oleh

Neta S Pane: Jika Terbukti Pelaku Pemerasan Penyidik KPK, Maka Harus Dihukum Mati

SUARAMERDEKA.ID – Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya yang diterima oleh redaksi, Kamis (22/4/2020). menyatakan, mengecam keras kasus yang diduga pemerasan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

Kasus dugaan pemerasan Rp 1,5 miliar yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidik Komisi Anti Rasuah tersebut berasal dari Polri terhadap Walikota Tanjungbalai. Tidak hanya memalukan, tapi juga menjadi fenomena baru bahwa ada kemerosotan moral di kalangan oknum lembaga anti rasuah tersebut.

“Bagaimana pun, Kasus dugaan pemerasan ini tidak boleh ditolerir. Jika terbukti pelakunya benar oknum penegak hukum, maka harus dijatuhi hukuman mati,” tegas Neta

Ia menambahkan, bahwa apa yang dilakukan oleh oknum Polisi yang berinisial (SR) dan berpangkat ajun komisaris polisi (AKP) itu telah membuat kepercayaan publik pada KPK menjadi runtuh. Padahal selama ini harapan publik satu-satunya dalam pemberantasan korupsi hanyalah kepada KPK. Sedangkan pada polri maupun kejaksaan, publik dianggap sudah kehilangan kepercayaan.

“Dengan adanya kasus dugaan pemerasan terhadap Walikota tanjungbalai. Maka publik pun akan dengan gampang menuding bahwa KPK tak ada bedanya dengan Polri maupun Kejaksaan. Kalau opini ini berkembang luas dikhawatirkan akan muncul gugatan publik. Yakni, untuk apa lembaga KPK dipertahankan,” kata Neta S Pane.

Lanjut Neta, Untungnya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial ini, KPK bekerja cepat. Bersama Propam Polri, KPK menangkap penyidik berinisial AKP SR yang diduga melakukan pemerasan itu.

“Dalam kasus ini IPW menekankan KPK tidak sekadar memastikan proses hukum terhadap penyidik yang berasal dari Polri yang diduga memeras itu. Lebih dari itu hukuman mati harus diarahkan kepada yang bersangkutan, mengingat yang bersangkutan sudah merusak kepercayaan publik pada KPK,” tegasnya.

IPW berharap, dalam kasus ini KPK tidak sekadar memegang prinsip zero tolerance terhadap personilnya yang brengsek. Lebih dari itu, kasus ini perlu menjadi pelajaran bagi para pimpinan maupun Dewas KPK untuk mengevaluasi sistem rekrutmen personilnya, terutama rekrutmen untuk para penyidik. Tujuannya agar “citra seram” KPK tidak digunakan untuk menakut nakuti dan memeras para pejabat di daerah maupun di pusat.

“Jika selama ini para terduga korupsi atau tersangka dikenakan rompi oranye dan dipajang KPK di depan media massa, IPW mendesak terduga pemerasan terhadap walikota Tanjungbalai itu juga dikenakan rompi oranye dan dipajang di depan media massa. Agar publik tahu persis penyidik KPK yang diduga menjadi pemeras tesebut,” pinta Neta.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) juga meminta kepada para elit KPK untuk tegas menindak pelaku tanpa pandang bulu. Sehingga wibawa lembaga anti rasuah tersebut dapat diselamatkan.

“Kejahatan yang diduga dilakukan penyidik KPK itu lebih berat dari korupsi yang dilakukan para koruptor. Sebab dia sudah meruntuhkan harapan publik pada KPK. Jika para elit KPK dengan meyakinkan bahwa mereka tidak akan mentolerir penyimpangan dan memastikan akan menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Jangan pernah menyembunyikan dan melindungi penyidiknya yang diduga melakukan pemerasan. Sehingga tidak ada alasan bagi KPK untuk memakaikan rompi oranye dan memajangnya di depan media massa, ” pungkas Neta. (AMN).

Loading...

Baca Juga