oleh

PP GPI: Ada Kepentingan Politik Saat Memilih Kapolri

SUARAMERDEKA.ID – Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda Islam (GPI) akan menggelar workshop nasional dengan tema “Reformasi Polri, Siapa Yang Layak Memimpin Polri Kedepan”. Workshop ini akan digelar berbarengan dengan pelantikan pengurus PP GPI periode 2020-2023.

Ketua panitia Gudsi Loilatu menuturkan, saat ini ada 2 sifat persoalan di lembaga kepolisian, yakni vertikal dan horizontal. Persoalan yang sifatnya horizontal seperti kekerasan yang menimpa masyarakat dan ketidakpastian hukum. Saat ini, masih ada kritikan masyarakat terhadap Polri, bahkan memunculkan stigma negatif. Diantaranya, korps baju coklat ini dianggap kerap melakukan tindakan represif, arogansi aparat, perilaku koruptif, dan gaya hidup mewah.

“Jawaban dari persoalan ini menurut GPI adalah revormasi budaya. Namun, reformasi kultur membutuhkan waktu yang panjang. Karena mengubah mindset dan perilaku memang tidak mudah,” kata Gudsi melalui sambungan selular, Minggu (22/11/2020).

Adapun persoalan vertikal antara lain mengenai posisi Kapolri yang berada di bawah Presiden secara langsung sebagaimana diatur UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri. Menurut GPI, hal ini menimbulkan kekhawatiran, institusi Polri rawan dipolitisasi dan menjadi alat (kekuasaan) pemerintah. Kecenderungan itu, tutur Gudsi, dapat terlihat pada sepak terjang Polisi beberapa tahun terakhir.

“Polri seolah lembaga super body karena mengurus banyak hal. Sehingga kita bingung seperti apa melakukan evaluasinya. Oleh karena itu masyarakat sipil harus terus mengawal kerja-kerja Polri. GPI melihat, terjadi politisasi terhadap Polri di era reformasi adalah keniscayaan. Tidak dapat dipungkiri, ada kepentingan politik saat memilih Kapolri, karena secara umum Presiden ingin agenda politiknya berjalan dengan baik,” tegasnya.

GPI berharap, suksesor yang mengantikan Jenderal Polisi Idham Aziz nantinnya mampu memberikan perubahan dan membawa lembaga tersebut kearah yang lebih baik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebagaiman tertera dalam UU Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

“Meskipun demikian, penerapan Undang-Undang ini akan ditentukan oleh komitmen para pejabat Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Dan juga komitmen masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan Kepolisian yang mandiri, profesional, dan memenuhi harapan masyarakat,” ucap kader GPI ini.

Ia mengatakan, momentum pelantikan PP GPI periode 2020 – 2023 akan dimanfaatkan salah satu OKP Islam tertua di Indonesia ini untuk mencari solusi atas persoalan yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kepolisan Republik Indonesia. GPI melihat, persoalan implementasi UU dan menjaga keutuhan negara bukan hanya tugas kepolisan saja, tapi tugas semua masyakat Indonesia.

“Karena GPI sebagai organisasi berhimpunnya Pemuda Islam merasa memiliki tanggung jawab besar dalam ikut menyukseskan serta mencari siapa yang layak memimpin lembaga Kepolisian kedepan. Warkshop nasional Ini adalah salah satu cara untuk mencari solusi dan pemimpin kedeapan di tubuh Polri,” ungkapnya.

Gudsi menyampaikan, worskshop ini adalah salah satu dari hajatan besar GPI di penghujung tahun yang akan digelar selama 2 hari. Hajatan yang dimaksud adalah pelantikan pengurus PP GPI periode 2020-2023 yang diawali dengan workshop nasional dan diakhiri dengan rapat kerja nasional (Rakernas).

“InsyaAllah pada tanggal 3 dan 4 Desember 2020 di Gedung Djoean 45 Menteng Raya 31 Jakarta Pusat. PP sudah menginstruksikan kepada seluruh Pimpinan Wilayah dan Daerah untuk mengirimkan perwakilannya agar hadir di acara tersebut,” tutup Gudsi. (OSY)

Loading...

Baca Juga