oleh

Rakyat, Negara dan UNWCI Indonesia. Opini Yudi Syamhudi Suyuti

Rakyat, Negara dan UNWCI Indonesia (UN World Citizen Initiative / Badan Partisipasi Warga Dunia Indonesia). Oleh : Yudi Syamhudi Suyuti. Koordinator Eksekutif JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional) / Pendiri UNWCI Indonesia

Melalui tulisan ini saya akan menjelaskan tentang relasi antara Rakyat, Negara dan UNWCI Indonesia yang merupakan bagian UNWCI Pusat Internasional yang berelasi dengan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa / UN).

Pertama hal yang perlu diketahui adalah UNWCI adalah organisasi partisipasi rakyat warga negara di seluruh dunia yang sedang dipertimbangkan untuk disahkan sebagai Badan Tetap oleh PBB dalam rapat Majelis Umum PBB pada oktober 2020, bertepatan dengan usia PBB ke 75. Begitu spesial dan khususnya, UNWCI adalah karena Badan Organisasi ini akan menjadi Badan Dunia legal formal yang beranggotakan bukan dari state actor (actor negara) yang merupakan perwakilan pemerintah. Namun beranggotakan non state actor (aktor non negara) yang terdiri dari perwakilan masyarakat sipil, aktivis (Civil Society) baik dari kelompok maupun individu yang dipilih melalui mekanisme UNWCI.

Dengan adanya UNWCI di dalam PBB sebagai Badan Tetap PBB, maka kedudukan UNWCI berkedudukan sama dengan Perwakilan Negara-Negara Anggota dan Badan-Badan Khusus di PBB, seperti UNESCO, UNICEF, UNDP, UNPOL dan Badan-Badan Khusus lainnya. Selain itu UNWCI juga meminta kepada Majelis Umum PBB untuk mendapatkan posisi perwakilan di Dewan Keamanan sebagai amggota permanen sebagai satu-satunya organisasi non negara bersama negara-negara angota permanen pemilik veto, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Cina dan Perancis.

Saat ini, Majelis Umum PBB telah mempertimbangkan UNWCI sebagai salah satu dari 18 Badan Baru yang akan disahkan, setelah diseleksi dari ratusan proposal yang diusulkan untuk menjadi Badan Baru di PBB. Selain UNWCI, organisasi dari luar pemerintah yang terseleksi sebagai Badan Tetap diantara 18 proposal usulan dari seluruh dunia adalah UNPA (United Nations Parliementary Assembly / Majelis Parlemen PBB). Namun kedudukan Majelis Parlemen PBB yang beranggotakan perwakilan rakyat bangsa-bangsa dunia akan berkedudukan setingkat Majelis Umum PBB. Sehingga dengan adanya UNPA sebagai Majelis Parlemen PBB, tidak diperlukan lagi Negara pemilik Veto.

Ketetapan UNWCI dan UNPA sebagai badan tetap legal formal dunia adalah sebuah kepastian.

Memang ada opsi lain jika Majelis Umum PBB tidak menetapkan, usulan yang disepakati Majelis Umum PBB dan UNWCI serta UNPA adalah melakukan banding, melalui Badan yang mengatur banding atau membentuk kesepakatan bersama negara- negara pendukung untuk menjadi sebuah Statuta yang kemudian hasil kesepakatan tersebut diputuskan sebagai Keputusan Majelis Umum PBB melalui Resolusi PBB. Hal ini seperti yang pernah dilakukan PBB dalam penetapan berdirinya Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court / ICC) sebagai Lembaga Dunia Legal Formal dan disahkan PBB. Lalu kesepakatan negara-negara pihak yang di desak oleh 500 koalisi masyarakat sipil untuk ICC tersebut meratifikasi menjadi Undang-Undang. Dan terbentuklah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang independen dan kuat untuk mengadili kejahatan internasional yang di legalkan oleh PBB.

Kasus lain juga banyak terjadi, sebagai contoh dalam kasus pengakuan kedaulatan Negara Republik Indonesia oleh PBB yang yurisdiksi fundamental internasionalnya dibentuk melalui UNCI (United Nations Commission for Indonesia) atas desakan Duta Besar Palar sebagai utusan peninjau (observer) Indonesia (dimana saat itu Republik Indonesia belum menjadi anggota tetap karena belum disahkan PBB, sehingga baru berkedudukan sebagai observer, sama seperti banyak organisasi masyarakat sipil di PBB yang berposisi sebagai peninjau) untuk mengadakan perundingan dan sidang dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia dan Belanda tentang pemberhentian perang, perdamaian sekaligus pengesahan kedaulatan Negara Republik Indonesia. Dan kemudian hasil dari KMB tersebut di tetapkannya Indonesia sebagai negara anggota oleh PBB

Dengan berdirinya secara tetap dan secara legal formal UNWCI dan UNPA, maka rakyat Indonesia dengan sendirinya menjadi bagian dari UNWCI dan UNPA. Apalagi Sekretariat Kampanye Nasional UNWCI Indonesia telah berdiri, yang tidak lama lagi Sekretariat Kampanye UNPA Indonesia juga di dirikan.

