oleh

Indonesia Dijadikan Pilot Project Neoliberalisme Melalui Ekonomi Ekstraktif?

Indonesia Dijadikan Pilot Project Neoliberalisme Melalui Ekonomi Ekstraktif? Catatan Kecil Pojok Warung Kopi Ndeso. Ditulis oleh: Malika Dwi Ana, Pengamat Sosial Politik.

Pertanyaan pada judul di atas berangkat dari asumsi bahwa makin kesini, gerak ekonomi Indonesia semakin tidak berbasis pada kebutuhan dan kepentingan rakyat, semakin menjauh dari esensi pasal 33 UUD 45 NRI. Tetapi digerakkan oleh kepentingan kapital dan komoditas global. Demikianlah, pemerintahan dengan tata kelola ekonomi yang buruk, salah urus, tetapi cenderung melakukan marketisasi di segala bidang (Poor governance, mismanagement -yes- but at the root is marketization).

Dalam amatan penulis, pijakan pembangunan (ekonomi) rezim ini bertumpu pada ekonomi ekstraktif, selain cepat, berjangka pendek, ia juga memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan menyedot SDA murah tanpa berpikir soal kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Tidak mikir juga soal dampak jangka panjang yang akan terjadi. Kerusakan lingkungan, ekosistem yang parah, hingga mengganggu mekanisme alam semesta dan menyebabkan terjadinya bencana; tanah longsor, banjir bandang, kekeringan, perubahan iklim dan lain-lain. Di sini jelas yang untung siapa dan yang rugi siapa dari deep marketization ini. Kata Anthony Barnett; “This isn’t democracy… It is the deep marketisation of our society, carried out at breakneck speed.”

Hanya melihat sisi keuntungan deep marketization, yakni soal instan yield, cepat, jangka pendek, dan menguntungkan perusahaan dengan menyedot SDA secara murah, ya pantas saja kecenderungan pemerintah lebih suka impor pangan daripada menjadi eksportir (negara produsen), kecuali ekspor CPO.

Bahkan ide food estate atau lumbung pangan yang mengintegrasikan antara pertanian, perkebunan hingga peternakan, yang seharusnya digerakkan oleh pertanian keluarga(family farming) dan masyarakat, lagi-lagi — food estate ini juga digerakkan oleh konsolidasi perusahaan. Siapa lagi yang diuntungkan? Padahal ketersediaan pangan (logistik) merupakan bagian dari ketahanan nasional dan strategi pertahanan. Jika pengelolanya perusahaan, apalagi perusahaan asing, lalu ketahanan nasional dan strategi pertahanan negara dikemanain?

Tampaknya peran negara hanya selaku fasilitator atas geliat neoliberalisme di Indonesia yang mengeksploitasi SDA secara ugal-ugalan atau istilah kerennya, eksploitasi secara ultra neoliberalisme. Dan pemerintah hanya berfungsi sebagai makelar alias broker, alias ‘blantik,’ dengan konsumennya rakyatnya sendiri. Karena neoliberalisme adalah marketisasi semua bidang, baik ekonomi maupun sosial. Maka dalam situasi pasar, Anda adalah produsen atau konsumen.

Nah, fenomena dan trend ekonomi ekstraktif yang bertumpu pada kepentingan kapital dan komoditas global ini sesungguhnya merupakan fase ketiga dalam transformasi neoliberalisme dari participatory bergerak menjadi disciplinary neoliberalisme yang ditandai dengan deep marketization.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa Indonesia kini dijadikan pilot project untuk mengamalkan nilai-nilai dan etika neoliberalisme secara utuh. Ini juga menjawab pertanyaan mengapa rezim ini lebih menyukai impor pangan daripada menjadi negara produsen pangan. Jangan tanya soal kedaulatan, apalagi soal nasionalisme, sudah lama menghilang dari para pemangku kekuasaan di negeri yang terkenal gemah ripah loh jinawi ini.

Betapa ironisnya! Negeri dengan tanahnya yang subur, ibarat tongkat kayu saja jadi tanaman, dan laut dengan sedemikian banyak ikan yang melimpah, garam yang tinggal diproduksi, tetapi pemerintahnya justru lebih suka mengimpor semuanya. Adalah hal yang sangat paradoksial. Soal janji kampanye? Ahhsudahlah! Ibarat Kakean Gludug kurang udan; banyak janji tetapi tak satupun yang nyata dan ditepati, semua hanya pepesan kosong bertajuk “Berikan suaramu, cobloslah aku, dan kesejahteraanmu hanyalah bualanku su…!”

Barangkali memang harus begitu, babak belur sepanjang hayat, dari rejim ke rejim, dari jaman ke jaman, dari era ke era, dari satu hutang ke hutang yang lain. Kemerdekaan hanya membuka kolonialisme baru terus menerus, kolonialisme dan penjajahan modal. Karena kebanyakan elit pemangku kekuasaan penginnya cepat-cepat saja, semua doyan sama yang instan. Tugas mereka memastikan bekerjanya satu kurikulum dari hilir neoliberalisme yaitu freedom financial. Roadmapnya: perbankan, asuransi, investasi, utang, kurs, valuta asing, devisa dan penetapan mata uang internasional via kurs bebas yang memosisikan warga negara menjadi warga melarat dan menderita, tuan tanah yang tidak berdaulat di negerinya sendiri. Mana mereka mikir soal kesejahteraan, perlindungan rakyat, kecukupan sandang pangan dan papan, bahkan mau negara ambyar atau besok bukan lagi milik bangsa Indonesia, yang penting bisa menumpuk kekayaan. ‘Ing Ngarsa Numpuk Bandha, Ing Madya Mangun Dinasti, Tut Wuri Hanggrogoti’.

Loading...

Baca Juga