oleh

Bamsoet Minta Yayasan Dana Pensiun dan Asuransi Pemerintah Diaudit

SUARAMERDEKA.ID – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta seluruh yayasan dana pensiun dan asuransi milik pemerintah (BUMN) harus segera diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tujuannya, agar bisa mendapat gambaran jelas tentang bagaimana skema investasi dan prosedur investasi yang dilakukannya.

“Usai terbongkarnya skandal Jiwasraya, yang menurut dugaan sementara Kejaksaan Agung per Agustus 2019 kerugian negara mencapai Rp 13,7 triliun. Kini mulai terkuak investasi PT ASABRI sepanjang tahun 2019 yang ambles di 12 perusahaan. Dengan nilai total kerugian ditaksir melebihi Rp 10 triliun. Audit menyeluruh perlu segera dilakukan BPK terhadap berbagai perusahaan BUMN yang bergerak di jasa asuransi. Jangan sampai kejadian Jiwasraya dan Asabri juga terjadi di BUMN asuransi lainnya,” ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (12/1/2020).

Setidaknya saat ini ada lebih kurang tujuh BUMN yang bergerak di bidang asuransi.Yakni PT Jasa Raharja, PT Asuransi Jiwasraya, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Ekspor Indonesia, PT Reasuransi Indonesia Utama, dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).

Baca Juga :  Bamsoet: Jadikan Idul Fitri Sebagai Momen Perbaiki Diri dan Bangsa
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menegaskan, audit kinerja dan audit menyeluruh sangat penting karena usai merebaknya Jiwasraya dan ASABRI, publik kini penuh kecurigaan dan khawatir praktik hangky-pangky antara pengelola dana masyarakat/negara, OJK dan penikmat dana tersebut itu dengan modus yang juga sama terjadi di berbagai perusahaan BUMN lainnya. Padahal sejatinya, pengelolaan dana pensiun ataupun asuransi tak boleh dilakukan serampangan karena menyangkut hajat hidup rakyat. 

“Saya percaya kepada Meneg BUMN yang baru, saudara Erick Tohir bisa menyelesaikannya dan menata ulang pengelolaan BUMN yang amburadul ini. Negara harus hadir melindungi rakyatnya. Akibat skandal Jiwasraya, rakyat yang sudah bersusah payah menyisihkan uangnya untuk masa depan hari tua untuk kesehatan dan pendidikan, bukannya menikmati kebahagiaan melainkan menikmati pilu. Belum lagi menurunnya kepercayaan internasional terhadap pengelolaan BUMN. Kejadian memalukan ini tak boleh terulang, sudah cukup penderitaan yang diterima rakyat tanpa perlu ditambah menderita akibat tata kelola manajemen BUMN yang lama yang tak beres,” pungkas Bamsoet. (AMN)

Loading...

Baca Juga