oleh

Tamparan Keras dari Papua, Sebuah Opini Dimas Huda

Tamparan Keras dari Papua. Oleh: Dimas Huda,  Pemerhati Sosial dan Politik.

Papua menampar para pemimpin negeri ini. Di depan istana, putera Papua mengibarkan Bintang Kejora. Mereka meneriakkan yel yel “merdeka”. Para pemimpin negeri ini seakan tak berdaya. Mereka diam seribu bahasa.

Kamis 29 Agustus 2019, media massa memberitakan Presiden Joko Widodo berkali-kali tertawa terpingkal-pingkal menyaksikan ulah pelawak Kirun yang tampil di tengah pertunjukan wayang. Pada malam itu, didampingi oleh ibu negara Iriana dan pejabat lainnya, Jokowi menyaksikan pertunjukan wayang kulit yang digelar di Alun-alun Kota Purworejo.

Padahal, pada siang harinya, nun jauh di sana, di wilayah timur Indonesia, Jayapura bergolak. Sudah hampir dua pekan ini daerah itu membara. Unjuk rasa menjalar di beberapa wilayah lainnya sejak Senin (18/8). Tuntutan mereka seragam: merdeka. Bendera Bintang Kejora pun dibawa-bawa.

Pada Kamis itu massa membakar gedung Majelis Rakyat Papua (MRP), mobil, kantor Pos, hingga kantor Telkom Indonesia. Suasana mencekam. Warga pendatang tak berani keluar rumah.

Di Kabupaten Deyai, Papua, unjuk rasa berakhir rusuh. Sejumlah petugas dan warga tewas. Menkopolhukam Wiranto melaporkan dari TNI ada tiga orang. Satu meninggal dunia, dua luka dan sekarang masih kritis. Sedangkan dari aparat kepolisian ada empat luka-luka. “Masyarakat satu yang meninggal, juga tewas karena kena panah dan senjata-senjata dari masyarakat sendiri,” katanya, Kamis (29/8).

Gambar-gambar prajurit TNI dan Polri yang roboh bersimbah darah dengan kepala tertusuk panah, beredar luas di media sosial. 10 pucuk senjata SS 1 milik TNI dikabarkan dirampas oleh pengunjuk rasa.

Pengungsi

Konflik Papua sudah terjadi lama. Jauh sebelum insiden rasis di Malang dan Surabaya. Insiden dua kota di Jawa Timur itu hanya pemicu saja. Papua bak api dalam sekam. Namun, para pemimpin tak menganggap serius, sampai kemudian belasan karyawan PT Istaka Karya dibantai anggota Organisasi Papua Merdeka di Gunung Kabo, Desember 2018 lalu.

Selanjutnya, pemerintah menambah pasukan militer di Kabupaten Nduga untuk mengejar kelompok OPM pimpinan Eginaus Kogeya. Di tengah operasi militer ini ribuan warga sipil mengungsi.

Baca Juga :  Warga Puncak Jaya Serahkan Alat Perang, Deklarasi Setia NKRI

Sebelum rakyat Papua turun ke jalan-jalan, Tim Kemanusiaan yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Nduga menyatakan 182 pengungsi meninggal di tengah konflik bersenjata.

“Ini sudah tingkat pelanggaran kemanusiaan terlalu dahsyat. Ini bencana besar untuk Indonesia sebenarnya, tapi di Jakarta santai-santai saja,” ujar John Jonga, anggota tim kemanusiaan, seperti dikutip BBC Indonesia. Menurutnya, pengungsi yang meninggal – sebagian besar perempuan berjumlah 113 orang – adalah akibat kedinginan, lapar dan sakit.

Berdasarkan temuan tim yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Nduga ini, para pengungsi berasal dari Distrik Mapenduma sebanyak 4.276 jiwa, Distrik Mugi 4.369 orang dan Distrik Jigi 5.056, Distrik Yal 5.021, dan Distrik Mbulmu Yalma sebesar 3.775 orang. Sejumlah distrik lain yang tercatat adalah Kagayem 4.238, Distrik Nirkuri 2.982, Distrik Inikgal 4.001, Distrik Mbua 2.021, dan Distrik Dal 1.704.

