SUARAMERDEKA.ID – Kenaikan pangkat Kapolda Metro Jaya di tengah mandeknya perkembangan kasus dugaan pemerasan yang menyeret mantan Ketua KPK, Firli Bahuri, menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.
Publik kini mempertanyakan keseriusan Polda Metro Jaya dalam menuntaskan kasus yang sempat menjadi simbol komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia.
Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, menilai situasi tersebut menjadi ironi besar dalam agenda penegakan hukum nasional. Menurutnya, ketika pimpinan kepolisian mendapatkan kenaikan pangkat, penanganan kasus Firli Bahuri justru terlihat kehilangan arah dan mengalami “turun derajat” di mata publik.
“Kapolda Metro Jaya naik pangkat, tetapi kasus Firli Bahuri justru turun derajat di Polda Metro Jaya. Ini yang dilihat masyarakat hari ini. Publik mempertanyakan, apakah komitmen pemberantasan korupsi masih benar-benar dijaga atau hanya slogan semata,” Tegas Abdullah Kelrey kepada media, Kamis (14/5/2026).
Ia mengatakan, lambannya perkembangan perkara yang menyeret nama Firli Bahuri memunculkan kesan bahwa kasus tersebut sengaja dibiarkan meredup secara perlahan. Padahal, kasus itu pernah menjadi perhatian nasional karena menyangkut integritas lembaga antirasuah dan citra penegakan hukum Indonesia.
“Kinerja soal anti korupsi kok jadi begini. Terjadi penurunan, malah pimpinan Kapolda naik pangkat. Sangat disayangkan komitmen Polri dalam penanganan kasus Firli Bahuri,” Ujarnya.
Kelrey menilai, jika perkara besar yang melibatkan pejabat tinggi tidak diselesaikan secara transparan dan tegas, maka kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian akan terus mengalami kemerosotan. Ia bahkan menyebut kondisi ini berpotensi merusak citra Polri secara institusional.
“Kalau dilihat-lihat, ini bisa merusak institusi Polri di mata rakyat. Publik bisa menilai ada ketimpangan antara penghargaan jabatan dengan keberanian menyelesaikan kasus besar. Hukum jangan tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” Katanya.
Menurut Kelrey, masyarakat tidak membutuhkan pencitraan ataupun seremoni jabatan, melainkan kepastian hukum yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan di depan publik. Ia meminta Polda Metro Jaya segera membuka perkembangan terbaru kasus tersebut agar tidak memunculkan spekulasi adanya perlindungan terhadap pihak tertentu.
“Kalau ini terus dibiarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap agenda reformasi Polri bisa runtuh,” Tutup Kelrey. (RED)
