oleh

Relokasi Korban Longsor di Kotabaru Terganjal Masalah Status Lahan

SUARAMERDEKA.ID – Rencana Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kotabaru untuk merelokasi warga masyarakat Desa Teluk Sungai Pulau Mata Sirih Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan yang tertimpa musibah bencana tanah longsor 24 Apiril lalu terganjal masalah status lahan. Status lahan Desa Teluk Matasirih Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru termasuk Kawasan Hutan Cagar Alam.

Demikian disampaikan Sekertaris Daerah Kotabaru Drs. H. Said Akhmad. MM saat ditemui di kantor Pemda Kotabatu Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (12/8/2019). Ia menjelaskan, relokasi yang ada di desa Teluk Matasirih Kecamatan Pulau Sembilan, tidak bisa dianggarkan melalui Dana APBD. Saat ini status lahan pulau Matasirih termasuk dalam Kawasan Hutan Cagar Alam. Pemerintah Daerah sedang mengupayakan ke Pemerintah Pusat untuk mengganti status lahan tersebut.

“Apalagi kalau dilihat sekeliling Pulau tersebut, alamnya hanya terdiri dari Gunung Batu. Jadi kalau untuk pertanian itu tidak memungkinkan. Paling bisa yang ditanam hanya pisang. Apalagi Kehidupan masyarakatnya yang ada itu hanya mendiami pesisir pantai,” kata Sekda Kotabaru.

Baca Juga :  Kementerian PUPR Pasrah Karyawannya Terkena OTT KPK

Senada dengan yang disampaikan, salah satu staf Dinas Cipta Karya bagian Tata Ruang Obet menjelaskan status lahan relokasi.

“Rata-rata wilayah yang ada disana masuk Kawasan Hutan Produksi. Artinya, kewenangannya berada di Dinas Provinsi Kalimantan Selatan,” kata Obet.

Ia menambahkan, untuk pembebasannya harus menunggu persetujuan dari pihak Dinas Kehutanan Provinsi. Keputusan perubahan status tidak hanya tergantung pada kabupaten Kotabaru saja karena berkaitan dengan daerah lain yang ada di Kalimantan Selatan.

Hai ini merujuk SK Mentri Kehutanan, dimana statusnya Hutan Produksi. Jika mengacu ke SK MHK yang terakhir tahun 2018, No. 8110 statusnya juga masih Hutan Produksi. Padahal kegiatan apapun yang masuk dalam Hutan Produksi, harus mendapat ijin dari pihak Kehutanan Provinsi ataupun pada PKKH.

Baca Juga :  Paskibraka SMA Negeri 1 Pulau Laut Tengah Siap Kibarkan Bendera

“Dari Dinas Cipta Karya bagian Tata Ruang pun sudah mengusulkan, sebagian kawasan kami minta untuk dikeluarkan dari Hutan Produksi. Namun perlu diketahui, saat ini sudah dimasukkan dalam Tora. Saat ini masih dalam penyelesaian,” ujar Obet.

Sementara itu Kadis Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Kotabaru H. Selamat Riyadi menegaskan hal yang serupa. Pihaknya menyatakan siap untuk melakukan relokasi. Namun ia menegaskan, relokasi baru bisa dilakukan jika status lahan sudah jelas dan ada dasar hukumnya.

“Yang penting harus ada pernyataan. Intinya, lahan yang ada untuk relokasi tersebut harus clean and clear,” ujar H Selamat Riyadi di kantornya. (BDN)

Loading...

Baca Juga