Mereka mengungsi ke kabupaten dan kota terdekat atau ke dalam hutan. “Ada yang ke Wamena, Lanijaya, Jayapura, Yahukimo, Asmat, dan Timika. Pengungsi-pengungsi itu (sebagian) masih ada di tengah hutan, sudah berbulan-bulan,” lanjut John.

Hanya saja, berdasarkan Kementerian Sosial dan Pemprov Papua, jumlah pengungsi Nduga yang meninggal sebanyak 53 orang. Dari angka korban itu, 23 di antaranya merupakan anak-anak.

Adem Ayem

Banyak yang mengkritik bahkan mengecam cara Jokowi menyikapi pergolakan di Papua. Dia santai. Bagaikan tak ada kejadian apa-apa. Dia tangguhkan kunjungan ke Papua. Padahal, kunjungan itu perlu untuk menunjukkan keseriusan pemerintah meredakan kemarahan orang Papua.

Sejumlah kalangan juga menyerukan situasi di Papua sangat gawat. Sebuah situasi yang jauh lebih serius bila dibandingkan dengan saat Provinsi Timor-Timur lepas dari Indonesia.

Papua bisa menjadi pintu masuk disintegrasi bangsa. Indonesia bisa terjerembap dalam Balkanisasi. Terpecah-pecah menjadi banyak negara. Seperti yang terjadi pada negara eks Yugoslavia.

Baca Juga :  Negara Tidak Boleh Justifikasi Rasisme dan Papua Phobia Dengan Kriminalisasi Rakyat Papua

Praktisi media, Hersubeno Arief, mengingatkan dibandingkan dengan Timtim, potensi Papua lepas dari Indonesia jauh lebih besar. Secara ekonomi, politik, maupun pertarungan geopolitik global, posisi Papua lebih menarik dan menentukan. Dari sisi ekonomi potensi sumber daya alam Papua jauh lebih menggiurkan. Mulai dari tambang, energi, hutan, potensi kelautan, wisata dan lain-lain.

Jangan dilupakan, masalah Papua tidak lepas dari gelombang persaudaraan ras Melanesia (Melanesian Brotherhood). AS, Inggris dan Australia menjadi salah satu penyokong dan “pelindung” 16 Forum Negara Kepulauan Pasifik ( Pasifik Island Region).

Dengan didukung negara-negara Afrika–karena persamaan warna kulit–Forum Negara Kepulauan Pasifik ini bisa memainkan peran penting dalam lobi-lobi kemerdekaan Papua di PBB.

Saat insiden pembakaran masjid di Tolikara, Letjen TNI Purn. J Suryo Prabowo pernah memperingatkan lepasnya Timtim diawali peristiwa yang mirip-mirip itu. Dalam kurun waktu 1996-1998, diawali dengan adanya mushola dibakar di Viqueque, kemudian banyak gereja dibakar di daerah lain di luar Timtim. Eskalasinya membesar hanya gara-gara satu kasus di pelosok provinsi termuda Indonesia waktu itu.

Veteran perang Timtim ini menyebut kasus Timtim itu sebagai permainan global. Pada 1996 ribuan prajurit Australia disiagakan di Darwin. Mereka dipersiapkan untuk bisa beroperasi di daerah tropis. Tiga tahun kemudian, pada 1999, prajurit-prajurit Australia itu tiba di Bumi Loro Sae di bawah bendera PBB sebagai pasukan Interfet (International Force for East Timor). Dan tak lama kemudian, akibat intervensi global, terjadi referendum dan Timtim lepas.

Kini di Darwin ada sekitar 20-an ribu marinir AS. “Apakah mungkin Marinir AS itu akan ke Papua sebagai Interfweb (International Force for West Papua)?” sentil Suryo Prabowo, kepada Forum Keadilan, suatu ketika. Asal tahu saja, ada sedikitnya 20 negara yang ‘mencari makan’ di Papua. Kenyamanan mereka belakangan sedikit terusik. Itu sebabnya, Indonesia harus lebih serius lagi menangani masalah Papua. Jangan sampai peristiwa Timtim terulang kembali.

Loading...

Baca Juga