oleh

KPAI Kecam Dugaan Pencabulan Anak oleh Wabup Buton Utara

SUARAMERDEKA.ID –  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melalui Kepala Divisi Monitoring dan Evaluasi (Kadiv Monev) Jasra Putra mengecam keras dugaan pencabulan anak yang diduga dilakukan oleh Wakil Bupati Buton Utara (Butur) beberapa saat lalu. Seharusnya seorang pemimpin bertanggungjawab memberikan perlindungan dan memberikan contoh kepada anak di daerahnya.

Dalam pernyataan yang diunggah di jasraputra.com, Selasa (8/10/2019), KPAI melalui Kadiv Monev menyikapi berita dari suaramerdeka.id dengan judul “Diduga Wakil Bupati Buton Utara Beli Anak Dibawah Umur“. Berita tersebut berisi tentang seorang ibu rumah tangga berinisial LS alias TB (31) yang diduga menjual berusia 15 tahun kepada seorang laki-laki yang diduga Wakil Bupati Buton Utara Provinsi Selawesi Tenggara.

Menanggapi berita tersebut, KPAI memberikan 5 pernyataan sikap.

Baca Juga :  Benahi BUMDes Jadi Perusahaan Big Data Centre Desa
“Pertama, mengecam dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Wabup Buton Utara yang seharusnya bertanggungjawab memberikan perlindungan dan memberikan contoh kepada anak di daerahnya. Selanjutnya meminta Polisi untuk menuntaskan penyelidikan dan menahan sang pejabat tersebut. Selanjutnya memberikan hukuman maksimal kepada terduga pelaku yang memperkosa anak,” tegas Kadiv Monev KPAI.

Melaui Jastra Putra, KPAI meminta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan pekerja sosial untuk melakukan pendampingan kepada korban secara tuntas. Termasuk melakukan check kesehatan untuk mengantisipasi penyakit lain yang bisa menular kepada anak.

“Keempat, meminta masyarakat untuk tidak memviralkan percakapan dan wajah korban terhadap apa yang dialami. Sebab akan memperburuk psikis korban dan terstigma negatif baik pada korban maupun keluarga,” tutur Jastra Putra.

Baca Juga :  Warga Desa Waara Adukan Kepala Desanya ke Polres Muna

Pada pernyataan sikap yang terakhir, KPAI meminta kejadian tersebut menjadi perhatian dan pembelajaran bagi semua pihak, terutama penyelenggara pemilu. Untuk menseleksi calon kepala daerah pada pilkada 2020 terkait jejak rekam yang bersih dari pelaku kekerasan dan kejahatan kepada anak.

“Sehingga kita berharap peristiwa di Butur adalah kasus terakhir yang terjadi dimana pelakunya diduga kepala daerah,” tutup Kadiv Monev KPAI.

Hingga berita ini diturunkan, Polres Muna baru bisa menetapkan satu tersangka, yakni TB. Ia diduga telah memperdagangkan kehormatan anak dibawah umur. (OSY)

Loading...

Baca Juga