JAKI Akan Perkuat Putusan PN Jakpus Yang Menghukum KPU Tidak Meneruskan Tahapan Pemilu
Oleh : Yudi Syamhudi Suyuti
Koordinator Eksekutif JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional)
Organisasi JAKI Kemanusiaan Inisiatif, yang biasa disebut JAKI mengambil sikap untuk berpatisipasi secara inisiatif untuk terlibat dalam sidang Banding hingga Kasasi sebagai Pihak Intervensi dalam Putusan Pengadilan Negeri terkait Putusan Gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang memenangkan gugatan Penggugat yaitu Partai PRIMA (Partai Rakyat Adil Makmur) melawan Tergugat KPU (Komisi Pemilihan Umum).
Sebagai Pihak Intervensi, JAKI akan memposisikan legal standingnya secara independen tanpa memihak Penggugat atau Tergugat, namun berada pada posisi sebagai Sahabat Pengadilan dalam istilah hukumnya. Posisi legal standing ini, adalah memberikan pertimbangan hukum kepada Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengkhususkan pada salah satu putusan hukum yang menghukum Tergugat. Pertimbangan Hukum ini adalah sebagai salah satu bahan pertimbangan Hakim Banding untuk menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait salah satu putusan yang merupakan putusan hukuman untuk dikabulkan.
Yaitu, “Menghukum Tergugat Untuk Tidak Melaksanakan Sisa Tahapan Pemiihan Umum 2024 Sejak Putusan Ini Diucapkan Dari Awal Selama Lebih Kurang 2 (Dua) Tahun 4 (Empat) Bulan 7 (Tujuh) Hari.”
Pertimbangan hukum yang akan kami sampaikan, pada prinsipnya menegaskan bahwa kedudukan Mahakamah Agung beserta Badan-Badan Peradilan dibawahnya memiliki kedudukan kekuasaan yang setingkat dengan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara lainnya. Hal ini sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam proses peradilannya, dengan mengacu pada Kekuasaan Kehakiman, mulai dari menerima gugatan, memeriksa perkara dan menghadirkan saksi-saksi sesuai KUHAP, Putusan Majelis Hakim yang merupakan Putusan Pengadilan Negeri harus dihormati.
Persoalan hukum atas gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) ini tidak dapat dipolitisir. Apalagi sidang perdata ini bukan menyangkut peradilan Pemilu. Meskipun ada latar belakang persoalan terkait Pemilu, akan substansi hukumnya bukan di peradilan Pemilu.
Apapun hasilnya tentu pihak JAKI akan menghormati apapun Putusannya. Akan tetapi kami akan memperkuat Putusan Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung, dalam Putusan yang menghukum KPU untuk Tidak Meneruskan Tahapan Pemilu.
Putusan ini saja yang akan kami perkuat dan fokuskan dengan memohon pada Majelis Hakim juga menggunakan Hukum dengan menggunakan Judicial Activism, dimana atas pertimbangan-pertimbanhannya, Majelis Hakim dapat menemukan hukum baru.
Selain itu. sebagai pertimbangan lainnya, kami akan memohon kepada Majelis Hakim baik ditingkat Banding atau Kasasi untuk memutuskan perbaikan Pemilihan Umum secara adil melalui pengulangan proses Pemilu. Serta atas Kekuasaan Kehakiman, jika perkara ini sampai ke tingkat Kasasi, kami akan mendorong Mahkamah Agung sesuai Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985, Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan dalam hal ini kekosongan kekuasaan, karena implikasi tertundanya Pemilu yang mengakibatkan terjadinya vacuum of power dalam kekuasaan Negara di tingkat Legislatif dan Eksekutif, maka Mahkamah Agung dapat memerintahkan Presiden mengeluarkan Dekrit untuk menjalankan Pemerintahan Sementara. Hal ini sampai diperbaikinya sistem Pemilu yang benar-benar sesuai Kedaulatan Rakyat sepenuhnya.