Ada banyak pertanyaan ketika UNWCI didirikan di Indonesia. Bagaimana relasi antara Rakyat, Negara dan UNWCI dalam praktek di sebuah entitas Indonesia dan dunia. Sebenarnya secara sederhana, ketika dilihat dari sisi organisasi jawabannya adalah sama halnya dengan kedudukan rakyat sebagai konstituen yang merepresentasikan negara melalui konstitusi dan PBB sebagai satu-satunya organisasi dunia internasional yang memiliki otoritas untuk mengesahkan berdirinya sebuah negara secara legal. Itu secara sederhana, namun berbeda praktek secara fungsinya ketika UNWCI berdiri.

UNWCI didirikan di dunia sebagai badan partisipasi warga dunia, beranggotakan perwakilan rakyat dunia di pusat organisasinya, termasuk perwakilan rakyat Indonesia di dalamnya dan juga berdiri di wilayah nasional Indonesia sebagai pusat nasionalnya.

Tujuan UNWCI di Indonesia ada 4 hal yang paling mendasar. Yaitu pertama, memastikan Indonesia sebagai Negara menjalankan konstitusinya yang didasari pembukaan konstitusinya secara benar, sesuai relnya dan tidak melenceng. Yaitu dengan berpegang pada kedaulatan rakyat, dimana posisi rakyat dipastikan benar-benar sebagai pemilik Negara (hal ini sesuai konstitusi yang telah disepakati rakyat). Oleh karena itu rakyat perlu diperkuat secara politik sesuai statusnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Indonesia. Untuk itu, rakyat Indonesia bersama rakyat bangsa-bangsa dari negara lain juga menjadi pemilik kedaulatan di PBB.

Hal ini sesuai pernyataan pertama dalam Piagam PBB yang menyatakan “Kami Bangsa-Bangsa” sebagai dasar pembentukan PBB. Dengan kekuatan rakyat yang dimiliki dan dilindungi dunia internasional sepenuhnya dan diberikan instrumen hukum untuk memaksa, maka Negara benar-benar bekerja sepenuhnya untuk rakyatnya. Baik menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan lingkungan hidup Hal ini menyangkut dalam hal penegakan hukum, baik hukum yang berada di wilayah pidana, perdata, politik, adat, kemanusiaan (hak asasi manusia) juga hukum lingkungan hidup dan hukum internasional. Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 1945 akan tercapai dengan lebih cepat.

Dalam tataran praksisnya, praktek partisipasi rakyat menjadi faktor utama dalam pembangunan, melalui perencanaan dan aplikasinya.

Kedua, Rakyat Indonesia dan Negara menjadi berdaulat bersama Rakyat dan Negara di seluruh dunia. Karena dengan adanya UNWCI dan UNPA, tidak akan ada lagi strata ekstrim yang tidak adil, baik secara politik, ekonomi sosial, budaya, agama, humanisme di dunia. Sehingga tidak akan ada lagi superioritas ras, manusia, bangsa dan negara dunia di kategorikan sebagai bangsa dan negara dunia ke 1, ke 2 dan ke 3. Artinya semua manusia, rakyat, bangsa dan negara berkedudukan sama di dunia dengan diatur oleh tegaknya supremasi keadilan yang dijalankan melalui rule of law. Begitu juga tidak ada diskriminasi budaya adat dan pribumi, etnis serta kelompok masyarakat di dunia ini yang direndahkan. Termasuk dalam hak untuk menjalankan ibadah setiap umat agama dengan rasa aman dan tidak terganggu. Selain itu hak setiap manusia dapat terlindungi yang membuat kesetaraan manusia. Disinilah demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan sosial benar-benar dapat tercapai secara mewujud.

Ketiga, dengan adanya UNWCI dan perwakilannya di PBB, rakyat Indonesia dan rakyat dunia lainnya akan saling memperkuat dukungan untuk pencapaian kehidupan yang manusiawi sesuai kodrat hidupnya sebagai manusia, yaitu tegaknya prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam semua bidang kehidupan. Pada akhirnya tercapai konsensus bersama, sehingga setiap negara di dunia termasuk Indonesia hadir di tengah-tengah rakyat untuk melakukan pekerjaannya.

Dan keempat adalah tercapainya target SDGs 2030 (Sustainable Development Goals 2030), dimana sistem multilateral kembali eksis dan praktek demokratisasi tatanan global tidak dijalankan dan dikuasai oleh globalisasi monolitik oleh satu dua pihak negara yang kuat, sehingga merusak tatanan demokrasi di tingkat lokal, nasional hingga internasional.
Dalam kesepakatan reformasi PBB 75, pembangunan yang direncanakan tercapainya titik temu secara bottom up (dari bawah ke atas) dan top down (dari atas ke bawah), maka UNWCI mendorong pola pembangunan langsung ke arah pembangunan berbasis komunitas dan lokal hingga ke individu. Sehingga program-program PBB, langsung diaplikasikan ke masyarakat. Dan negara-negara beserta kelompok masyaraka sipil menjadi fasilitator pencapaian kesejahteraan, kemakmuran, keamanan dan keadilan masyarakat.

Selain itu UNWCI akan berada di depan dalam mencegah terjadinya perang dunia ke 3. Melalui misi kemanusiaan, keadilan dan perdamaian, UNWCI bekerja dengan pendekatan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi.

Saat ini 150 Negara telah berdiri beserta kelompok masyarakat sipil di seluruh dunia untuk mendukung UNWCI dan UNPA menjadi Badan Tetap Dunia Formal. Dan Sekretariat Kampanye Nasional UNWCI Indonesia merupakan salah satu pemain kunci, dalam tercapainya kedaulatan rakyat di seluruh dunia ini.

Loading...

Baca Juga