oleh

Undang Investor Asing Untuk Vaksin Baru, Apa Bahayanya?

Undang Investor Asing Untuk Vaksin Baru, Apa Bahayanya?

Oleh : Hamzinah (Pemerhati Opini Medsos)

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin berencana akan mengundang investor asing untuk memproduksi vaksin mRNA di Indonesia. Hal ini karena ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku obat-obatan hingga teknologi di bidang kesehatan dari luar negeri. Ia mengakui Indonesia sempat kesulitan mengakses vaksin Corona saat pendemi Covid-19 merebak. Bahkan saat kasus corona melonjak beberapa waktu lalu, jadwal vaksinasi di Indonesia sempat kacau karena negara produsen menghentikan distribusi bahan baku atau vaksin. Ia menawarkan investasi berupa penanaman modal atau berbagi kecanggihan teknologi dalam memproduksi vaksin. (Kumparan.com).

Ini menegaskan kelemahan negara menyiapkan kebutuhan dasar publik, khususnya layanan kesehatan. Tidak bisa dipungkiri seluruh masyarakat mendambakan layanan kesehatan yang memadai, selain murah, mudah diakses, dan berkualitas. Sayangnya, fasilitas kesehatan yang memadai saat ini tidak bisa dinikmati semua orang. Jika ingin mendapatkan fasilitas yang “wah”, tentu perlu merogoh kocek yang dalam. Mahalnya biaya kesehatan ini akibat kebijakan negara yang memprivatisasi layanan kesehatan berdasarkan konsep kapitalisme.

Mahalnya Layanan Kesehatan

Privatilisasi layanan kesehatan ini, telah melegalkan investasi dari pihak swasta dalam negeri maupun asing. Memang dengan datangnya investor luar, ke dalam negeri akan membantu pamor negara. Namun, jika pemerintah menarik investasi asing ke dalam negeri, apalagi investasi pada layanan publik. Maka rakyat dipastikan harus membayar sendiri biaya kesembuhannya. Tentu tidaklah murah, sebab layanan kesehatan yang disediakan para investor bertumpu pada untung dan rugi. Sebagai lembaga bisnis, mereka akan berusaha menjual layanan kesehatan tersebut, untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Baca Juga :  Indonesia Bukan Penjajah Papua, Oleh Ferdinand Hutahaean

Sementara, pada saat yang sama keberadaan negara bertindak sebagai fasilitator dan melalaikan tanggung jawabnya sebagai pengayom rakyat. Selain itu, masuknya investasi asing akan membuka pintu tekanan asing dalam mengendalikan pemenuhan hajat publik. Keberadaan investor asing diindustri kesehatan akan membuat negara semakin tergantung kepada pihak asing. Hal ini akan kontradiktif dengan upaya pemerintah untuk memandirikan negara dalam sektor kesehatan. Inilah gambaran pelayanan kesehatan jika diselesaikan dengan pola kapitalis, yang dimana semua hal dinilai dengan untung dan rugi. Pelayanan kesehatan bukan lagi menjadi tanggung jawab penuh negara, tetapi diserahkan pada swasta atau asing.

Islam Memberikan Layanan Kesehatan Terbaik

Dalam Islam, negara sebagai pelayan umat yang berarti negara harus bisa menjamin seluruh kebutuhan rakyatnya. Terutama jaminan atas kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder. Oleh karena itu, negara perlu memastikan setiap individu menerima layanan kesehatan  yang murah, mudah dan berkualitas. Negara yang menerapkan Islam secara kaffah akan mengedepankan sisi kemanusiaan penyelamatan manusia, apalagi ditengah pandemi seperti Covid-19,  akan dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat, bahkan kedaruratan karena menyangkut hilangnya nyawa.

Baca Juga :  Pimpinan DPR Turun Lapangan dan Tinjau Langsung Vaksinasi di Pasar Tanah Abang

Islam memandang nyawa adalah kehidupan yang wajib dijaga, segala hal yang membahayakan nyawa manusia harus dihindarkan. Negara akan melakukan upaya maksimal untuk menghindarkan bahaya yang mengancam kesehatan dan jiwa rakyatnya. Dalam persoalan pandemi yang dihadapi rakyat hari ini misalnya, sebagai bagian dari penyelesaian pandemi adalah mengoptimalkan layanan kesehatan dengan menemukan obat bagi penyakit. Vaksin, adalah bagian dari pengobatan yang harus diupayakan oleh negara. Negara akan mengembangkan vaksin dan memfasilitasi distribusi vaksin, sehingga bisa ditawarkan pada masyarakat untuk pencegahan penyakit.

Namun, bukan dengan mengandalkan investor asing yang hanya akan merugikan negara. Akan tetapi, baitul mall negara Islam akan memberikan dukungan penuh pendanaan pengembangan vaksin melalui dua skema pembiayaan, yakni pengeluaran wajib untuk kemaslahatan dan kemanfaatan warga negara tanpa kompensasi pengeluaran wajib untuk kondisi darurat. Adapun pemasukan baitul mal berasal dari harta milik negara seperti jizyah, kharaj dan fa’i serta pengelolaan harta milik umum, seperti hasil SDA, tambang, hutan dan lainnya. Ini adalah sumber pemasukan yang sangat berlimpah, dan sejarah peradaban Islam telah berhasil memenuhi seluruh kebutuhan pokok rakyatnya termasuk kesehatan dalam kualitas terbaik. Wallahu a’lam bi ash showwab.

Loading...