SUARAMERDEKA.ID – RSUD plat merah milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus mengutamakan pelayanan maksimal dan terbaik untuk warga Banyuwangi dan bersinergi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Dukcapil dan Forpimcam se-Kabupaten Banyuwangi.
Direktur RSUD Blambangan Banyuwangi, Dr. Widji Lestariono, akrab disapa dokter Rio, menjelaskan kalau salah satu upaya yang dapat dilaksanakan RSUD Blambangan Banyuwangi adalah selalu bersinergi dengan Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dinas Dukcapil dan Forpimcam se Kabupaten Banyuwangi dalam percepatan penerapan JKN.
“Untuk pengurusan kartu JKN milik BPJS Kesehatan di kantor BPJS Kesehatan Banyuwangi.” terang Dr. Rio, sapaan akrab Direktur rumah sakit milk pemerintah, Senin (29/5/2023).
Untuk pembiayaan perawatan, Rio menambahkan kalau warga miskin di Banyuwangi sudah ada skemanya. Bagi pemegang PBI KIS melalui jalur layanan JKN – BPJS. Bagi warga miskin diluar kepesertaan PBI KIS bisa mengurus SPM sepanjang memenuhi kriteria miskin. Semuanya bebas biaya perawatan dan pengobatan.
“Warga bisa memahami cara mengakses layanan perawatan dan pengobatan kesehatan, karena Pemkab Banyuwangi sudah menyiapkan pembiayaan untuk masyarakat, disamping itu Pemerintah sudah mengatur dan menanggung biayanya.” tambah mantan kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi.
Jadi sebenarnya tidak ada warga di Banyuwangi yang tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan atau tidak bisa berobat, karena masalah pembiayaan. Sedangkan kelengkapan e- KTP (kartu tanda penduduk elektronik) dan KK (kartu keluarga) sangat diperlukan agar bisa terakses pengurusan kesehatan dan warga pastinya juga mengharapkan pelayanan yang terbaik.
“Rumah tangga RSUD Blambangan Banyuwangi terus optimis mengoptimalkan kualitas layanan kesehatan, agar warga merasa puas dengan kemaksimalan pelayanan kesehatan. Kami lembaga SKPD Banyuwangi untuk melayani, bukan untuk di layani.” pungkas Rio. (BUT)
