oleh

Aspirasi Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM, DPRD Banyuwangi Komitmen Meneruskan ke Pemerintah Pusat

SUARAMERDEKA.ID – Aspirasi yang dibawa Mahasiswa yang tergabung dalan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang sebelumnya telah melakukan demontrasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Banyuwangi akan meneruskan ke Pemerintahan Pusat.

Wakil ketua DPRD, M. Ali Mahrus usai menerima audensi Mahasiswa bertempat di Ruang Khusus, Senin (12/09/2022).
Setelah mendengarkan tuntutan maupun aspirasi yang disampaikan oleh Mahasiswa terkait dengan penolakan kenaikan harga BBM dianggap cukup rasional karena didasari atas analisis dan kajian – kajian sosial yang mereka lakukan.

“ Kami memahami kajian-kajian maupun analisis para Mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM perlu diteruskan sampai ke tingkat pusat sebagai bentuk komitmen DPRD untuk menyuarakan aspirasi rakyat melalui sahabat PMII , “ kata Ali Mahrus saat dikonfirmasi insan Media.

Lanjut politis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal daerah pemilihan Banyuwangi II ini, pada intinya mahasiswa meminta pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi ikut mengawal tuntutan dan aspirasi Mahasiswa agar pemerintah segera membatalkan kenaikan harga BBM kepada Pemerintah Pusat dengan menanda tangani pakta integritas yang mereka buat.

Baca Juga :  SKK Migas-KKKS Genting Oil Beri Bantuan Alkes Covid-19 Pada Kabupaten Penghasil Migas Di Papua Barat 

“ Yang dituntut oleh teman-teman Mahasiswa, meminta Ketua DPRD beserta pimpinan dewan lainnya untuk tanda tangan ikut mengawal tuntutan Mahasiswa yang tergabung dalam PMII Banyuwangi menolak kenaikan harga BBM, “ urainya.

Secara terpisah Korlap aksi Mahassiswa, Haddad Alwi menyampaikan bahwa tuntutan utama dan substansial dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia menolak secara tegas dan menuntut pemerintah membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM subsidi.

“ mengingat situasi dan kondisi yang disampaikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, yang pertama harga minyak dunia sudah turun namun pemerintah tetap mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM subsidi, ini yang perlu disesuaikan , “ ucap Nasa panggilan akrab Korlap PMII.
Selain itu, kenaikan harga BBM subsidi saat ini hanya akan menyengsarakan rakyat kecil karena berdampak terhadap kenaikan harga bahan pokok, angka kemiskinan semakin tinggi dan ujung-ujungnya kriminalitas meningkat.

Baca Juga :  Pak Prabowo, Marahnya Anda Ke Edhy Bisa Saja Sandiwara, Tapi Marahnya Rakyat Kepada Anda Itu Nyata

“ Kami meminta DPRD Banyuwangi menolak kebijakan kenaikan harga BBM ini, karena bagaimanapun DPRD sebagai penyambung lidah rakyat di daerah agar diteruskan kepada Provinsi jatim dan Pemerintah pusat , “ harap Haddaad Alwi.

Korlap PMII Banyuwangi ini juga memberikan waktu selama tiga hari kepada pimpinan dan anggota DPRD Banyuwangi untuk segera menyampaikan tuntutan dan aspirasi Mahasiswa terkait dengan penolakan kenaikan harga BBM kepada pemerintah pusat.

“ Jika 3 x 24 jam tuntutan dan aspirasi kami tidak segera diteruskan kepada provinsi Jatim dan pemerintah pusat, kami akan Kembali berdemotransi dengan membawa massa yang lebih besar , “ ungkapnya.

Selain hal itu, PMII Banyuwangi juga mendesak dewan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengawasi kinerja SKM dan BPH Migas khususnya terkait dengan distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran.(BUT)

Loading...

Baca Juga