oleh

JAKI Kirim Surat Penekanan ke Jokowi Untuk Tuntaskan Tragedi Kemanusiaan 21, 22, 23 Mei 2019

JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional) Kirim Surat Penekanan ke Jokowi Untuk Tuntaskan Tragedi Kemanusiaan 21, 22, 23 Mei 2019. Oleh: Yudi Syamhudi Suyuti, Koordinator Eksekutif JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional).

Pada hari Senin, 19 Agustus 2019, JAKI telah mengirimkan surat resmi ke Presiden Jokowi. Yang dikirimkan melalui Sekretariat Presiden di Istana Negara Republik Indonesia.

Surat ini merupakan surat resmi JAKI yang pertama ke Jokowi, dalam hal penuntasan persoalan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Indonesia pada tanggal 21, 22, 23 Mei 2019 dengan mengakibatkan 10 korban kematian (termasuk anak-anak dibawah umur) dan 837 korban kekerasan dan sekitar 257 ditetapkan tersangka sebagai perusuh (termasuk korban salah tangkap). Dimana kekerasan dilakukan oleh oknum Brimob dan oknum aparat Kepolisian lainnya.

JAKI ingin kasus ini dapat benar-benar tuntas dan terungkap perintah utama dalam rantai komando dalam perencanaan dan eksekusi pembunuhan dan kekerasan yang merupakan street crime (kejahatan di lapangan) dan dapat diindikasikan masuk kategori kejahatan kemanusiaan dan agresi dalam hukum kejahatan internasional yang dilatar belakangi situasi politik.

Data-data tersebut adalah data investigasi dari sumber terbuka secara publik yang telah dirilis oleh Amnesty International Indonesia dan Laporan kolaborasi antara Tirto, CNNIndonesia TV, dan Jaring.id yang dirilis media tirto.id pada 23 Juli 2019.

Baca Juga :  Ditlantas Sulawesi Barat Distribusikan Kupon Dorprize MRSF 2019

Surat JAKI ini juga merupakan bentuk gerakan yang mewakili keluarga korban, pemantauan dunia Internasional yang terdiri dari organisasi dan negara di 126 Negara serta ratusan juta rakyat dan warga negara Indonesia.

Dalam surat tersebut JAKI menekankan kepada Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia untuk ikut mendorong penyelesaian tragedi kemanusiaan 21, 22, 23 Mei 2019 yang saat ini ditangani TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) bentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Meski dalam hal ini bukan berarti JAKI ingin Jokowi intervensi, melainkan justru JAKI menekankan ke Jokowi. Agar kedua institusi tersebut dapat bekerja secara independen, imparsial dan benar-benar tanpa tekanan sedikitpun. Sehingga permasalahan ini benar-benar dapat tuntas.

Dan hal yang sangat tidak kalah penting. Adalah penekanan JAKI ke Jokowi untuk mengevaluasi Pimpinan Institusi atau lembaga pemerintahannya yang terkait Criminal Justice System (Sistem Peradilan Kriminal). Yaitu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Baca Juga :  Pernyataan JAKI tentang Kematian Pemimpin ISIS Al Baghdadi dan Juru Bicara Pengganti Kepemimpinan

Evaluasi ini sangat penting, demi pencapaian kesuksesan Indonesia dalam penegakan supremasi keadilan di mata nasional dan dunia internasional, dimana dalam hal evaluasi tersebut Jokowi harus menempatkan personil yang mampu bekerja dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan berdasarkan Pembukaan UUD 45 dan Universal Declaration of Human Rights (Pernyataan Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia). Sehingga akan berdampak positif dalam kemajuan di segala sektor yang menguntungkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.

Surat penekanan JAKI ke Jokowi ini adalah bentuk penekanan agar penyelesaian ini bisa diselesaikan melalui mekanisme hukum nasional sebelum diselesaikan melalui jalur hukum internasional ke Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC), jika Negara tidak mampu menyelesaikan melalui peradilan nasional yang objektif.

Setelah penyampaian surat ke Presiden, JAKI juga mengirimi surat ke Komnas HAM dan besok, tepatnya Selasa, 20 Agustus 2019 JAKI akan mengirim surat ke Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Loading...

Baca Juga