Republik Indonesia Bab Dua/Pasca Jokowi (15): Bongkar Pasang MPR (3). Oleh: Sri-Bintang Pamungkas, Aktivis.
Pada waktu Soeharto disodori LoI (Letter of Intent) oleh IMF berisi ratusan butir yang wajib dilakukan oleh Indonesia demi melepaskan diri dari malapetaka Krisis Moneter, Soeharto sempat tertegun. Setelah membaca dengan sepintas “obat mujarab” versi IMF yang mengandung konsep Ekonomi Liberal itu Soeharto bergumam lirih: “Lha, ini kan bertentangan dengan UUD 1945…”.
Soeharto belum sadar betul, bahwa apa yang dilakukannya selama 30 tahun adalah juga bertentangan dengan UUD 1945. UU PMA No 1/67, Kesepakatan dengan IGGI/CGI, Utang Luar Negeri, Penggundulan Hutan, Kebijakan soal Minyak, Sumberdaya Alam, bahkan Repelita, GBHN dan lain-lan Kebijakan dalam Perekonomiannya yang pro Mafia Cina… dan juga Sosial, Politik, Budaya, Pertahanan, termasuk segala upayanya untuk tetap berkuasa… masih dikiranya jalan terbaik untuk NKRI.
Tetapi ketika disodori dengan berbagai tuntutan IMF dengan utang tambahan sekian milyar USD lagi plus biaya pengobatan “Obat Mujarab” berdasarkan Konsep Ekonomi Liberal Kapitalistik, Soeharto baru sadar terpaksa harus menandatangani kesepakatan yang bertentangan dengan UUD 1945. Dan tidak ada satu pun dari pembantunya, termasuk para Teknokrat Mafia Berkeley, yang berusaha mencegahnya.
Perekonomian Indonesia bertambah rusak dengan campurtangan IMF. Dollar lari ke luar negeri bertambah banyak, sehingga Rupiah jatuh sampai 17,000 per Dollar. Sekalipun akhirnya bertengger pada sekitar 10,000 Rupiah dari posisi awal 2,400, menunjukkan bahwa masih puluhan milyar Dollar yang parkir di Luar Negeri hingga sekarang. BLBI mencapai hampir 1000 trilyun, termasuk Obligasi 500 trilyun, yang jatuh ke tangan Mafia-mafia Cina, dengan umur sampai 2030. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY dan Jokowi, semua terlibat di dalam perusakan ekonomi lewat tangan-tangan IMF, Asing dan Aseng ini.
Di tengah situasi rusak-rusakan pasca jatuhnya Soeharto dan dana-dana yang jatuh seperti mendapat durian runtuh ke tangan Asing dan Aseng inilah Amien Rais dengan mudahnya menyelundup dan bermanuver untuk mengubah UUD 1945. Tidak hanya lewat tangan-tangan Asing sesuai dengan petunjuk Medeleine Albright, tapi juga para Mafia Cina ikut memberikan komandonya kepada MPR 1999, bagaimana mengacak-acak UUD 1945.
Ada empat tahun mereka perlukan waktu. Indonesia menjadi Kelinci Percobaan Kelompok Globalis Eropa dan Amerika Utara. Kediktatoran Soeharto dijadikan alasan untuk menjatuhkannya, lalu mengubah UUD 1945-nya. Setelah Indonesia sukses diperdaya, maka menyusul Afganistan, Irak, Tunisia, Mesir, Libya… tapi lalu gagal di Suriah. Para Globalis itu menghendaki Indonesia dan dunia menjadi Negara-negara Kapitalis Liberalis seperti mereka.
Sedang para Mafia Cina Indonesia bekerjasama dengan RRC mempunyai agenda tersendiri. Mereka mau menguasai Indonesia dan sekaligus menghukum Pribumi Indonesia yang telah mengalahkan mereka sejak tahun 500an. Ekspedisi militer Cina Daratan tidak pernah menang dalam peperangan dengan para Tarok (Jagoan) Nusantara (Nusa-Anta-Tarok). Terakhir, 30 ribu Pasukan Tartar Cina-Mongol dihancurkan Raden Widjaja pada 1292.
