oleh

PKS Kecam Deviden Freeport Tak Dibagikan Padahal Beli Dengan Hutang 30 Tahun

SUARAMERDEKA.ID – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menyesalkan atas tidak dibagikannya deviden PT Freeport Indonesia untuk tahun 2019. Ia pun mengingatkan pemerintah, untuk mengakuisisi 51 persen sahamnya, Indonesia harus berhutang dan mencicil selama 30 tahun.

Ia menjelaskan, tahun 2019 pendapatan negara dari PT Freeport Indonesia anjlok dari USD 2,195 juta menjadi USD 950 juta. Padahal saat ini Indonesia merupakan pemegang saham mayoritas, yakni sebesar 51 persen.

Menurutnya, dengan akuisisi 51 persen saham, seharusnya otomatis pendapatan negara meningkat. Dari royalti tembaga, emas dan perak yang semula masing-masing sebesar 1,5 persen, 1 persen dan 1 persen, menjadi sebesar 4 persen, 3.75 persen dan 3.25 persen. Nilai ini belum lagi ditambah pendapatan tidak langsung berupa pembagian dividen. Ia menyebut pendapatan negara dari PT Freeport Indonesia di tahun 2018 mencapai USD 2,195 juta. Jumlah ini sudah termasuk deviden sebesar 180 juta USD.

“Tapi tahun 2019, pendapatan negara anjlok menjadi hanya sebesar USD 950 juta. Deviden tidak dibagikan,” kata Mulyanto di Tangerang Selatan, Minggu (5/7/2020).

Anggota Komisi VII ini mengingatkan, saham Indonesia di perusahaan tersebut dibeli dengan cara berhutang. Mulyanto menyebut, pemerintah harus menerbitkan obligasi global bond sebesar USD 4 miliar dengan tenor 30 tahun.

Baca Juga :  Setelah Megawati, PDI Perjuangan Terancam Gulung Tikar

“Ini mengkhawatirkan. Sebagai wakil rakyat kita kecewa atas kinerja ini. Karena keputusan Pemerintah divestasi 51 persen saham PTFI (PT Freeport Indonesia-red) tahun 2018 lalu, jadi dipertanyakan hasilnya. Dan sekarang untuk membayar cicilan hutang yang jatuh tempo pada Mei 2020, kita hutang lagi sebesar USD 2.5 miliar dengan cara yang sama. Ini kan artinya gali lobang tutup lobang. Dari hutang ke hutang,” tegas Mulyanto.

Ia menambahkan, nilai sementara proyeksi penerimaan negara di tahun 2020 (sesuai RKAB) hanya sebesar USD 650 juta. Mulayanto menekankan, jumlah ini kurang dari sepertiga penerimaan negara sebelum akuisisi. Padahal, realisasi selama bulan Januari hingga Mei 2020 penerimaan negara hanya sebesar USD 117 juta.

“Juga tidak ada penerimaan dividen di tahun 2020. Dua tahun berturut-turut, 2019 dan 2020, setelah aquisisi 51 persen saham PTFI, penerimaan negara terus merosot tajam menjadi hampir dari seperempatnya. Sementara untuk membeli PTFI, kita hutang. Untuk bayar cicilan hutang pun kita hutang lagi,” ujar anggota legislatif dapil Banten ini.

Lanjutnya, situasi ini yang membuat anggota DPR merasa prihatin. Karenanya, DPR pun meminta pejabat terkait untuk memberikan penjelasan yang disertai dengan data yang valid.

Baca Juga :  PKS Sebut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Kebablasan Bicara Soal BRIN

“Sebagai wakil rakyat kami prihatin dengan kondisi ini. Untuk itu kami minta Dirut Inalum, selaku pejabat yang bertanggungjawab atas masalah ini dapat menjelaskan kondisi perusahaan secara objektif, dengan menampilkan data-data akurat yang diperlukan,” kata Mulyanto.

Ia pun menyikapi perdebatan sengit antara Komisi VII DPR RI dengan Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Orias Petrus Moedak yang terjadi pada Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (30/6/2020). Menurut Mulyanto, saat itu jawaban-jawaban dari Dirut Inalum terkesan “ngeyel” tanpa data.

Dijelaskannya, sesuai tata tertib, seharusnya mitra DPR mendengarkan dahulu dengan seksama apa yang disampaikan anggota DPR, baru setelah itu dijawab secara tuntas. Bila belum bisa menjawab tuntas dapat disusulkan dengan jawaban tertulis.

“Bukan dengan cara eyel-eyelan. Sebaiknya Dirut BUMN yang tidak komunikatif seperti ini diganti saja oleh Pemerintah. Sehingga kinerja BUMN yang sebenarnya dapat dikomunikasikan dengan baik kepada para wakil rakyat, agar muncul apresiasi. Bukan cara eyel-eyelan tanpa data seperti ini,” tutup Mulyanto. (OSY)

Loading...

Baca Juga