oleh

KPIQP Sebut Calling Visa Israel Khianati Amanah Pendiri Bangsa

SUARAMERDEKA.ID – Koalisi Perempuan Indonesia untuk al-Quds dan Palestina (KPIQP) menilai keputusan mengaktifkan kembali calling visa bagi Israel mengkhianati amanah pendiri bangsa. Selain itu, pemberlakukan kebijakan tersebut secara tidak langsung membuat Indonesia seolah mengakui eksistensi negara Israel

Nurjanah Hulwani menjelaskan, KPIQP adalah kumpulan organisasi dan lembaga perempuan Indonesia yang peduli terhadap nasib dan perjuangan bangsa Palestina. Koalisi ini dibentuk pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan tujuan membantu perjuangan bangsa Palestina mendapatkan hak kemerdekaannya.

“Terkait tujuan tersebut KPIQP menolak kebijakan Pemerintah Indonesia yang membolehkan warga Israel mendapat calling visa,” kata Ketua KPIQP ini di Jakarta, Selasa (1/12/2020).

Lanjutnya, pemberlakukan kebijakan tersebut secara tidak langsung membuat Indonesia seolah mengakui eksistensi negara Israel. Selain itu, kebijakan ini juga disebutnya melukai perasaan bangsa Palestina.

“Saya menyayangkan kebijakan Pemerintah Indonesia yang membuka calling visa untuk warga Israel. Kebijakan ini tentunya melukai bangsa Palestina yang sedang berjuang mengambil haknya untuk merdeka,” imbuhnya.

Ia mengingatkan, Indonesia berhutang kepada bangsa Palestina yang telah mengakui kemerdekaan Indonesia setelah Mesir.

“Cara yang paling sederhana membalas kebaikan bangsa Palestina adalah mencabut kembali kebijakanya untuk tidak membuka calling visa untuk Israel,” tegas Nurjanah.

Karenanya, pihaknya menyesalkan kebijakan Pemerintah Indonesia yang mengaktifkan kembali calling visa bagi Israel. Kebijakan itu dinilai telah mencederai komitmen bangsa Indonesia dalam menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

“Keputusan itu mengkhianati amanah pendiri bangsa Indonesia Ir. Soekarno yang menyerukan negara-negara Asia-Afrika untuk saling tolong menolong untuk mewujudkan kemerdekaan seluruh bangsa di dunia, termasuk Palestina,” ujar Nurjanah.

Ketua KPIQP ini mengingatkan Presiden Jokowi yang secara terbuka mendukung perjuangan bangsa Palestina dalam Sidang Majelis Umum (SMU) ke-75 PBB. Presiden Jokowi menegaskan komitmennya sebagai pihak yang memainkan peran dari solusi perdamaian.

“Pemerintah Indonesia perlu menjaga komitmen tersebut agar kemerdekaan bangsa Palestina dapat terwujud. Apalagi hingga saat ini hanya negara Palestina satu-satunya negara peserta Konferensi Asia-Afrika di Bandung yang belum mengecap kemerdekaannya. Untuk itu, KPIQP menyerukan agar Presiden Jokowi menonaktifkan kembali kebijakan ini,” tutupnya. (OSY)

Loading...

Baca Juga