Para tawanan perang Cina itu dipaksa mendirikan bangunan Kerajaan Majapahit sebelum Raden Widjaja menjadi Raja Majapahit Pertama. Para Tawanan Perang Cina yang pendendam itulah yang menurunkan para Mafia Cina sekarang ini. Kelompok baru mereka masuk ke Nusantara bersamaan dengan jatuhnya Majapahit dan masuknya Islam… serta Belanda, Portugis, Perancis dan Inggris pada 1500an.
Dibantu oleh para pengkhianat lokal, seperti Cetro (Center of Electoral Reform) pimpinan Mulia Lubis, dan Koalisi LSM untuk Konstitusi Baru, antara lain, Bambang Widjojanto, UUD 1945 selesai dirombak habis oleh MPR pimpinan Amien Rais pada 2002. MPR ini tidak absah…hasil dari Pemilu 1999 yang juga tidak absah, karena diabsahkan oleh Presiden Habibie, bukan oleh KPU. KPU sendiri menolak karena perhitungan suaranya secara manual terbukti curang.
Para Mafia Cina terus bekerja. Mereka berhasil menghapus kata “Orang Indonesia Asli” dari Pasal 6 UUD 1945 sebagai syarat menjadi Presiden. Mereka terus bergerilya dengan menempatkan Jokowi dan Ahok sebagai calon-calon Presiden RI. Mereka mau menjadikan Indonesia di bawah kekuasaan Cina RRC. Membalas dendam atas kekalahan mereka pada ratusan tahun lalu.
Jokowi memimpin Indonesia seolah-olah Gubernur Jenderal RRC. Semua harus serba Cina. Itu pada periode pertamanya. Pada periode kedua, sekalipun dimenangkan, dan dibenarkan segala kecurangannya oleh para Hakim Konstitusi, tetapi Jokowi terganjal oleh syarat Amandenen UUD Amien Rais sendiri. Jokowi tidak bisa dilantik karena Syarat Kemenangannya tidak dipenuhi mutlak. Amandemen UUD breaks down by itself… kolaps dengan sendirinya.
Atau Pemilihan Presiden harus diulang… sesuatu yang tidak mungkin melihat kondisi perekonomian dewasa ini. Utang Luar Negeri yang terlalu besar bagi Indonesia, Rupiah yang runtuh sewaktu-waktu, PLN yang segera bangkrut, juga Pertamina, dan Bank-bank Nasional Negara. Mereka segera jatuh ke tangan Mafia Cina, inflasi yang segera menggila dan malapetaka ekonomi lain yang membikin Rakyat Mati Tidak, Hidup pun Tak Hendak.
Dan kemungkinan yang sudah mulai diduga adalah perang antara Orang Cina dan Pribumi di tanah Indonesia: Orang Cina Daratan yang masuk sudah mencapai jutaan, mereka sudah menguasai tempat-tempat strategis dari Sabang sampai Merauke… senjata dan amunisi pun sudah masuk. Perang apa yang tidak mungkin?! Para sniper Cina sudah siap di puncak-puncak apartemen bertingkat tinggi. Juga tempat pendaratan sudah mereka siapkan di Pulau-pulau Reklamasi Pantai Utara Jakarta serta Meikarta pun siap menjadi Ibukota Baru, sementara Istana Merdeka resmi menjadi Kantor Gubernur Jenderal Cina RRC.
Tapi para elit politik Oligarki Partai masih saja tidak sadar. Mereka tahu ada yang salah dengan Amandemen UUD. Mereka masih mengingat pentingnya GBHN, mereka masih mengingat pentingnya Presiden dipilih oleh MPR. Mereka masih mengingat perlunya MPR sebagai Superbody. Mereka juga sudah mulai melihat betapa mengerikannya hegemoni para Cina Mafia hampir dalam semua sisi kehidupan masyarakat.
Mereka, bahkan berpikir, seandainya Amerika Serikat yang sedang berperang dagang melawan Cina, bisa pula mencegah rencana invasi Cina ke Indonesia, karena TNI Gombal, dan Polri Pro-Cina pula.
