oleh

P3C: Pembentukan Provinsi Cirebon Tak Ada Hubungannya Dengan Kongres Sunda

SUARAMERDEKA.ID – Presidium Persiapan Provinsi Cirebon (P3C) menegaskan, perjuangan rakyat Cirebon untuk membentuk wilayah administratif tersendiri lepas dari provinsi Jawa Barat sudah berjalan hampir 20 tahun. Keinginan tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan adanya kongres Sunda yang diantara hasilnya adalah mengusulkan untuk mengganti nama provinsi Jawa barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda.

Hal ini disampaikan oleh Ketua P3C Muhammad Jazuli saat ditemui di salah satu cafe di Cirebon, Kamis (29/10/2020).  Ia mengaku menghormati tokoh-tokoh Sunda yang menggelar di Kongres Sunda di Bandung pada tanggal 12 Oktober 2020 lalu. Tujuan kongres ini, menurut Jazuli, untuk menjaga kultur Sunda secara turun temurun itu. Menjaga kebudayaan Sunda secara turun temurun, baik dari sisi filosofi, seni, aplikasi pendidikan dan lainnya.

“Karena Jawa barat memang dominan dihuni oleh suku Sunda. Itu hak demokratis masyarakat Sunda untuk menentukan gagasannya, ide-idenya. Misalnya nama provinsi Jawa Barat provinsi Sunda atau Tatar Sunda. Agar secara identitas bisa terintegrasi dengan sistem,” kata Jazuli.

Lanjutnya, selain tokoh-tokoh Sunda, kongres tersebut juga dihadiri oleh Wakil MPR Fadel Muhammad. Jazuli mengaku, hasil kongres tersebut dibawa Fadel Muhammad ke DPR RI untuk memperjuangkan Jawa barat berganti nama menjadi provinsi Sunda atau Tatar Sunda.

“Saya memaklumi hal tersebut. Setiap suku secara identitas kepingin diakui. Baik secara sistem maupun kultural, de facto maupun de jure. Tapi mereka harus menghormati hak-hak minoritas. Cirebon kan minoritas,” tuturnya.

Ketua P3C ini menambahkan, saat ini masyarakat Cirebon sedang berupaya untuk membangun kebudayaan dan sistem sendiri. Ia menggarisbawahi, yang dimaksud dengan masyarakat Cirebon adalah mereka yang sebelumnya tergabung dalam Karesidenan Cirebon.  

“Beberapa wilayah sekitar Cirebon juga suku Sunda. Tapi secara karesidenan masuk di Karesidenan Cirebon. Sampai Tegal dan Brebes,” ujar Jazuli.

Ia pun menyebut kabupaten Kuningan dan Majalengka, yang secara geografis letaknya jauh dari Bandung sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat. Untuk memudahkan pembangunan, menurut Jzuli, maka secara sistem juga harus dibenahi. Salah satunya adalah pembentukan provinsi baru.

“Untuk efisiensi dan aksebilitas birokrasi lebih cepat ke Cirebon, jika Cirebon menjadi provinsi tersendiri. Termasuk juga masalah ekonomi. Agar konsentrasi pembangunan lebih cepat,” ungkap Ketua P3C ini.

Jazuli menambahkan, keinginan Cirebon menjadi provinsi lepas dari Jawa Barat pertama kali muncul sekitar tahun 2000. Ia mengaku, keinginan masyarakat untuk membentuk provinsi Cirebon muncul semenjak Banten melepaskan diri dari provinsi Jawa Barat. Adapun pertimbangannya, kata Jazuli, faktor kepadatan penduduk, luas wilayah, aksebilitas dan potensi pemanfaatan daerah.

“Akhirnya kumpul tokoh-tokoh Cirebon. Almarhum Pangeran Arif, Walikota Cirebon Supardi, Bupati Cirebon Dedi Supardi, Bupati Indramayu Almarhum Yance, Bupati Kuningan Hamid, Bupati Majalengka Tuti. Akademisi juga banyak. Unswagati, IAIN, Unpad,” imbuh Jazuli.

Lanjutnya, dari berbagai diskusi, lahirlah kesepakatan untuk mendorong pemisahan wilayah Pantai Utara (Pantura) dan Jawa Barat. Akhirnya, lahir ide pembentukan Provinsi Cirebon.

“Saya datang belakangan karena saat dideklarasikan, saya masih SMA. Persinggungan saya waktu kuliah di UIN Bandung. Saya pun diajak terlibat di P3C. Selain Bupati dan Walikota, di P3C ada Rokhmin Dahuri (mantan Menteri KKP era Megawati-red), Agung Laksono,” tuturnya.

Sekitar tahun Tahun 2010, P3C secara resmi mendaftar Cirebon menjadi provinsi ke pemerintah pusat. Jazuli menuturkan, yang menjadi ketua P3C saat itu adalah Nana Sugiana (mantan pengawas sekolah se-wilayah 3). Pengajuan ini tidak dikabulkan.

Pada tahun 2013, Jazuli mengaku ditunjuk sebagai tim percepatan provinsi Cirebon. Upaya ini ini juga belum berhasil dengan alasan moratorium (penundaan selama batas waktu yang ditentukan). Alasan lainnya ditolaknya usulan pembentukan provinsi baru adalah anggaran.

“Tahun 2018 saya ditunjuk jadi Ketua Dewan Pembina P3C menggantikan pak Nana Sugiana. Beliau sudah sepuh. Saya diberikan mandat menyusun kepengurusan baru. Sebelum starting ke pengukuhan pengurus yang rencananya di Pendopo Kabupaten Cirebon, muncullah pandemi corona. Akhirnya komunikasi kita dengan Jakarta kita pending dulu,” kata Jazuli.

Ia mengakui, penyelenggaraan kongres Sunda membuat isu pembentukan provinsi Cirebon kembali muncul ke permukaan. Namun ia menegaskan, ada atau tidak ada kongres Sunda beserta hasil kesepakatannya, tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap perjuangan rakyat untuk melepaskan diri dari provinsi Jawa barat dan menjadi provinsi Cirebon.

“Jadi keinginan pembentukan provinsi Cirebon itu tidak ada hubungannya dengan kongres Sunda. Secara prinsip kita tidak tergantung dengan perubahan nama tersebut. Karena ini menjadi perjuangan rakyat Cirebon sejak dulu secara demokratis untuk menjadi provinsi. Jadi tidak terpengaruh oleh perubahan nama. Tidak terpengaruh oleh hasil kongres Sunda. Provinsi Jawa Barat namanya apa, kita tidak terpengaruh itu. Tetap Cirebon akan berjuang untuk menjadi provinsi. Itu secara prinsip,” tutup Jazuli. (OSY)

Loading...

Baca Juga