oleh

Yudi Syamhudi S: James Riady Jangan Coba-Coba Jual Papua Ke Cina

SUARAMERDEKA – Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI) Yudi Syamhudi Suyuti menduga CEO Lippo Group James Riady berperan dalam masuknya tenaga kerja asing (TKA) dan permodalan Cina ke tanah Papua. Dalam hukum internasional, upaya untuk menguasai wilayah yuridiksi suatu negara termasuk dalam kejahatan agresi secara sembunyi.

Dijelaskan oleh Yudi, Selasa malam (29/1/2019) di kawasan Kuningan Jakarta Selatan, Jamer Riady saat ini sedang menghadapi masalah dugaan kejahatan korporasi Lippo Group. Dikabarkan saat ini KPK sedang mencari bukti pendukung yang menghubungkan kasus suap perizinan megaproyek Meikarta kepada Lippo Group. Saat ini James Riady masih berstatus sebagai saksi dalam kasus yang mengguncangkan bisnis properti Indonesia.

“James Riady konsentrasi saja menghadapi masalah kejahatan korporasi Lippo nya saja. Jangan coba-coba cari celah untuk jual Papua demi kolonisasi Cina karena gagal di Meikarta.”

Lanjut Yudi, dengan bermasalahnya proyek Meikarta, maka James Riady diduga mengalihkan perhiatannya ke tanah Papua. Saat ini TKA Cina mulai marak masuk ke tanah Papua. Begitu juga dengan permodalannya. Saat ini para investor Cina terkonsentrasi mengejar proyek-proyek yang ada di Papua.

Baca Juga :  Ditlantas Sulawesi Barat Distribusikan Kupon Dorprize MRSF 2019

Dengan maraknya TKA dan permodalan Cina yang masuk di Papua, maka ke depannya akan menciptakan kolonisasi Cina ditanah Papua. Koordinator Eksekutif JAKI ini menduga adaperan seorang James Riady dalam penciptaan kolonisasi tersebut.

“Papua itu milik Rakyat Papua dan Indonesia yang yurisdiksi kartografinya berada di atas wilayah Indonesia. Bahaya besar jika dia berani lakukan itu. Karena berakibat bisa dikenakan kejahatan agresi dalam hukum pidana internasional,” ujar Yudi.

Lanjut Yudi, secara hukum internasional, kolonisasi sebuah bangsa di tanah yang berdaulat (merdeka) akan dianggap sebagai kejahatan agresi. Baik itu dilakukan secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Secara terang-terangan adalah menduduki sebuah daerah yang berstatus merdeka secara langsung. Sedangkan yang dimaksud dengan sembunyi-sembunyi, adalah memasukkan TKA secara masive ke sebuah wilayah yang merdeka. Kemudian menguasai proyek-proyek vital di wilayah tersebut, sehingga mampu mengontrol kebijakan yang ada di daerah tersebut.

“Jika itu terjadi, nanti bisa terkena kejahatan agresi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan itu melanggar hukum internasional. Dimana kepentingan agresi dilakukan secara sembunyi-sembunyi,” jelas Yudi.

Aktivis kemanusiaan internasional ini tidak bersedia menjelaskan secara detail bagaimana langkah-langkah Cina untuk mengkolonisasi Papua. Ia juga keberatan untuk menjelaskan sumber informasi tersebut.

Baca Juga :  PWI Lahat Menduga Oknum Kadis Kominfo Halangi Pencairan Dana Hibah

“Saya mendengar dari informasi jaringan saya. Semoga ini tidak terjadi. Karena penjajahan itu masuk kategori kejahatan kemanusiaan berat dan tentunya juga kejahatan agresi,” tegas Yudi.

Karenanya Yudi meminta kepada pemerintah Indonesia agar siaga dengan ancaman kolonisasi. Secara tegas pemerintah harus menolak masuknya TKA Cina ke tanah Papua. Pemerintah juga harus tegas menolak keterlibatan permodalan Cina dalam proyek-proyek vital yang ada di Papua. Dan yang paling penting menurut Yudi, pemerintah harus bisa menjamin kesejahteraan rakyat Papua.

“Solusinya adalah Negara harus siaga menghadapi ancaman agresi kolonisasi Cina di Papua dengan pendekatan kemanusiaan. Yaitu menolak Papua dikuasai Cina dan menjamin rakyat Papua menjadi sejahtera,” tutup Yudi. (OSY)

Loading...

Baca Juga