oleh

PKS Pertanyakan Kejelasan Basis Target Lifting Minyak Nasional

SUARAMERDEKA.ID – Anggota Komisi VII DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mempertanyakan kejelasan acuan basis lifting minyak nasional. Jika mengacu pada Undang-Undang yang ada, seharusnya target lifting (produksi siap jual) minyak berbasis pada APBN, bukan work plan-budget perusahaan.

Demikian dikatakan Mulyanto pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan  dengan 10 Besar Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) saat membahas produk lifting migas tahun 2019, di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

KKKS adalah pihak yang memiliki Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah RI (SKK Migas). KKKS merupakan Badan Usaha Tetap atau Perusahaan Pemegang Hak Pengelolaan dalam suatu Blok atau Wilayah Kerja yang memiliki hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia.

Seperti yang diketahui, Komisi VII DPR RI dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada akhir Agustus 2019 telah menyepakati target lifting minyak pada APBN Tahun 2020 sebesar 755 barrel oil per day (BOPD). Target lifting minyak 2020 tersebut lebih tinggi dibanding target dalam nota RAPBN 2020 sebesar 734 BOPD, lebih rendah APBN 2019 sebanyak 775 BOPD.

Kepada 10 besar KKKS, Mulyanto mempertanyakan kejelasan target lifting minyak nasional. Apakah berbasis work plan-budget atau berbasis APBN. Menurutnya, jika dasarnya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka seharusnya targetnya mengacu pada lifting APBN.

“Dengan demikian target lifting di level SKK Migas dan KKKS, semua dihitung dan diturunkan berbasis target APBN itu. Semua pihak bekerja mengarah ke situ, dalam upaya mewujudkan target itu,” katanya.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini kemudian mempertanyakan, apakah target perusahaan sama dengan target APBN. Perbedaan basis target ini menurutnya akan mempengaruhi kinerja KKKS. Karena saat ini target lifting yang dipatok perusahaan lebih kecil dibanding target APBN.

“Kalau ada 2 target, yang satu target perusahaan dan yang lain target APBN. Ini akan membingungkan. Apalagi target lifting perusahaan lebih kecil dari target lifting APBN. Maka dapat diduga, kalau kemudian yang disasar oleh operator sumur adalah target perusahaan. Yang sudah dihitung berdasarkan work plan-budget,” paparnya.

Politisi PKS itu mengungkapkan, pihaknya sudah merancang anggaran, yang diharapkan tidak meleset dari target.

“Yang mengikat secara nasional kan APBN, berbasis Undang-Undang. Bukan target-target yang lain. Apalagi angkanya lebih rendah dari target nasional. Ini menjadi perhatian Pemerintah untuk dilaksanakan. Supaya kita tidak punya visi yang berbeda. Target lifting itu apakah work plan-budget base atau APBN base ini harusnya clear,” ungkap Mulyanto.

Ia menambahkan, target lifting gas bumi tahun depan tidak berubah. Sama seperti target dalam RAPBN 2020 sebesar 1,19 juta barel setara minyak per hari (BOEPD). Artinya, target lifting minyak dan gas bumi (migas) 2020 sebesar 1.946 barel BOEPD. Jumlah tersebut naik 21 BOEPD dari target RAPBN 2020. Namun, lebih rendah 79 BOEPD dari target APBN 2019. (OSY)

Loading...

Baca Juga