oleh

Bawaslu DKI Jakarta Ungkap UU Pemilu Ada Celah Untuk Pelanggar

SUARAMERDEKA.ID – Anggota Bawaslu DKI Jakarta Puadi menerangkan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 memiliki celah. Celah tersebut dapat dimanfaatkan untuk pelanggar melakukan kecurangan dalam Pemilu.

Celah pada UU Pemilu tersebut dalam penindakan diantaranya terbatasnya waktu sejak suatu kasus diketahui. Kemudian kasus itu harus dijadikan temuan atau laporan yang selanjutnya diproses pada tahapan selanjutnya.

“Jadi kalau peristiwanya lewat 7 hari itu sudah basi, kemudian sebelum 7 hari diproses dijadikan temuan atau laporan, kemudian Bawaslu hanya punya waktu 14 hari untuk klarikasi dan penyelidikan setelah kasus itu teregistrasi,” jelasnya dalam Evaluasi Pemilu 2019, Minggu (3/11/2019) di Swiss-Belhotel, Mangga Besar, Jakarta.

Proses tersebut diakuinya terdapat celah yang dimanfaatkan pelanggar. Banyak pelanggar yang tidak datang sampai lewat dari batas yang ditentukan.

Baca Juga :  Bupati Lampung Utara Kena OTT KPK, Masyarakat Potong Kambing dan Sapi

“Ada kasus di Jakarta Timur, karena dia tahu lewat dari 14 hari, ia gak datang-datang sampai Jaksa, Bawaslu, Polisi ke rumahnya ditungguin dari pagi sampai Maghrib,” imbuhnya

Puadi menerangkan lebih lanjut sesuai pasal 480 ayat (1) UU nomor 7 tahun 2017 tentang pelaksanaan pemilu. Para pelanggar tersebut tidak dapat digeledah atau dipanggil paksa, karena secara in absentia pelanggar tersebut belum dapat gelar tersangka.

“Kalau belum jadi tersangka, kita gak bisa. Karena penanganan pelanggaran kita gak ada melakukan penggeledahan panggil paksa. Misal di rumah dia ngumpet, kita bawa polisi, supaya paksa untuk itu gak bisa, Ini kendalanya yang sebetulnya,”pungkasnya. (RYO)

Loading...

Baca Juga