oleh

Penggiringan Publik Agar Judicial Review UU Omnibus Law ke MK

Penggiringan Publik Agar Judicial Review UU Omnibus Law ke MK.

Ditulis oleh: Malika Dwi Ana, Pengamat Sosial Politik.

Dalam pidatonya, presiden Joko Widodo menggiring publik untuk menggugat ke MK, jika tidak puas dengan RUU CILAKA ini.

Penggiringan ini seperti jebakan sebetulnya, seolah-olah proses pengesahan UU Omnibus law – Cipta Kerja yang terjadi  kemarin itu telah berjalan sesuai dengan aturan formil konstitusi. Padahal menurut saya itu inkonstitusional. Kenapa, karena secara proses RUU Cipta Kerja dirumuskan secara tidak transparan dan minim partisipasi publik. Sejak awal penyusunannya, RUU Cipta kerja sebenarnya telah dikritisi karena minimnya keterbukaan dan partisipasi publik.

Dalam penyusunan RUU Cipta Kerja, publik kesulitan memberi masukan karena tertutupnya akses terhadap draft RUU Cipta Kerja. Akses publik terhadap dokumen RUU Cipta Kerja baru tersedia pasca RUU tersebut selesai dirancang oleh Pemerintah dan kemudian diserahkan kepada DPR.

RUU Cipta Kerja tetap dibahas selama pandemi ini. Pembahasan berlangsung dalam rapat-rapat yang diselenggarakan secara tertutup dan perkembangan draft pembahasan tidak didistribusikan kepada publik. Minimnya keterbukaan dan partisipasi publik membuat draft RUU Cipta Kerja rawan disusupi oleh kepentingan tertentu yang hanya menguntungkan segelintir pihak saja.

Senada dengan presidennya, buzzer-buzzeRp itu ngomong soal pengujian di MK. Kayak semua orang itu goblok. Normatifnya emang begitu woi. Tapi terhadap UU yang diketoknya secara colongan, pantaskah diajukan ke MK?!

Subyek materi formil pengesahannya saja belum ada. Tidak ada rujukan materi yang akan disahkan oleh anggota DPR RI dalam paripurna tersebut. Jadi ini inkonstitusional.

Kalau mau normatif ya seharusnya tahu apa yang mereka ketok. Sebagai wakil dari konstituen mereka ya goblok aja tanda tangan kertas kosong, tanpa tahu maupun baca isinya. Lha barangnya ghaib kok sudah diketok. Lalu buzzer-buzzRp nyuruh ke MK?

Bayangkan, apa yang dibahas, berkasnya mana? Namanya saja RUU Cipta Kerja alias Cilaka, bukan sekedar soal buruh, tetapi hajat hidup orang banyak juga disenggol. Jika pernah sekolah, mekanisme kelulusan kan gak segampang itu, gak usah lah ngomong skripsi, sekedar mau lulus SD pun perlu dinilai per mata pelajaran. Fokus di proses pengesahannya. Cacat prosedur dan manipulatif. Harusnya batal demi hukum. Wong kertas kosong kok ditandatangani.

Maka perilaku inkonstitusional dalam paripurna pengesahan RUU CILAKA itu tidak patut disikapi dengan jalur konstitusi. Dorongan Presiden kepada yang merasa tidak setuju Omnibus Law untuk menggugat ke MK menurut saya justru seperti jebakan prosedural. Bahayanya, jika tindakan ini dibiarkan kemudian menjadi yurisprudensi DPR RI ke depan, bayangkan mudahnya penyelundupan pasal-pasal yang ditujukan untuk mengakomodir kepentingan orang jahat atau yang berpotensi merusak banyak hal. Coba ini dipikirkan oleh rejim dan pendukungnya. Bahwa anda semua tidak hidup untuk selamanya. Sedangkan potensi kerusakan masif berlangsung jangka panjang. Bisa jadi anak cucu cicit anda yg merasakan kerusakan itu. Anda tega?

Berkaca pada sejarah yang lalu soal hasil pilpres, lihat UU Tax Amnesti, UU KPK hingga terakhir UU darurat Covid, sudah pernah didesak keluarkan Perpu, tapi semuanya hanya menjadi bola pimpong. Gugatan ke MK hanya kanalisasi kemarahan, MK itu ‘Mahkamah Kekuasaan’. Maka tidak perlu mengulang kesalahan. Jangan terbawa jebakan agar mengajukan Judicial Review UU Omnibus Law ke MK, karena ini sama saja melegalkan UU hantu, sudah pasti hasilnya akan ditolak dan UU hantu tersebut akan dianggap telah melalui tahap demokratis.

Loading...

Baca Juga