyampaikan aspirasi para mahasiswa kepada pembuat kebijakan, yaitu pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.” Tegas Politisi Micheal dihadapan mahasiswa.
Lanjut Michael, apa yang menjadi tuntutan para mahasiswa tersebut ada yang kewenangannya berada di pusat, sedangkan untuk hal yang dapat dilakukan di daerah anggota DPRD sudah melakukan antisipasi dengan melakukan kunjungan ke pasar, khususnya untuk masalah kelangkaan minyak goreng.” imbuh Michael, sapaan akrab ketua DPC Partai Demokrat
Berbagai tuntutan seperti masa jabatan presiden tiga periode, penundaan pemilu, kenaikan harga BBM, termasuk juga kenaikan PPn 11 %, kewenangannya berada di pemerintah pusat.
Berbagai tuntutan yang dituliskan dalam sebuah petisi itu, akhirnya ditandatangani, bersama antara perwakilan mahasiswa dan perwakilan anggota DPRD Banyuwangi, yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Aksi unjuk rasa para mahasiswa yang berlangsung kondusif di Banyuwangi, juga diikuti gerakan simpatik dari aparat keamanan TNI / Polri, maupun anggota DPRD dengan membagikan bunga kepada para pengunjuk rasa.
Kapolresta, bersama Ndan Lanal, Ndan Dim 0825 menerjunkan anggotanya dalam aksi damai 11April di DPRD Banyuwangi.(BUT)
