SUARAMERDEKA.ID – Ketua Umum Forum Kekeluargaan Relawan Pemuda Nusantara (FK REPNUS), Faisal Nasution, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera mengambil langkah strategis dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor minyak, gas, dan energi.
Menurutnya, kebutuhan energi di Jakarta yang sangat tinggi harus dijawab dengan inovasi kelembagaan yang dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kemandirian daerah.
Faisal menjelaskan Lewat Wawancara dengan awakmedia di markas FK REPNUS jakarta, bahwa selama ini Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional hanya berperan sebagai konsumen energi. Selasa, (16/09/2025).
Padahal, jika dikelola dengan visi yang jelas, DKI Jakarta bisa memiliki instrumen ekonomi yang lebih kuat untuk memastikan distribusi, stabilitas harga, dan pasokan energi tetap terjaga.
“Sudah saatnya Pemprov Jakarta tidak hanya bergantung pada BUMN atau perusahaan swasta dalam urusan energi. Kita harus berani mengambil inisiatif dengan membentuk BUMD Migas atau energi. Langkah ini bisa menjadi terobosan dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD),” Tegas Faisal.
Menurutnya, di jakarta saat ini memiliki PT. Jakarta Oses Energi (JOE) sebagai satu satunya anak perusahaan PT. JAKPRO yang mengeksplore gas alam dan minyak bumi.
Faisal menambahkan bahwa jakarta harus belajar dari beberapa provinsi lainya yang mempunyai BUMD Energi seperti, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan.
Dengan begitu, Jakarta tidak hanya menjadi pusat konsumsi, tetapi juga pusat pengelolaan dan distribusi energi yang lebih mandiri.
“Kita ingin Jakarta punya BUMD yang bukan hanya mengurusi transportasi, pangan, dan keuangan, tapi juga sektor vital seperti energi. Ini akan memberi multiplier effect yang luar biasa, baik dari sisi ekonomi maupun kesejahteraan rakyat,” Tambahnya.
Lebih lanjut, Faisal menekankan bahwa pembentukan BUMD Migas harus didesain dengan tata kelola yang transparan, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.
Ia mengingatkan agar inisiatif ini tidak hanya menjadi proyek politik, melainkan benar-benar dirancang untuk kepentingan masyarakat luas.
Ia juga mengajak Pemprov DKI Jakarta untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat, akademisi, serta pakar energi dalam menyusun konsep BUMD tersebut.
Dengan partisipasi yang luas, diharapkan BUMD Migas Jakarta bisa menjadi model baru pengelolaan energi daerah yang berkelanjutan.
“Kita jangan sampai hanya jadi penonton di sektor energi. Dengan BUMD Migas, Jakarta bisa menegaskan diri sebagai daerah yang punya kedaulatan energi sendiri, tentu dengan tetap bersinergi bersama pemerintah pusat,” Tutup Faisal.
Dorongan Faisal Nasution ini diperkirakan akan menjadi wacana strategis yang perlu ditindaklanjuti Pemprov DKI.
Jika terealisasi, BUMD Migas atau energi di Jakarta bisa menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga ibu kota. (MUN)
