oleh

PKS: Cabut RUU HIP Bukan Masalah Bisa Tak Bisa, Tapi Mau dan Tidak Mau

SUARAMERDEKA.ID – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menyebut cabut RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) baik oleh pemerintah maupun DPR, bukan masalah bisa atau tidak bisa, tetapi masalah mau atau tidak mau (political will).  Baik eksekutif maupun legislatif, keduanya punya mekanisme untuk mencabut RUU yang mendapat penolakan keras dari berbagai elemen bangsa.

Dijelaskan Mulaynto, PKS terus menyuarakan sikap penolakannya terhadap RUU HIP ini, sesuai dengan aspirasi masyarakat yang meluas. Ia menegaskan, Fraksi PKS bersikeras menolak RUU HIP dari daftar prolegnas 2020 terus disuarakan, meski harus berjuang sendirian.

Menurut anggota Badan Legislasi (Baleg) ini, RUU HIP ini sebenarnya bisa dihentikan pembahasannya dengan menggunakan berbagai mekanisme politik. Yang menjadi masalah adalah poltical will, karena mekanisme cabut RUU HIP sebenarnya sudah ada.

“Kalau ada niat politik, banyak jalan dan dasar untuk mencabut RUU HIP dari daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Ada pembenarannya, baik dalam UU No. 12/2011 ataupun dalam Peraturan DPR No. 1/2020. Masalahnya apakah Pemerintah dan DPR punya political will untuk itu,” kata Mulyanto di Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Ia menjelaskan, dalam Pasal 70 UU No.12/2011 menyatakan, bahwa RUU yang belum dibahas dapat ditarik. Bahkan, menurutnya, pada pasal 71 UU yang sama menyatakan, bahwa RUU yang sedang dibahas antara pemerintah dan DPR sekalipun dapat ditarik melalui suatu prosedur yang ditetapkan.

Baca Juga :  DPR Menduga Ada Yang Bermain Dibalik Molornya Pembangunan Smelter PT Freeport

“Itulah kenapa pada Rapat Kerja Tripartit DPR-DPD dan Pemerintah, (Kamis 2 Juli 2020-red) lalu dicabut sebanyak 16 RUU dari Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Jadi sebenarnya kalau Bamus dan Pimpinan DPR RI berkeinginan untuk mencabut RUU HIP, maka ini dapat dilaksanakan,” ujar wakil rakyat dapil Banten ini.

Lanjutnya, agenda tunggal pada raker tersebut adalah Evaluasi Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Saat itu kehadiran pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly. Fraksi PKS melalui dirinya minta kepada Pimpinan Rapat, agar RUU HIP didrop dari Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Karena aspirasi penolakan dari masyarakat yang sudah sangat massif dan meluas.

“Pimpinan rapat yang ketua Baleg DPR RI menjawab saat itu, bahwa karena sudah ditetapkan di sidang Paripurna maka pencabutan RUU HIP berada di luar kewenangan Baleg,” imbuhnya.

Jika ditilik dari sisi Pemerintah, Mulyanto menilai, pemerintah nampak tidak ada sikap yang serius terkait aspirasi rakyat cabut RUU HIP. Ia melihat selama ini sikap pemerintah terlihat plin-plan.

Diterangkannya, Menkopolhukam sebelumnya bilang Pemerintah menunda pembahasan RUU HIP ini.  Namun Menkumham Yasonna Laoly pada saat Raker Evaluasi Prolegnas 2020 menyatakan Pemerintah belum memutuskan sikap, masih mengkaji RUU HIP tersebut.  Dan yang terbaru Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan, bahwa ada kelompok yang ingin menghantam Pemerintah, padahal pemerintah telah jelas-jelas menolak RUU HIP.

“Masing-masing menteri terlihat beda sikapnya terkait RUU HIP ini,” tegas doktor nuklir lulusan Tokyo Institute of Technology ini.

Baca Juga :  Pelarangan PKI Tak Masuk RUU HIP, PKS Ajak Masyarakat Bersuara

Lanjutnya, jika Pemerintah tegas mendengar aspirasi rakyat cabut RUU HIP, mekanismenya pun sudah ada.

“Sekarang bolanya ada di tangan Pemerintah. Kalau Pemerintah benar-benar menolak RUU HIP, seperti yang dikatakan Menkopolhukam Mahfud MD. Maka penolakan itu dapat dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada DPR atau dengan cara tidak menulis Surat Presiden dan DIM (daftar isian masalah-red) kepada DPR dalam waktu 60 hari setelah menerima surat dari DPR tentang RUU HIP, yang jatuh pada tanggal 20 Juli 2020.

Ia menegaskan, jika melewati tanggal 20 Juli 2020 Presiden tidak mengirim Surpres dan DIM terkait RUU HIP kepada DPR, maka otomatis tidak akan terjadi pembahasan RUU ini di DPR. Hal ini sesuai dengan Pasal 141 ayat (2) Peraturan DPR No.1/2020 tentang Tata Tertib.

Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Presiden belum menunjuk Menteri untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR, Pimpinan DPR melaporkan dalam Rapat Paripurna DPR untuk menentukan tindak lanjut.

“Dengan demikian, terkait soal pencabutan RUU HIP dari Prolegnas Prioritas Tahun 2020 bukanlah soal “bisa dan tidak bisa” secara perundangan. Tetapi ini adalah soal “mau dan tidak mau” secara politik,” tandas Wakil Ketua FPKS Bidang Industri dan Pembangunan ini. (OSY)

Loading...

Baca Juga