oleh

Pandemi Datang, Integritas Hilang? Opini Andi Muthmainnah

Pandemi Datang, Integritas Hilang? Oleh: Andi Muthmainnah, Guru, Tinggal di Kukusan, Kota Depok.

World Health Organization (WHO) telah menetapkan covid-19 sebagai Pandemi. Di Indonesia sejak awal diumumkannya 2 orang warga Depok positif covid-19, Indonesia dinilai tidak siap menghadapi wabah.Dimulai dengan kasus terungkapnya identitas pasien, pemeriksaan berbayar, kurangnya fasilitas dan tenaga medis hingga terinfeksi dan meninggalnya tenaga medis dipekan kedua karena terifeksi covid-19. Bahkan kebijakan meliburkan dan pembatasan sosial lebih dulu ditetapkan oleh Pemda DKI dibandingkan pemerintah pusat.

Ditengah kepanikan masyarakat terhadap covid-19 yang sudah menyebar ke beberapa negara, Indonesia malah mengambil kebijakan subsidi besar-besaran untuk kunjungan wisata. Setelah mendapatkan surat “cinta” dari WHO barulah Presiden mengumumkan darurat nasional. Penanganan covid-19 di Indonesia bisa disebut sebagai kebijakan ragu. Seperti yang kita ketahui, lalulintas perdagangan dan pariwisata antara Indonesia dengan China sangat besar.

Sedari awal, publik berharap Indonesia segera mengambil langkah pencegahan sejak awal mewabahnya covid-19 di China. Tapi apa hendak dikata, negeri ini tak juga peka bahkan tanpa persiapan apa-apa. Bahkan setelah ditemukan 2 WNI yang positif, statement pemerintah dimedia masih berbau politik. Ketidaksinkronan data antara pusat dan daerah serta penangan awal yang lambat menjadi bulan-bulanan publik. Wabah datang,integritas kepemimpinan di negeri ini pun hilang.

Sebagai bangsa yang dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, bukanlah hal yang aneh jika hadist ini sampai ke telinga kita. Yang mana Rasulullah SAW bersabda “Jika kalian mendengar suatu negeri dilanda wabah, maka jangan kalian memasukinya. Jika wabah itu terjadi dinegeri yang kalian berada didalamnya, maka janganlah kalian keluar darinya (Mutafaqqun Alaih). Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda “janganlah unta yang sehat dicampur dengan unta yang sakit.”

Baca Juga :  FPUI Banten: Makmurkan Masjid, Tolak TKA China

Adapun dari sisi keilmuwan modern apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah upaya isolasi untuk mencegah semakin meluasnya penularan. Menurut ulama K.H.Hafidz Abdurrahman,MA dalam postingan Instagram beliau (23/03/2020), dalam situasi seperti ini maka lockdown hukumnya wajib. Meskipun berdampak pada ekonomi tapi keselamatan nyawa harus lebih diutamakan sebagaimana sabda Rasulullah SAW “Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah ketimbang terbunuhnya nyawa seorang muslim.”

Islam sebagai sebuah sistem yang paripurna, termasuk kebijakan dalam kesehatan, setidaknya memiliki empat strategi solutif dalam menyelesaikan permasalahan ini. Diantaranya :

1.Jaminan penyediaan layanan kesehatan

Fasilitas kesehatan terbagi menjadi dua kategori yakni sarana pencegahan dan penyembuhan. Sarana yang pertama mencakup kegiatan edukatif dan promotif. Data status kesehatan seluruh warga harus dimiliki dan update. Sarana kategori kuratif berkegiatan memberikan pelayanan maksimal unuk penyembuhan warga yang sakit. Uniknya semua layanan kesehatan diberikan secara gratis, pembiayannya diperoleh dari baytul maal.

2. Kualifikasi Tenaga Kesehatan
Islam telah menetapkan menuntut ilmu sebagai kewajiban. Negara juga diwajibkan menyiapkan fasilitas pendidikan bagi warga yang diselenggarakan secara gratis. Tenaga kesehatan haruslah melewati serangkaian seleksi untuk menjamin kelayakannya. Mereka harus memiliki pemahaman syar’i tentang hukum-hukum pengobatan. Ketersediaan tenaga kesehatan haruslah memiliki perbandingan rasional dengan jumlah penduduk dan luas wilayah serta tingkat epidemiologinya serta stratifikasi keahliannya. Secara berkala tenaga kesehatan sesuai bidang masing-masing wajib melakukan pertemuan untuk membahas perkembangan terbaru dan temuan-temuan terkini. Pertemuan tersebut wajib difasiliasi oleh negara.

Baca Juga :  Dukung Adipura, RSUD dr Soemarno Kapuas Percantik Diri

3. Jaminan ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan
Obat-obatan dan alat kesehatan adalah hal yang esensial dalam proses pelayanan kesehatan, keduanya merupakan hasil dari dua proses penting yang saling berkaitan erat yakni penelitian dan industri. Sebagai hasil dari proses penelitian maka obat-obatan dan alat kesehatan bergantung pada kinerja lembaga pendidikan. Baiknya kinerja lembaga pendidikan yang dimiliki oleh negara khususnya dukungan penuh terhadap penelitian akan mendorong temuan-temuan baru yang bersifat kostruktif. Dalam kerangka pelayanan terhadap masyarakat, maka negara wajib memiliki industri obat-obatan dan alat kesehatan yang mumpuni serta bebas dari intervensi penguasa.

4. Koordinasi antara fasilitas kesehatan dengan birokrasi yang cepat dan memuaskan.
Dalam hal pelayanan publik islam telah mengajarkan prinsip memberikan kemudahan, cepat dan ditangani oleh ahlinya. Rasulullah SAW juga memerintahkan berlaku baik dalam setiap urusan lewat sabdanya: “sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik (ihsan) dalam setiap urusan.”

Di negara kapitalis yang hanya memikirkan unsur untung rugi, ke empat poin diatas rasanya sangat sulit untuk diwujudkan. Prinsip tak ada makan siang gratis benar adanya. Karena semua pengeluaran haruslah menghasilkan keuntungan. Tidak heran apabila di negara kapitalis sulit ditemukan fasilitas publik gratis. Konsep kebebasan dalam kepemilikan serta fungsi negara sebagai fasilitator semata semakin menguntungkan posisi kaum kapitalis saja.

Loading...

Baca Juga