oleh

Diamnya Presiden Terhadap Permasalahan Uyghur

Diamnya Presiden Terhadap Permasalahan Uyghur, Pelanggaran Terhadap UUD 1945? Oleh: Chandra Purna Irawan SH MH, Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI, Sekjend LBH Pelita Umat.

Pada Agustus 2018, sebuah komite PBB mendapat laporan bahwa hingga satu juta warga Uyghur dan kelompok Muslim lainnya ditahan di wilayah Xinjiang barat, dan di sana mereka menjalani apa yang disebut program ‘reedukasi, atau ‘pendidikan ulang’ (sumber https://www.bbc.com/indonesia/dunia-46601638)

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, saya akan memberikan pendapat hukum (legal opini) sebagai berikut:

Pertama, bahwa apabila seseorang akan dilantik menjadi Presiden, maka akan menyampaikan sumpah yang isinya kurang lebih yaitu “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”;

Kedua, bahwa didalam alinea pertama pembukaan undang-undang dasar 1945 terdapat kalimat sebagai berikut “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”. Dengan kata lain, isi dan makna alenia 1 menyatakan bahwa Bangsa Indonesia berpendirian anti penjajahan, bertekad akan berjuang menentang setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa, bertekad untuk menghapus atau menentang setiap upaya kekerasan pisik yang mengambil hak hidup, penindasan terhadap manusia;

Ketiga, bahwa upaya memegang teguh undang undang dasar 1945 yaitu diantaranya ikut serta dalam kancah internasional menghentikan segala bentuk penjajahan misalnya menentang upaya penindasan, penyiksaan dan segala upaya yang merampas hak hidup muslim etnis Uyghur di Xinjiang, China. Serta memperjuangkan agar hak hidup, kebebasan dari penindasan dapat dinikmati kembali oleh muslim etnis uyghur;

Keempat, bahwa salah satu bentuk pembelaan yang dapat dilakukan oleh Presiden adalah melalui jalur diplomatik, menyuarakan diberbagai forum baik dalam negeri dan internasional, kemudian memanggil kedutaan negara China dalam rangka memberikan peringatan keras agar menghentikan kebijakan dan tindakannya. Misalnya dengan menyatakan “Selama kemerdekaan hidup etnis uyghur belum diserahkan atau dikembalikan, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan, penindasan dan segala upaya yang merampas hak hidup” Apabila ini dilakukan maka Presiden telah mengamalkan dan memegang teguh UUD 1945;

Kelima, bahwa Presiden semestinya memberikan contoh bagaimana memegang teguh dan mengamalkan UUD 1945, agar menjadi contoh bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila tidak? Maka dikhawatirkan masyarakat menilai bahwa Presiden adakalanya menuduh seseorang atau kelompok tertentu sebagai anti UUD 1945, sementara pada tataran praktik dapat dinilai bertolak belakang. Presiden yang tidak menjalankan Undang-undang Dasar sesuai sumpahnya. Maka dapat dinilai melanggar Undang-undang dasar 1945.

Loading...

Baca Juga